Putri, Wilda Prima (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terkait Pelunasan Hutang Oleh Debitor (Studi Kasus Putusan No.50/Pailit/2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Nasabah debitor dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank dapat mengalami kesulitan untuk tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Bank sebagai Kreditor karena mengalami kepailitan. Dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 (UU PKPU) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan Namun dalam Pasal 56 ayat (1) UU PKPU Hak eksekusi tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatasan jangka waktu tersebut mengakibatkan Bank tidak dapat melaksanakan haknya dikarenakan jangka waktu yang singkat. Sehingga, mengakibatkan harta pailit diserahkan kepada Kurator untuk dilakukan pemberesan. Selain itu, harta Debitor yang dijual seringkali tidak mencukupi pelunasan hutang oleh Debitor sehingga Bank sebagai Kreditor preferen tidak sepenuhnya terlindungi dalam hal pelunasan hutang oleh Debitor. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis implikasi hukum terhadap konflik hukum dari Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 56 ayat 1 UU PKPU dan menganalisis wujud dari perlindungan hukum terhadap Bank BNI sebagai pemegang jaminan kebendaan untuk memperoleh pelunasan piutang terhadap CV. DEWI JAYA LESTARI & NY. SARINA yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Bank BNI sebagai pemegang jaminan kebendaan agar CV. DEWI JAYA LESTARI & NY. SARINA sebagai Debitor Pailit dapat melunasi utangnya. Melalui metode empiris dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa UU PKPU belum cukup memberikan perlindungan hukum kepada Bank sebagai kreditor preferen/separatis untuk memperoleh pelunasan hutangnya terhadap harta Debitor dikarenakan pembatasan waktu bagi bank sebagai kreditor pemegang jaminan kebendaan untuk melakukan hak eksekutorialnya selain itu Bank sebagai Kreditor preferen/Separatis tidak mendapatkan hak yang diutamakan berkaitan dengan pelunasan hutang oleh Debitor.
English Abstract
Customers Debtor in the implementation of the credit agreement may experience difficulties not being able to carry out his obligations to the Bank as a Creditor due to bankruptcy. Article 55 paragraph (1) Law No. 37 Year 2004 regarding Bankruptcy And Suspension Of Obligation For Payment Of Debts With The Blessings Of God Almighty (UU PKPU) requires Creditor holding lien, fiduciary security, security right, mortgage, or other collateral rights on property, may execute his rights as if no bankruptcy occurred. However, Article 56 paragraph (1) (UU PKPU) requires the right of enforcement of Creditors shall be stayed for a time period of at most 90 (ninety) days counted from the date of the decision declaring bankruptcy is rendered. The limitation of time period in the Bank being unable to exercise rights due to a short period of time. As a result, the bankruptcy of the assets was handed over to the Curator for settlement. In addition, the assets of the Debtor are sold often insufficient for repayment of debts by the Debtor so that the Bank as preferred Creditors are not fully protected in the case of debt repayment by the Debtor. Based on the above, this study will analyze legal implication regarding conflict of law of Article 55 paragraph (1) & Article 56 paragraph (1) UU PKPU and analyzing form of legal protection of the Bank BNI as a holder guarantee to obtain repayment of accounts receivable from CV. DEWI JAYA LESTARI & NY. SARINA which was declared bankrupt by the Commercial Court at the Central Jakarta District Court and legal efforts that can be taken by Bank BNI as holder guarantee that CV. DEWI JAYA LESTARI & NY. SARINA as a Bankrupt Debtor can pay off the debt through empirical legal research methodology with conseptual approach and case study approach. From the above research, it can be concluded, PKPU Law is not enough to provide legal protection to Banks as preferential Creditors/separatists to obtain repayment of their debts to the assets of the Debtor due to time constraints for Bank as a holder guarantee to exercise their executive rights other than that the Bank as preferred Creditor/Separatist does not have priority rights with repayment of debts by the Debtor.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.077/PUT/p/041901521 |
| Uncontrolled Keywords: | DEBT, BANKS, LEGAL PROTECTION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.07 Commercial law > 346.077 Debtor and creditor |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 17 Jan 2020 02:58 |
| Last Modified: | 17 Jan 2020 02:58 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178016 |
Actions (login required)
 |
View Item |