Sa’diyah, Rizqi Halimatus (2019) Implikasi Hukum Terhadap Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Obyek Tanah Absente. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta jual beli hak atas tanah, yang mana wajib memenuhi syarat materil dan syarat formil dalam setiap pembuatan akta, berdasarkan pasal 39 PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, PPAT wajib menolak akta apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam prakteknya terdapat akta jual beli dengan obyek tanah absente yang di larang sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 (1) UUPA jo pasal 3 PP Nomor 224 tahun 1961 jo pasal 3 PP Nomor 41 tahun 1964. Praktek jual beli tanah absente saat ini menjadi wajar karena tidak ada sanksi tegas atas larangan tersebut, sehingga perlu untuk dikaji terkait apa implikasi hukum terhadap PPAT dalam pembuatan akta jual beli hak atas tanah dengan obyek tanah absente, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum PPAT dalam pembuatan akta jual beli dengan obyek tanah absente. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach), serta pendekatan kasus (case approach), dengan menggunkan bahan hukum Primer, sekunder, dan Tarsier yang didapat melalui penelusuran bahan hukum secara library research Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisa bahan hukum secara deskriftif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PPAT dapat digugat dan di mintai pertanggung jawaban oleh pihak yang di rugikan atas pembuatan akta jual beli hak atas tanah dengan obyek tanah absente, karena bertentangan dengan pasal 10 (1) UUPA, Jo Pasal 3 PP 224 Tahun 1961 jo Pasal 3d PP Nomor 41 Tahun 1964, dimana akta tersebut batal demi hukum dan obyek tanahnya menjadi obyek landreform. Sehingga PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pembuatan akta jual beli dengan obyek tanah absente yaitu dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatanya serta sanksi perdata atas kerugian yang dialami para pihak
English Abstract
Land Deed Officials (hereinafter PPAT) are public officials authorised to make sale and purchase deed of ownership right to land, which must meet both substantive and procedural requirement of deed making. Based on Article 39 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, PPAT must turn down any deed issuance when things seem to violate current regulations and laws. However, several sale and purchase deeds have absentee land as an object, where it is not allowed in Article 10 (1) of Basic Agrarian Law jo Article 3 of Government Regulation Number 224 of 1961 jo Article 3 of Government Regulation Number 41 of 1964. Sale and purchase of absentee land is becoming more common today since there is no sanction imposed on the practice. Therefore, it is deemed essential to carry out a study on this matter to find out the legal implication for the PPAT over the issuance of sale and purchase deed of ownership right to land with absentee land as the object and to figure out the liability of the PPAT regarding the deed issuance with absentee land as the object. This study employed normative juridical method, statute and case approaches. The research materials involved primary, secondary, and tertiary data obtained by conducting library research, followed by descriptive analysis. The research result reveals that one can file a lawsuit against PPAT and PPAT is liable for the disadvantaged party over the issuance of the deed with an absentee land as the object, since this matter is against Article 10 (1) of Basic Agrarian Law, jo Article 3 of Government Regulation of 1961 jo Article 3d of Government Regulation Number 41 of 1964. When this is the case, the deed issued is deemed to be invalid from the outset and the land turns into land reform type. The PPAT is then independently responsible for the deed he/she has made, and the PPAT is subject to administrative sanction where he/she may be discharged from his/her position, or civil sanction can also be imposed.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/SAD/i/2019/041910533 |
| Uncontrolled Keywords: | OTHER OFFICIALS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.016 Other officials |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 14 Jan 2020 03:48 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 02:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177879 |
Preview |
Text
Rizqi Halimatus Sa’diyah (2).pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |