Mamlu‟atuzzahroh, Aam (2018) Perlindungan Hukum Bagi Notaris Maupun Ppat Dalam Pembuatan Covernote Sebagai Dasar Pencairan Kredit Oleh Bank. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi notaris maupun PPAT dalam pembuatan covernote sebagai dasar pencairan kredit oleh bank. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris maupun PPAT dalam pembuatan covernote sebagai dasar pencairan kredit oleh bank. Dari latar belakang tersebut, perlu diketahui permasalahan, yaitu Jika jaminan hak tanggungan yang telah dikeluarkan covernote-nya oleh notaris maupun PPAT ternyata tidak dapat dilaksanakan pengikatannya karena terdapat kendala dengan instansi lain seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Biasanya pengurusan pendaftaran hak atas tanah atau proses pembebanan hak tangungan membutuhkan waktu yang relatif panjang di BPN sehingga sertifikat belum terselesaikan, sedangkan pada saat yang bersaman pencairan kredit telah dilakukan oleh bank dengan dibuatkannya coernote, hal ini dapat membawa permasalahan dikemudian hari karena tidak adanya dasar hukum yang mendasari perjanjian maupun dalam pencairan kredit tesebut sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap notaris maupun PPAT dalam pembuatan covernote. Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dan pendekatan digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat di simpulkan memiliki dua perlindungan hukum,yaitu preventif dan represif. secara Secara preventif terdapat pada undang-undang jabatan notaris khususnya pasal 16 ayat (1), sedangkan represif represif terdapat dalam pasal 66 ayat (1) Undang-undang jabatan notaris
English Abstract
This thesis is aimed to discuss legal protection for a notary or Land Deed Official (hereinafter PPAT) in the making of covernote as the basis to disburse loan by a bank. This thesis is also to analyse the legal protection given to a notary or PPAT regarding the making of covernote as the basis of loan disbursement by a bank. The issue discussed in this research is that when the covernote is issued by a notary or PPAT, there may be another issue with other institutions such as National Land Agency, in which such a situation leads to weak law. Administrative process in a National Land agency can be lengthy, putting the deed of freehold title in delay in its completion, while the disbursement of loan by the bank is done by issuing covernote before the deed is issued. This can lead to further issue, as there isno legal framework that serves as the basis of contract or agreement of loan disbursement. This problem indicates that legal protection for a notary or PPAT regarding the making of covernote is required. The thesis employed normative juridical method with statute and conceptual approaches. The research result indicates that the legal protection provided comprises preventive and repressive legal protection. The preventive protection is in Act concerning Notarial Post Article 16 Paragraph (1), while the repressive protection is enacted in Article 66 Paragraph (1) of Act on Notarial Law.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/MAM/p/2018/041810644 |
| Uncontrolled Keywords: | NOTARIES - LAW AND LEGISLATION, BANK AND BANKS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.016 Other officials |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 13 Jan 2020 03:15 |
| Last Modified: | 23 Feb 2022 06:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177809 |
Preview |
Text
Aam Mamlu'atuzzahroh (2).pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |