Erniwati, Ika (2019) Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai “Jaminan”Kredit Pada Bank (Studi Kasus Pada Bank SULUTGO Cabang Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada tesis ini, penulis mengangkat surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil (SK PNS) sebagai jaminan kredit pada bank. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, karya tulis diatas mengangkat permasalahan: apakah dasar pertimbangan Bank SULUTGO Cabang Bolaang Mongondow Timur dalam memberikan fasilitas kredit dengan jaminan SK PNS telah sesuai dengan prinsip keyakinan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan? Bagaimana kendala dan upaya Bank SULUTGO Cabang Bolaang Mongondow Timur dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet dari debitur selaku PNS yang telah diberhentikan/ dipecat? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara, dengan objek Penelitian yaitu Bank SULUTGO BOLTIM, teknik pengumpulan data dengan mengunakan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS Bank SULUTGO cabang BOLTIM telah sesuai dengan prinsip jaminan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang perbankan dimana sebagai dasar pemberian kredit selain memakai prinsip kehati-hatian bank juga menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Selain itu dalam pemberian jaminan kredit juga berlaku Pasal 1131 KUHPerdata dan yang paling utama pemberian kredit dengan jaminan SK PNS adalah adanya surat kuasa pemotongan gaji. Kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit PNS disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (1) faktor internal dimana kendala tersebut timbul dari dalam bank itu sendiri misalnya kelemahan dalam analisa kredit, bank terlalu ekspansif untuk mengejar target penyaluran kredit; (2) faktor eksternal dimana faktor tersebut timbul karena kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur dan sebagainya. Upaya penyelesaian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang wanprestasi yaitu dengan musyawarah.
English Abstract
This research is aimed to seek into the Decree of Appointment of Civil Servant (hereinafter SK PNS) set as a loan collateral in a Bank through the following research problems: (1) what is the basic consideration taken by Bank Sulutgo of East Bolang Mongondow (BOLTIM) regarding loan provision based on the SK PNS as a collateral in line with the principle provided in Article 8 Paragraph (1) of Law concerning Banking? (2) What are impeding factors faced and measures taken by Bank Sulutgo BOLTIM to tackle bad credit issue by the debtor as a civil servant terminated/fired from his/her position? This research was conducted based on empirical juridical method in the Regency of east Bolaang Mongondow the Province of North Sulawesi. The data was collected from observation, interview, literature review, and documentation. All the data was analysed based on descriptive qualitative method. This research learns that setting SK PNS as a loan collateral is relevant to the principle of assurance as stipulated in the provision of Article 8 paragraph (1) of Law concerning Banking in which loan is given not only based on the principle of precaution, but also on know-your-customer principles in line with the Regulation of Bank Indonesia concerning Implementation of know-your-customer principles. Moreover, collateral for loan also refers to Article 1131 of Civil Code and Power of Attorney on salary deduction. Obstacles in loan service may involve: (1) internal factor coming from the bank specifically due to weak credit analysis, too expansive state of the bank devoted only to achieving the set target; (2) external factor coming from the failure on the side of the debtor or due to issues taken as a burden for the debtor. When breach of contract by the debtor occurs, discussion can be taken as a way out.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.073/ERN/s/2019/042000436 |
| Uncontrolled Keywords: | CREDIT--LAW AND LEGISLATION, BANK LOANS--LAW AND LEGISLATION, SURETYSHIP AND GUARANTY, WARRANTY |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 14 Jan 2020 07:16 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 06:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177897 |
Preview |
Text
Ika Erniwati (2).pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |