Dahnan, Helmy Amir (2019) Aspek Hukum Pemberian Kuasa Kepada Ppat Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah”. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penyetoran pajak penghasilan (PPh) dibayar oleh wajib pajak diatur pada, Pasal 3 ayat (1): Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf a, wajib menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b dan huruf c ke Kas Negara, sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dalam prakteknya PPh dititipkan kepada PPAT melalui surat kuasa, dan disetorkan oleh PPAT. Terjadi kekaburan norma sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 3 ayat (1), menyebabkan kekaburan norma. Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini antara lain meneliti mengenai; 1. Bagaimana aspek hukum pemberian kuasa penitipan penyetoran pajak penghasilan (PPh) oleh wajib pajak kepada PPAT dalam rangka pengalihan hak atas tanah? 2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi suatu kesalahan terhadap pembayaran pajak penghasilan (PPh) yang dikuasakan kepada PPAT? Tipe penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum Normatif dengan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prisip hukum dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual serta pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini dalam rangka untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi diperlukan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan dalam tesis ini adalah bukan kewenangan PPAT untuk menyetorkan PPh wajib pajak, karena kewenangan diperoleh dengan atribusi, mandat dan delegasi untuk memperoleh wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Akibat hukum terhadap kesalahan PPAT yang menyetorkan PPh Wajib Pajak dengan bertanggungjawab atas sanksi administrasi, perdata dan pidana atas kesalahan vi yang diperbuat baik yang dilakukan karena sengaja atau karena kealpaan. PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum harus terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Saran Kepada PPAT sebaiknya menyarankan Wajib Pajak untuk menyetorkan sendiri Pajak Penghasilannya. Penyetoran Pajak Penghasilan untuk saat ini tidaklah sulit, di era modern dan perkembangan tekhnologi sekarang PPh bisa di bayar secara online tanpa perlu mengantri. Kepada masyarakat harusnya menyetorkan sendiri PPhnya, guna menghindari kesalahan yang diperbuat oleh penerima kuasa. Diperlukan penyuluhan hukum dari pemerintah dan PPAT dan/atau penegak hukum kepada masyarakat bahwa pembayaran PPh mudah dan cepat.
English Abstract
Depositing income tax paid by the taxpayer is regulated in Article 3 paragraph (1): An individual or entity that receives or obtains income from the transfer of rights to land and / or buildings as referred to in Article 1 paragraph (1) letter a, must deposit the outstanding Income Tax as referred to in Article 2 paragraph (1) letter b and letter c to the State Treasury, before the deed, decision, agreement, or minutes of auction for the transfer of rights to land and / or buildings are signed by the authorized official. In practice income tax is deposited with the land maker's office through a power of attorney, and deposited by land maker's office. Blurring of norms as stipulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 34 of 2016, Article 3 paragraph (1), causes vagueness of norms. The problems that will be examined in this thesis are: 1. What are the legal aspects of giving the safekeeping authority to deposit income tax by the taxpayer to land maker's office in the context of transferring land rights? 2. What are the legal consequences if there is an error in the payment of income tax authorized to land maker's office? The type of research in this thesis is normative legal research with a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrine to answer the legal issues at hand. The research approach used in this thesis is the Law approach and the conceptual approach and historical approach. The source of legal material used in writing this thesis in order to solve legal issues while providing prescriptions requires the source of primary and secondary legal material. The conclusion in this thesis is not the authority of the land maker's office to deposit taxpayers' income tax, because the authority is obtained by attribution, mandate and delegation to obtain new authority to a position based on laws or regulations. The legal consequences of land maker's office errors that deposit Taxpayer income tax are responsible for administrative, civil and criminal sanctions for mistakes made either intentionally or because of negligence. Land maker's office which commits an unlawful act must first be proven to have an unlawful act, an error, a loss, and a causal relationship between an act and a loss. viii Advice to land maker's office should advise Taxpayers to deposit their own income tax. Current Income Tax deposits are not difficult, in the modern era and the development of technology now income tax can be paid online without the need to queue. The community must deposit the income tax themselves, in order to avoid mistakes made by the recipient of the power of attorney. Legal counseling from the government and land maker's office and/or law enforcement is needed to the public that income tax payments are easy and fast.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/DAH/a/2019/041901952 |
| Uncontrolled Keywords: | NOTARIES , LAW AND LEGISLATION , INCOME TAX |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.016 Other officials |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 15 Jan 2020 02:56 |
| Last Modified: | 15 Jan 2020 02:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177925 |
Actions (login required)
 |
View Item |