Hardhani, Vika Mega (2019) Tanggung Jawab Kepala Kantor Pertanahan Atas Penerbitan Sertifikat Ganda (Studi Putusan Nomor 67/G/2017/PTUN.SMG). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tesis ini membahas tentang Tanggung Jawab Kepala Kantor Pertanahan atas Penerbitan Sertifikat Ganda termaktub dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 juncto Pasal 19 Undang Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 juncto Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tentang pendaftaran tanah yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan perlindungan hukum. Namun dalam prakteknya masih ditemui permasalahan seperti sertifikat yang tumpang tindih yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan cacat administrasi pertanahan. Bila melihat kasus tersebut, maka terbitnya surat keputusan untuk menerbitkan sertifikat lain yang mengakibatkan sertifikat menjadi ganda merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan untuk mengeluarkan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Tesis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa yang menyebabkan timbulnya sertifikat ganda pada perkara nomor 67/G/2017/PTUN.SMG? (2) Bagaimana tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan atas penerbitan sertifikat ganda pada perkara nomor 67/G/2017/PTUN.SMG ?. Tujuan dari penelitian ini yaitu selain untuk mengetahui penyebab timbulnya sertifikat yang tumpang tindih juga bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab kepala kantor pertanahan terhadap sertifikat yang tumpang tindih tersebut. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normative, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, penulis menemukan jawaban bahwa penyebab dari timbulnya sertifikat yang tumpang tindih ini yaitu adanya kelalaian atas Kepala Kantor Pertanahan karena tidak dimilikinya peta dasar pendaftaran tanah dalam pengeluaran Sertifikat Hak Guna Bangunan dan juga Tergugat intervensi, yaitu PT. Sunindo Property Jaya tidak cermat dalam menetapkan batas-batas bidang tanah telah mengakibatkan terjadinya tumpang tindih sebagian. Selanjutnya dalam hal pembebanan Tanggungjawab, Pada Putusan ini dibebankan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Semarang selaku penerima delegasi. Tanggung jawab yang dibebankan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang yaitu tanggung jawab administrasi, dengan mencabut kedua sertifikat hak guna bangunan tersebut dan menerbitkan kembali 2 sertifikat hak guna bangunan atas nama PT. SUNINDO PROPERTY JAYA setelah dikurangi luas tanah penggugat yang tumpang tindih.
English Abstract
This thesis discusses the responsibilities of the Head of the Land Office for the issuance of the Double Certificate contained in Article 19 of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 juncto Article 19 of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 juncto Article 3 letter (a) Government Regulation Number 24 years 1997 concerning Land Registration concerning land registration aimed at achieving legal certainty and legal protection. However, in practice there are still problems such as overlapping certificates that create legal uncertainty and defects in land administration. If you look at the case, the issuance of a decree to issue other certificates resulting in a double certificate is the authority of the Head of the Land Office to issue the certificate of land rights. This thesis raises the formulation of the problem: (1) What causes the emergence of a double certificate in case number 67 / G / 2017 / PTUN.SMG? (2) What is the responsibility of the Head of the Land Office for the issuance of dual certificates in case number 67 / G / 2017 / PTUN.SMG? The purpose of this study is not only to find out the cause of the overlapping certificates but also to determine the responsibility of the head of the land office for the certificates that overlaps. This legal research is a normative legal research, the approach taken is a case approach and legislation approach. The results of the study, the authors found the answer that the cause of the emergence of this overlapping certificate was the negligence of the Head of the Land Office because there was no basic map of land registration in the issuance of the Right to Building Certificate and also the Intervening Defendant, namely PT. Sunindo Property Jaya is not careful in determining the boundaries of land parcels which has resulted in partial overlap. Furthermore, in the case of assigning responsibility, this decision is imposed on the Head of the Semarang Land Office as the recipient of the delegation. The responsibility which is borne by the Head of the Semarang City Land Office is administrative responsibility, by revoking the two building rights certificates and re-issuing 2 building rights certificates on behalf of PT. SUNINDO PROPERTY JAYA after reducing the overlapping plaintiff's land area.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 8/HAR/t/2019/042000491 |
| Uncontrolled Keywords: | LAND TITTLE |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 8 Conveyancing |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 14 Jan 2020 01:22 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 07:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177848 |
Preview |
Text
Vika Mega Hardhani (2).pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |