Bahar, Djorghy Reo Angelo (2018) Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Jual Beli Tanah Warisan Yang Berdasar Pada Surat Keterangan Waris Yang Dipalsukan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 85/Pdt.G/2013/Pn.Klt). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Peralihan hak milik atas tanah dengan jual beli harus dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan suatu akta otentik. Namun dalam hal ini sering terjadi suatu masalah yang berujung ke arah persengketaan, dimana objek peralihan hak atas tanah yang akan diperjualbelikan ternyata tidak dimiliki satu orang saja sebagai pihak penjual, melainkan milik lebih dari satu orang. Maka ketika ada satu orang ahli waris menjual tanah warisan pada awalnya telah terjadi kesepakatan antara pihak penjual tanah warisan dengan pihak pembelinya. Namun, setelah tanah dijual dan dibayar oleh pembeli secara sah dihadapan saksi, ada ahli waris lain yang juga berhak atas kepemilikan tanah warisan tersebut mempersengketakan lantaran merasa dirinya tidak tercantum dalam jual beli tersebut. Surat keterangan waris yang merupakan dasar PPAT untuk memastikan siapa saja ahli waris yang berhak atas tanah warisan terkadang mengandung unsur tindakan pemalsuan keterangan dari ahli waris. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor Perkara 85/Pdt.G/2013/PN.Klt tanggal 18 Agustus 2014, dimana dalam kasus ini para penggugat selaku ahli waris menggugat beberapa pihak tergugat dalam jual beli Harta Warisan dimana isi keterangan dalam sertipikat telah dipalsukan oleh FB. JOKO SUPRIYONO dengan membuat surat keterangan waris yang hanya mencantumkan 2 orang ahli waris sedangkan ahli waris yang lain yang berjumlah 6 orang anak tidak disebutkan sebagai ahli waris. Ahli waris yang tidak tercantum tersebut mengajukan gugatan karena merasa tidak dicantumkan sebagai ahli waris dan tidak mendapat bagian dari warisan tersebut. Dalam kasus tersebut PPAT ikut v tergugat oleh para penggugat karena dianggap melakukan kesalahan dalam membuat akta yang mengakibatkan hak para penggugat selaku ahli waris hilang. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam tesis ini yaitu Apakah implikasi hukum dari pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Negeri Klaten No.85/Pdt.G/2013/PN.Klt terhadap pembatalan akta PPAT? Dan Bagaimana perlindungan hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap jual beli tanah warisan yang berdasar pada surat keterangan waris yang dipalsukan terkait Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.85/Pdt.G/2013/PN.Klt? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Implikasi hukum dari pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Negeri Klaten No.85/Pdt.G/2013/PN.Klt terhadap pembatalan akta PPAT, dimana Hakim memutuskan mengabulkan gugatan dari para penggugat selaku ahli waris yang sah atas harta warisan berupa tanah perkarangan dan bangunan, selanjutnya akta jual beli yang dibuat dihadapan Abdul Rajak, SH, selaku PPAT batal demi hukum. Akta PPAT tersebut mengandung kecacatan yurisdis yakni tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang memuat syarat subyektif dan obyektif. Dikarenakan penjual dalam akta jual beli tersebut bukan pihak yang berhak menjual, dan mengandung keterangan yang telah dipalsukan. Selanjutnya jual beli dilakukan tanpa seijin dari para penggugat selaku ahli waris dan juga sebagai pemilik hak atas tanah tersebut, hal ini tidak sesuai dengan pasal 38 PP No. 24 Tahun 1997, sehingga jual beli tersebut dinyatakan tidak sah yang berakibat batalnya akta PPAT. Bentuk Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap jual beli tanah warisan yang berdasar pada surat keterangan waris yang dipalsukan terkait Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.85/Pdt.G/2013/PN.Klt, dalam perkara perdata seharusnya hanya sebagai saksi dan terlepas dari sanksi walaupun akta jual beli yang dibuat dihadapannya batal demi hukum. Karena tidak terlibat dalam pemalsuan surat keterangan waris, dalam hal ini PPAT tidak mengetahui bahwa identitas dalam dokumen sertipikat tersebut telah dipalsukan sehingga merugikan PPAT yang dalam hal ini ikut tergugat.
English Abstract
Transfer of right of land based on sale and purchase should be performed before a Land Deed Official (further stated as PPAT) with the presence of an authentic deed. However, the transfer often ends up with a dispute, where the transferred object of land that is sold and purchased is not only owned by only one person as a seller. In further details, after the agreement of sale and purchase of inherited land between the seller and buyer, followed by the payment done officially before witnesses, come up other heirs that claim the right of the inherited land. In this case, the dispute emerged, as the names of other heirs that hold right of the land were not mentioned in the sale and purchase agreement. The heir information document is what the PPAT refers to to make sure that the heirs deserve the right of the land since document falsification is commonly found. Based on the Decision of District Court of Klaten Number 85/Pdt.G/2013/PN.Klt on August 18, 2014, the claimants as heirs sued defendants over sale and purchase of inherited property in which the content of the document had been falsified by FB. JOKO SUPRIYONO only made an heir information document where only two names of heirs were contained therein, leaving the other six heirs unlisted in the document. The lawsuit was filed as the claimants felt betrayed and threatened to lose their rights as heirs. This case brought along the PPAT as a defendant regarding violating the rights of the other heirs. This thesis presents research problems regarding the legal implication of Judges’ consideration of the Decision of Klaten District Court Number 85/Pdt.G/2013/PN.Klt on the annulment of the document made by PPAT and how vii the legal protection is provided for the PPAT over sale and purchase of inherited land based on a falsified heir information document related to the Decision of District court of Klaten Number 85/Pdt.G/2013/PN.Klt. The research employed normative juridical research. The research result reveals that based on the Decision of District court of Klaten Number 85/Pdt.G/2013/PN.Klt over the annulment of the document issued by the PPAT, the Judges decided to grant the lawsuit filed by claimants as lawful heirs regarding the inherited yard on which a building stood. The notarial sale and purchase agreement made with the presence of Abdul Rajak, SH as the PPAT was annulled and stated as invalid from the outset. The agreement is juridically insufficient, in which it does not comply with Article 1320 of Civil Code that contains subjective and objective requirements, as the person who sold the land was not rightful to sell and the document was found to be falsified. Moreover, the sale was done without consent of the claimants as the rightful heirs, causing the agreement to be annulled and unlawful. In terms of the legal protection for the PPAT regarding the sale and purchase of the inherited land based on the falsified heir information document in relation to the Decision made by the District Court of Klaten Number 85/Pdt.G/2013/PN.Klt, the PPAT should serve as a witness despite the fact that the notarial sale and purchase agreement was invalid from the outset. The PPAT was not involved in the falsification of the heir information document, for the PPAT had no idea that the identity in the document was falsified. This caused the loss for the PPAT as the defendant.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.052/BAH/p/2018/041806031 |
| Uncontrolled Keywords: | INHERITANCE LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.05 Inheritance, succession, fiduciary trusts, trustees > 346.052 Inheritance and succession |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 15 Jan 2020 07:44 |
| Last Modified: | 15 Jan 2020 07:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177962 |
Actions (login required)
 |
View Item |