Rachmawati, Dwi Ayu (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Objek Lelang Yang Diajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Lelang eksekusi merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh kreditor untuk mendapatkan pelunasan hutang dari debitor yang wanprestasi. Dalam lelang eksekusi banyak terdapat gugatan karena barang jaminan yang dilelang bukan dari kesukarelaan pemilik barang sehingga pihak yang merasa kepentingannya terganggu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penguasaan objek lelang oleh pemenang lelang dalam eksekusi Hak Tanggungan. Serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pemenang lelang tidak dapat secara langsung menguasasi objek lelang yang dimenangkannya karena terdapat gugatan perdata atas objek lelang yang dimenangkannya. Sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita yang menjelaskan bahwa jika ada sengketa atau konflik hukum pertanahan atas hak atas tanah yang menjadi objek lelang maka akan dilakukan pemblokiran. Selanjutnya perlindungan hukum secara preventif tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan secara represif ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu jika lelang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka tidak dapat dibatalkan, selanjutnya dalam hal penguasaan objek lelang jika pemilik objek lelang tidak menyerahkan secara fisik objek lelang maka dapat dilakukan eksekusi riil dengan bantuan Ketua PN, dan pembeli lelang juga dapat meminta pertanggung jawaban kepada penjual dalam bentuk ganti rugi, serta pembeli lelang yang mempunyai itikad baik harus dilindungi oleh hukum.
English Abstract
Execution of auction is one of ways to help a creditor get full compensation for the unpaid loan by a debtor. However, since the auctioned object is not based on the willingness of the property owner, charges over the auction are commonly filed by the owner who feels his/her right is violated. This research is aimed to investigate the process of obtaining the control of auctioned object by the winner of the auction in the execution of mortgage right and to analyse the type of legal protection for the winner of the execution. This research is categorised into a normative research with case and statute approaches. The research result reveals that the winner of the auction cannot directly have a full control of the object won, as mentioned in Article 3 of Regulation of Agrarian Minister and Spatial Planning/Head of National Land Agency (BPN) Number 13 of 2017 on Blocking and Conviction Procedures that when a dispute or a conflict over land law of right of land as an auctioned object occurs, blocking is required. However, preventive legal protection is not found in legislation, but the repressive legal protection is provided in the legislation suggesting that when the auction is performed based on the accepted provision, the result of the execution cannot be annulled. In terms of the full control of the won auctioned object, the owner of the auctioned object must release the property to the hand of the auction winner, or the real execution will need to be performed with the assistance of the head of the district court. Regarding this issue, the winner also has a right to call for compensation from the owner of the object, and legal protection has to be provided for the winner that has good faith
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/343.598/RAC/p/2018/041808937 |
| Uncontrolled Keywords: | AUCTIONS--LAW AND LEGISLATION INDONESIA COMMERCIAL LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.071 Consumer protection |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 10 Jan 2020 06:44 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 01:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177755 |
Preview |
Text
Dwi Ayu Rachmawati (2).pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |