Sadonya, Ricky (2019) Аnаlisis Hukum Terhаdаp Penerbitаn Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara Oleh Gubernur Jawa Barat Nomor 640/30/12/2/02/2/Bpmpt Yаng Tidаk Sesuаi Perаturаn Dаerаh Nomor 18 Tаhun 2011 Tentаng Rencаnа Tаtа Ruаng Wilаyаh Kotа Bаndung 2011 – 2031. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penataan ruang Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomot 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota bandung 2011-2031, dalam Pasal 43 dan Pasal 125 menjelaskan bahwa suatu kegiatan pembangunan tidak dapat dilakukan apabila dapat mengancam atau merusak kawasan bawahannya dan tidak dapat melakukan kegiaatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius tertentu. Pada kenyataannya di Kawasan Bandung Utara yang merupakan kawasan yang rawan bencana dan memiliki peraturan khusus yang mengatur bagaimana pengendalian Kawasan Bandung Utara diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara Oleh Gubernur Jawa Barat Nomor 640/30/12/2/02/2/BPMPT yang dikeluarkan oleh Pemerinta Provinsi Jawa Barat. Apa akibat hukum dari penerbitan rekomendasi pemanfaatan ruang tersebut?, Bagaimana solusi dari permasalahan tersebut?. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang menganalisa dan mengkaji asas hukum, norma, dan kaidah-kaidah yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian bahwa akibat hukum dari penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara oleh Gubernur Jawa Barat Nomor 640/30/12/2/02/2/BPMPT adalah batal demi hukum. Solusi baik bagi Pemerintah maupun bagi pemohon rekomendasi adalah mengintegrasikan semua peraturan terkait agar Rekomendasi yang dikeluarkan memiliki kesempurnaan baik dari proses penerbitan hingga syarat-syarat materiilnya.
English Abstract
Bandung City spatial planning has been regulated by Regional Regulation Number 18 of 2011 concerning the Bandung City Spatial Planning 2011-2031, in Article 43 and Article 125, it is explained that a development activity cannot be carried out if it can threaten or damage the subordinate area and cannot carry out activities utilization in the border of springs within a certain radius. In fact, in the North Bandung area which is a disaster-prone area and has special regulations governing how the North Bandung Region's control is issued, Recommendations for the Use of the North Bandung Area by the Governor of West Java Number 640/30/12/2/02/2 / BPMPT issued by the Government of West Java Province. What are the legal consequences of the issuance of recommendations on the use of space? What is the solution to the problem? The research method used is Normative Jurisdiction that analyzes and reviews the principles of law, norms, and related rules. Based on the results of the study that the legal consequences of the issuance of the Recommendation for the Use of the North Bandung Area by the Governor of West Java Number 640/30/12/2/02/2 / BPMPT is null and void by law. The solution for both the Government and the applicant for recommendations is to integrate all relevant regulations so that the recommendations issued have good perfection from the publishing process to the material requirements.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.099 8/SAD/a/2019/041901839 |
| Uncontrolled Keywords: | PUBLISHING LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.09 Control of public utilities > 343.099 Communications > 343.099 8 Press law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 16 Jan 2020 08:49 |
| Last Modified: | 16 Jan 2020 08:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177991 |
Actions (login required)
 |
View Item |