Setiawan, I Kadek Indra (2019) Kepastian Hukum Bagi Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Melewati Batas 60 (Enampuluh) Hari Sebelum Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Berakhir. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan yang diatur Pasal 22 UUPT 2007. Pasal 22 ayat 1 UUPT 2007 disebutkan anggaran dasar perpanjangan jangka waktu harus diajukan 60 (enampuluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir. Ketentuan tersebut mengandung frasa “harus” yang menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu harus adalah patuh, wajib, mesti (tidak boleh tidak). Wajib dalam pengertian hukum, di mana kepada setiap warga negara wajib taat kepada hukum/peraturan serta adanya suatu sanksi yang mengaturnya apabila melanggar. Ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak diaturnya keabsahan terhadap akta yang telah melewati batas yang diharuskan dan tidak adanya akibat hukum yang diatur bagi perseroan terbatas apabila perubahan anggaran dasar jangka waktu berdirinya perseroan melewati batas yang diharuskan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah keabsahan akta perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan yang dibuat melewati batas 60 (enampuluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir dan Apa akibat hukum bagi permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan melewati batas 60 (enampuluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan (statue approach). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik analisis analogi, penafsiran a contra rio, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran teleologis. Hasil dan pembahasan atas permasalahan hukum tersebut adalah keabsahan akta yang melewati batas hari yang ditentukan, selama dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Harus dipisahkan antara perubuatan hukum dan perbuatan administrasinya sehingga akta perubahan anggaran dasar tersebut walaupun melewati batas hari yang ditentukan tetap sah dan tetap memiliki daya mengikat bagi para pihak. Dan akibat hukum yang ditimbulkan bagi permohonan pengajuan perubahan anggaran dasar perpanjangan jangka waktu beridirinya perseroan yakni permohonan pengajuan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut dilakukan penolakan oleh menteri, akibat hukum tersebut diperoleh secara sistematis dari Pasal 21 ayat (9) UUPT 2007 dan digunkan penafsiran analogi bahwa hak untuk memperoleh persetujuan mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan menjadi gugur ketika perseroan terbatas tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan pada Pasal 22 ayat (1) UUPT 2007. Sehingga permohonan pengajuan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut dilakukan penolakan oleh menteri.
English Abstract
The provision of the amendment to the time period for Establishment of a company in Articles of Association is regulated in Article 22 of Act concerning Limited Companies of 2007. Article 22 Paragraph (1) of Act concerning Limited Companies of 2007 states that the proposal of Articles of Association regarding time period must be submitted 60 days before the time period for a company ends. The word ‘must’, based on Kamus Besar Bahasa Indonesia, is defined as ‘compulsory’, ‘comply with’, ‘have to’, meaning it is not optional. This word implies that all citizens have to abide by law/regulation, or a sanction is imposed when violation of law takes place. This provision leads to the absence of certainty of law since there is no regulation responsible for the validation of the deed that exceeds the time period set and no legal consequences regulated for the proposal regarding the approval of amendment to articles of association when the change demanded exceeds the period of time given to the establishment of the company. This research is focused on studying the validity of the deed regarding the amendment to articles of association in extension of time period required for the company establishment that exceeds 60 days before the time period of the establishment ends and the legal consequences affecting the proposal of the approval of the amendment to the Articles of Association regarding the time period. This research is categorised into normative juridical research that employed statute approach. The primary and secondary materials were analysed with analogical, a contra rio, grammatical, systematic, and teleological interpretations, where the analysis was conducted based on the theories of validity, legal certainty, and legal consequence. The research discussion reveals that as long as the deed regarding the amendment to the Articles of Association has met what is required, and as long as the legal action and the administrative measures are separated, the deed is regarded valid and it is binding for all parties involved. The extension of the time period of the establishment of the company proposed may be rejected by the minister as in accordance with Article 21 Paragraph (9) of Act concerning Limited Companies of 2007. Moreover, based on analogical interpretation, the approval of the extended time as proposed may not be granted when the limited company fails to comply with the provision of Article 22 Paragraph (1) of Act concerning Limited Companies 2007.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.066 8/SET/k/2019/041902136 |
| Uncontrolled Keywords: | Limited Companies Law |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.06 Organizations (Associations) > 346.066 Corporations (Companies) > 346.066 8 Kinds of corporations (Kinds of companies) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 15 Jan 2020 07:33 |
| Last Modified: | 15 Jan 2020 07:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177960 |
Actions (login required)
 |
View Item |