Puspitasari, Ratna Ayu (2018) Perlindungan Notaris Yang Memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) Pasar Modal Tetapi Tidak Berkegiatan Di Pasar Modal Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan tesis ini membahas tentang Perlindungan Notaris Yang Memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) Pasar Modal Tetapi Tidak Berkegiatan Di Pasar Modal Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis implikasi dan perlindungan hukum terhadap notaris pasar modal yang memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) namun tidak berkegiatan di Pasar Modal dan tidak membayar pungutan OJK sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan ditinjau dari kewenangan OJK dalam melakukan pungutan, akibat hukum terhadap pungutan tahunan OJK tersebut, serta perlindungan hukum terhadap notaris yang ber STTD yang tidak membayar untuk mencapai keadilan. Atas latar belakang tersebut, perlu diketahui permasalahan, yaitu mengenai, “Bagaimana implikasi yuridis terhadap notaris pasar modal pemegang STTD yang tidak pernah berkegiatan dipasar modal dan harus membayar pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2Ol4 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan?” Dan “Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap notaris pasar modal pemegang STTD yang tidak pernah berkegiatan dipasar modal namun harus membayar pungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2Ol4 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan demi terwujudnya keadilan?” Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dalam pendekatan yang digunakan didalam penelitian tesis ini ialah pendekatan secara perundang – undangan (statue approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan implikasi merupakan suatu akibat dampak yang terjadi karena adanya suatu kebijakan. Pungutan tahunan yang dilakukan OJK tidak memcerminkan keadilan karena tidak semua notaris yang berSTTD melakukan kegiatan di pasar modal, sehingga notaris yang berSTTD dan tidak berkegiatan di pasar modal serta tidak membayar pungutan OJK dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Jika notaris ber STTD tersebut tetap tidak membayar maka akan menjadi piutang negara, dengan penagihan dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang menggunakan surat paksa yang mempunyai kekuatan hukum sama seperti grosee akta. Perlindungan hukum yang didapatkan notaris berSTTD namun tidak berkegiatan di Pasar Modal dapat mengajukan penangguhan pembayaran kepada OJK sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi. Seharusnya OJK dalam membuat suatu kebijakan memperhatikan keadilan secara distributif, melihat keadilan secara proposional sehingga notaris yang ber STTD yang membayar pugutan hanya notaris yang berkegiatan di pasar modal.
English Abstract
This thesis discusses the protection provided for a Notary Public who has a notification of registration of capital market but he/she remains inactive in capital market in regard to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 11 of 2014 on Levy by Financial Services Authority (OJK). This research is aimed to understand and analyse the legal implication and protection for the Notary Public of capital market that has a notification of registration but remains inactive in capital market and does not pay any levy imposed by OJK as regulated in the provision of Article 5 of Government Regulation Number 11 of 2014 on Levy by Financial Services Authority seen from the authority of OJK and legal protection for the Notary Public registered in capital market but still pays no levy. Therefore, it is essential to investigate more about how is the juridical implication to the Notary Public of capital market that has the notification of registration but remains inactive from the capital market while he/she has to pay the levy as regulated in Article 5 of Government Regulation Number 11 of 2014 on Levy imposed by Financial Services Authority? And What form of legal protection is to be given to the Notary Public that holds the notification of registration but remains inactive from capital market while he/she is still required to pay the levy as regulated in Article 5 of Government Regulation Number 11 of 2014 on Levy imposed by Financial Services Authority for the sake of justice? This research work employed normative juridical method with statute approach. It is concluded that the levy imposed by OJK does not reflect the principle of justice, for not all registered Notary Publics are involved in capital market. However, the registered Notary Publics not active in the capital market and decide not to pay the levy are subject to sanctions and fines. When the registered Notary Publics insist on not paying the levy, the unpaid levy would then be regarded as the state’s receivable that has to be taken care of by Committee of State’s Receivables Management by issuing a distress warrant that has legal power like grosse akta (grosse deed). However, the registered Notary Publics who are not active in a capital market could propose for deferred payment to OJK as regulated in Article 4 of the Regulation of OJK Number 4/POJK.04/2014 on Sanction Billing Procedures. The Financial Services Authority should have considered the justice in a distributive way and proportionally to only enable the registered Notary Publics who are still active in capital market to pay the levy.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.082/PUS/p/2018/041808940 |
| Uncontrolled Keywords: | BANK |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.082 Banks |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 14 Jan 2020 06:17 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 01:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177885 |
Preview |
Text
Ratna Ayu Puspitasari (2).pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |