Implementasi Kebijakan Pengaturan Batas Kewajaran Pembuatan Akta Perhari Bagi Notaris (Studi Pada Notaris Kabupaten Bogor)

Usman, Milki (2019) Implementasi Kebijakan Pengaturan Batas Kewajaran Pembuatan Akta Perhari Bagi Notaris (Studi Pada Notaris Kabupaten Bogor). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Salah satu bentuk kewajiban Notaris sebagai upaya menjaga Kode Etik Notaris adalah terkait dengan pembatasan pembuatan akta perhari sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Bagaimana implementasi Peraturan DKP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembatasan Pembuatan Akta Perhari Bagi Notaris di Kabupaten Bogor? Bagaimana implikasi hukum terhadap akta yang dibuat Notaris Kabupaten Bogor yang jumlahnya melebihi kewajaran? Bagaimana seharusnya sanksi terhadap Notaris Kabupaten Bogor yang jumlah akta perharinya dibuatnya melebihi kewajaran?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa implementasi Peraturan DKP Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembatasan Pembuatan Akta Perhari Bagi Notaris, di Kabupaten Bogor tidak berjalan dengan baik, karena masih terdapat Notaris yang membuat akta lebih dari 20 (duа puluh) аktа Notaris perhаri. Implikasi hukum terhadap akta yang dibuat Notaris Kabupaten Bogor yang jumlahnya melebihi kewajaran adalah akta tersebut tetap sah sebagai akta otentik sepanjang akta yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Sanksi yang tepat terhadap Notaris Kabupaten Bogor yang jumlah akta perharinya dibuatnya melebihi kewajaran adalah sanksi administrasi, yaitu teguran hingga sanksi terberat, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

English Abstract

One form of Notary obligation as an effort to safeguard the Notary Code of Ethics is related to restrictions on making deeds per day as stipulated in the Honorary Board Regulation of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017 concerning the Fairness Limit for the Amendment of the Deed. How is the implementation of DKP Regulation Number 1 of 2017 concerning the Limitation of the Making of Deed of Perce for Notaries in Bogor Regency? What are the legal implications of the deed made by the Bogor District Notary whose amount exceeds fairness? How should sanctions be imposed on a Bogor District Notary whose amount of deed is made more than normal? The research method used in this study is an empirical juridical that analyzes and examines the workings of law in the community by using the Juridical Sociological approach. Based on the results of this study, the implementation of DKP Regulation Number 1 of 2017 concerning the Limitation of Making Deed of Perpetual For Notaries, in Bogor Regency does not work well, because there are still Notaries who make deeds of more than 20 (twenty) at a Notary Public. The legal implications of the deed made by the Bogor District Notary whose amount exceeds the fairness are that the deed is still valid as an authentic deed as long as the deed is made according to the form and procedure stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position. Appropriate sanctions against Bogor Regency Notaries whose deed number per day is made exceeding fairness are administrative sanctions, namely reprimand to the heaviest sanctions, namely disrespectful dismissal from association membership.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.02/USM/i/2019/041901547
Uncontrolled Keywords:	CONTRACTS LAW
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.02 Juristic acts, contracts, agency
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	10 Jan 2020 01:51
Last Modified:	14 Dec 2023 07:44
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177737

Text Milki Usman.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item