Marisa, Nia (2019) Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (Studi Di Kota Malang, Kabupaten Malang Dan Kota Batu). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Munculnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014, yang mengatur kembali adanya persetujuan dalam pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta yang mana sebelumnya mengenai persetujuan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, dengan adanya dua aturan yang berbeda tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan pemanggilan terhadap Notaris. Apakah setelah berlakunya Peraturan Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 66 ayat (1) UUJN Penyidik dаlаm melаkukаn pemаnggilаn kepada Notaris terkait dugaan adanya sengketa atas Akta Otentik yang dibuatnya berpedomаn pаdа Permenkumhаm Nomor 7 Tаhun 2016 yаng mewаjibkаn dengаn persetujuаn MKN, аtаu berpedomаn pаdа Putusаn MK yаng tidаk menghendаki аdаnyа persetujuаn pаdа pemаnggilаn yаng melibаtkаn Notаris. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Malang Raya. Data diperoleh melalui Data Primer berupa hasil wawancara dan Pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh Penulis. Populasi menggunakan Purposive Sampling. Teknik analisis data yang digunakan penulis ialah Deskriptif Kualitatif. Dari hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan Pertama yaitu Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Oleh Kepolisian dalam Proses Penyidikan setelah Pemberlakuan Permenkumham dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 di Malang Raya bahwa setelah berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Kepolisian Malang Raya telah berpedoman pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksanaannya. Namun terhadap Penegakan Hukumnya sendiri ketentuan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal karena beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Kedua yaitu Pelaksanaan Kewenangan MKN Wilayah Jawa Timur terkait kewenangannya memberikan persetujuan terhadap permohonan pemanggilan Notaris yang dilakukan oleh Penyidik, telah dilaksanakan dari awal tahun 2017, mayoritas Notaris yang diperiksa adalah terkait dugaan pemalsuan bukti-bukti otentik. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut MKN Wilayah Jawa Timur masih menemukan beberapa kendala atau hambatan sehingga pelaksanaan kewenangan MKN Wilayah kurang dapat dilaksanakan dengan baik, salah satu faktornya adalah dari Notaris itu sendiri.
English Abstract
The effectuation of the Regulation of Law and Human Rights Minister Number 7 of 2016 as implementing regulation of the provision of Article 66 Paragraph (1) of Act concerning Notarial Post Number 2 of 2014, re-regulating the existence of agreement regarding summoning a notary in relation to the original of deed, has previously been cancelled by Constitutional Court Decision Number 49/PUU-X/2012. Existence of two different decisions leads to confusion and uncertainty in law for police as law enforcers with binding authority to summon a notary. Whether the effectuation of Regulation concerning Law and Human Rights Number 7 of 2016 as implementing regulation for Article 66 Paragraph (1) of Act concerning Notarial Post in summoning a notary over authentic deed-related conflict refers to the Regulation of Law and Human Rights Minister Number 7 of 2016 that requires the approval of the Honorary Notarial Board or it refers to the Constitutional Court Decision that requires no approval for summoning the notary is questioned. This research was conducted in Police Department of Malang, employing empirical juridical method. The primary data was obtained from interviews and direct observation, and the samples were taken based on purposive sampling technique, followed by an analysis based on qualitative-descriptive analysis. The research result reveals that, firstly, the subpoena of the notary performed by the police for enquiry following the effectuation of Regulation of Law and Human Rights Minister Number 7 of 2016 of Malang has referred to the provision of Article 66 Paragraph (1) of Act concerning Notarial Post and Regulation of Law and Human Rights Minister Number 7 of 2016 as the implementing regulation. However, in terms of the law enforcement per se, this provision has not been maximally implemented due to several factors affecting the law enforcement. Secondly, the implementation of authority of the honorary notarial board in East Java in terms of approval for the subpoena has been performed since 2017. Most notaries inquired were involved in falsification of authentic evidence. Performing the authority is not without hindrance, one of which comes from notaries, and this situation has hampered the full implementation for the board.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/MAR/p/2019/041906276 |
| Uncontrolled Keywords: | NOTARIES, OTHER OFFICIALS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.016 Other officials |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 10 Jan 2020 01:55 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 06:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177740 |
Preview |
Text
Nia Marisa (2).pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |