lndriani, Moni (2018) Pertanggungjawaban Perum Pnri Dalam Hal Terjadi Kerugian Yang Dialami Pihak Ketiga Akibat Kesalahan Perum Pnri Dalampencetakanpengumuman Tambahan Derita Negara Republik Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Permasalahan ini berawal dari adanya kasus PERUM PNRI salah memuat anggaran dasar atas akta pendirian PT X yang harus di umumkan dalam TBNRI bukanlah anggaran dasar akta pendirian PT X yang sebenarnya. Tujuan penelitian· ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta pendirian PT X, siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan pencetakan TBNRI dan upaya apa dalam memberikan kepastian hukum atas terjadinya kesalahan pencetakan pengumuman TBNRI. Metode penelitian menggunakan penelitian hukwn normatif dengan pendekatan perundang~undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, akta pendirian PT X yang dimuat dalam TBNRI, walaupun telah memperoleh Keputusan Menteri atas pengesahan status badan hukum, tetapi karena PERUM PNRI salah memuat anggaran dasar atas akta pendirian PT X, sehingga mengakibatkan akta pendirian PT X hanya mengikat secara internal (kedalam) bagi para pendiri, Direksi dan Dewan Komisaris saja dan tidak mengikat bagi pihak ketiga. Atas kesalahan pencetakan TBNRI, maka DITJEN AHU sebagai pemberi tugas bertanggung jawab atas TBNRI tersebut dengan cara meminta pertanggungjawaban dari PERUM PNRI untuk segera mencetak ulang TBNRI dan PERUM PNRI sebagai penerima tugas bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya tersebut dengan melakukan pencetakan ulang TBNRI PT X agar disesuaikan dengan akta pendirian yang benar. Upaya dalam memberi kepastian hukum bagi PT X yaitu TBNRI harus dimuat ulang sesuai dengan akta pendirian yang benar.
English Abstract
This problem originated from the case of when PERUM PNRI incorrectly quoted the articles of association on the deed of establishment of PT X which must be announced in Supplementary State Gazette of the Republic of Indonesia (TBNRI) in which the articles quoted were not the actual ones. This study was aimed at finding out legal consequences on PT X's deed of establishment and who was responsible for the mistake in printing TBNRI, as well as what efforts were made to provide legal certainty upon the mistake in printing the announcement of TBNRI. This study used normative legal research with legislative and conceptual approaches. All primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author would be analyzed using systematic interpretation techniques. From the results, it was found that the deed of establishment of PT X contained in the TBNRI, even though having obtained a Ministerial Decree on the validation of the legal entity status, but since the articles of association on the deed of establishment of PT X was incorrect, the deed of establishment of PT X was only binding on internal parties including founders and Directors and Board of Commissioners, but not binding on third parties. Upon the mistake in printing the TBNRI, Directorate General of Public Law Administration as the assignor was responsible for the TBNRI by asking for the accountability of PERUM PNRI to immediately reprint the TBNRI, and PERUM PNRI as the assignee was responsible for the mistake it made by reprinting the TBNRI of PT X correctly. As for the effort to provide legal certainty for PT X, the TBNRI must be according to the correct deed of establishment.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/IND/p/2018/041809184 |
| Uncontrolled Keywords: | NOTARIES - LAW AND LEGISLATION, DEEDS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.016 Other officials |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 13 Jan 2020 02:37 |
| Last Modified: | 23 Dec 2020 02:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177807 |
Actions (login required)
 |
View Item |