Supriyadi, Aditya Prastian (2019) Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Jombang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada regulasi tentang anak di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak (UU. No. 23 Tahun 2002 Jo. UU. No. 35 Tahun 2014 Jo. UU. No. 17 Tahun 2016) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diatur terkait anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam regulasi tersebut terdapat dasar yang wajib diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana yaitu pidana adalah upaya terkahir (ultimum remedium) dan Keadilan Restoratif Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis terkait perkara peredaran obat-obatan oleh anak yang terdapat di Pengadilan Negeri Jombang sejak tahun 2014 s/d 2018, putusan penjara lebih mendominasi daripada sanksi non penjara yang diterapkan pada perkara-perkara tersebut. Padahal dasar ultimum remedium dan keadilan restoratif yang diatur berdasarkan regulasi di atas memberikan ruang untuk memberikan prioritas sanksi non penjara daripada sanksi penjara kepada anak. Hasil penelitian yang didapat atas penulisan tesis dengan menggunakan metode empiris ini menunjukan bahwa sanksi penjara kepada anak pelaku peredaran obat-obatan yang dijatuhkan Hakim Anak Pengadilan Negeri Jombang memiliki pertimbangan yuridis dan non yuridis. Namun bagi penulis sanksi yang tepat diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana harus kembali pada regulasi penegakan hukum anak yang berlaku di Indonesia yaitu diutamakan sanksi non penjara atas dasar ultimum remedium dan keadilan restoratif dengan tujuan agar anak lebih diberi edukasi dan wawasan pendidikan sehingga dikemudian hari anak tidak mengulangi perbuatannya lagi daripada anak hanya dikurung di dalam penjara.
English Abstract
The Juveniles regulation in Indonesian ( law number 23 of 2002 Jo.law number 35 of 2014 Jo. Law number 17 of 2016 Jo. Law number 11 of 2012 there are rules regarding children in conflict with the law. In the regulation there is a basis that must be applied to the offender's child namely the criminal is the last attempt (ultimum remedium) and Restorative Justice. Based on the data obtained by the author related to the case of the distribution of drugs by children in the Jombang District Court since 2014 til 2018, imprisonment decisions are more dominant than non-prison sanctions that are applied to these cases. Whereas the basis of ultimum remedium and restorative justice that is regulated based on the regulation above gives room to give priority to non-prison sanctions rather than child sanctions. The results obtained from the writing of the thesis using this empirical method show that the sanction of imprisonment to the children of drug traffickers imposed by the Child Judge of the Jombang District Court has juridical and non-juridical considerations. But for writers the right sanctions applied to child offenders must return to the applicable child law enforcement regulations in Indonesia, namely non-prison sanctions based on ultimum remedium and restorative justice with the aim that children are given more education and educational insight so that in future children will not be repeat his actions more than the child just locked up in prison.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/344.032 7/SUP/p/2019/041906524 |
| Uncontrolled Keywords: | CHILD WELFARE LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.03 Social service > 344.032 7 Child welfare law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 10 Jan 2020 01:41 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 06:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177734 |
Preview |
Text
Aditya Prastian Supriyadi (2).pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |