Monica, Devy (2018) Urgensi Penerapan Leniency Program Dalam Mengungkap Kartel Di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembuktian kartel yang tidak mudah untuk mendapatkan alat bukti langsung. KPPU sebagai komisi yang bertugas menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia, dalam beberapa putusan kartel menggunakan alat bukti tidak langsung untuk dapat menjerat pelaku usaha yang melakukan kartel. Namun, upaya KPPU tidak berjalan mulus karena ada beberapa putusan KPPU yang dibatalkan oleh PN dan atau MA dan ada beberapa putusan KPPU yang dikuatkan oleh PN dan atau MA. Belum terdapatnya pengaturan mengenai alat bukti tidak langsung dan tidak diakuinya alat bukti tidak langsung semakin menambah kesulitan pembuktian kartel. Telah lazim digunakan di negara-negara lain Leniency Program untuk dapat membongkar selubung kerahasiaan di dalam kartel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa urgensi penerapan Leniency Program yang dapat membantu penegakan hukum persaingan usaha khususnya dalam pembuktian kartel. Sehingga dapat tercapai kepastian hukum dalam setiap putusan hakim di PN dan MA di bidang hukum persaingan usaha. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisa seharusnya pengaturan Leniency Program di Indonesia dengan menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara Brazil. Negara Brazil merupakan negara di Amerika Latin yang memiliki Leniency Program yang sukses dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan mengetahui pengaturan Leniency Program di Brazil, dapat dijadikan referensi dalam pembaharuan hukum persaingan usaha di Indonesia. Kata Kunci: Alat Bukti Tidak Langsung, Kartel, Leniency Program, Penerapan, Urgensi.
English Abstract
The topic of this research was based on the findings figuring out that it is not easy for cartels to receive direct evidence. KPPU serving as a commission to enforce law concerning business competition in Indonesia, in some decisions made regarding the cartels, uses indirect evidence to convict businessmen involved in cartel. However, the effort of KPPU did not run as expected, as some decisions of KPPU were annulled by District Court and or Supreme Court, while some other decisions of KPPU were strengthened by the District Court and or Supreme court. The impeding factor is worsened by the fact that there is no regulation concerning indirect evidence and rejection of indirect evidence. Some states have used leniency program to help revealing the crime of cartel. This research is aimed to analyse the urgency in the implementation of leniency program that could help to enforce law regulating business competition especially to prove criminal case of cartel to achieve legal certainty in each decision of judges in both District Court and Supreme Court of business competition scope. Moreover, this research is also intended to analyse how leniency program should be managed by comparing its implementation in Brazil. Brazil is the state that successfully implements leniency program in the universe. Knowing how this program works in Brazil is a useful reference to help with the reform of business competition in Indonesia.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/338.87/MON/u/2018/041809944 |
| Uncontrolled Keywords: | CARTEL |
| Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.8 Combinations > 338.87 Informal arrangements |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 15 Jan 2020 08:06 |
| Last Modified: | 20 Jan 2021 02:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177963 |
Actions (login required)
 |
View Item |