Yudha, Made Mahendra Bramanta (2018) Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulis mengangkat permasalahan tentang bentuk perjanjian kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga berbadan hukum yang berdasarkan pasal 5 peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerja sama daerah serta kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian perjanjian kerjasama yang dibuat. Dalam penulisan ini penulis merumuskan 3 (tiga) masalah yang menjadi fokus pembahasan, yaitu: 1. Apa yang ratio legis pemerintah daerah membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga? 2. Bagaimana kekuatan mengikat perjanjian kerja sama Nomor 415.4/06/PKS/PEM/2017 yang dituangkan perjanjian kerja sama di bawah tangan? 3. Bagaimana bemtuk perjanjian kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga seharusnya dibuat? Penulis menggunakan 3 (tiga) teori hukum untuk menganalisa dua permasalahan tersebut, yaitu: 1. Teori Kewenangan 2. Teori Kepastian Hukum 3. Teori Perjanjian. Di dalam metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian hukum yang berjudul Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah menghasilkan suatu kesimpulan bahwa bahwa pemerintah daerah menganggap perjanjian dengan pihak ketiga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah sehingga pemerintah daerah berwenang membuat perjanjian tersebut tanpa melibatkan notaris, bentuk perjanjian pemerintah daerah dengan pihak ketiga dibuat secara dibawah tangan sehingga perjanjian tersebut hanyam memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berikrar dalam perjanjian tersebut, seharusnya perjanjian tersebut dibuat dengan akta otentik di hadapan notaris sehingga menjamin kepastian hukum bagi para pihak, jika suatu saat terjadi sengketa akta otentik yang dibuat dihadapan notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kesimpulan dari penelitian hukum ini adalah Negara mengeluarkan peraturan baru setingkat undang-undang yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan akta otentik dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga/swasta berbadan hukum. Hal tersebut diperlukan untuk tercapainya kepastian hukum diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
English Abstract
This research studies a form of cooperation agreement made by regional governments with third parties according to Article 5 of Government Regulation Number 50 of 2007 concerning Regional Cooperation Execution Guidelines, binding force, and evidentiary power of the cooperation agreement made. Three research problems are presented as follows: 1. What is juris ratio of regional governments to make cooperation agreement privately? 2. What binding legal force is involved in the cooperation agreement number 415.4/06/PKS/PEM/2017 as written in cooperation agreement made privately? 3. How should cooperation agreement between goverenments and third parties be made? This research employed normative research method where the result reveals that regional governments believe that the cooperation agreement made is relevant to Government Regulation Number 50 of 2007 concerning Regional Cooperation Execution Guidelines, meaning that regional governments are authorised to make an agreement without involving a notary. When a cooperation agreement is made privately, the agreement will only bind those declaring in the agreement. It is essential that agreements be made with authentic deeds made before a notary so that legal certainty can be secured for all parties involved. When disputes take place, it is expected that authentic deeds made before a notary can serve as an authentic proof.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/348.02/YUD/p/2018/041901537 |
| Uncontrolled Keywords: | LOCAL GOVERNMENT - LAW AND LEGISLATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 348 Laws, regulations, cases > 348.02 Laws and regulations |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 13 Jan 2020 01:47 |
| Last Modified: | 13 Jan 2020 01:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177790 |
Actions (login required)
 |
View Item |