Wulandari, Herlina (2019) Urgensi Pengaturan Covernote Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Berbasis Kemandirian Notaris. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai kewenangan Notaris yang begitu luas sebagaimana dijelaskan dalam Pаsаl 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selain dari kewenangan tersebut diatas, Notаris jugа di dаlаm prаkteknyа mengeluаrkаn surаt, sаlаh sаtunyа berupа covernote. Covernote yаng dikeluаrkаn oleh Notаris menjadi persoalan karena Tidаk аdа sаtupun peraturan perundang-undangan yаng mengatur terkаit kewenаngаn Notаris di dаlаm menerbitkаn covernote. Prakteknya, Bank dapat mencairkan kredit padahal dokumen debitur guna keperluan perjanjian kredit belum selesai kepengurusannya, maka dari itu Notaris seolah-olah memberi jaminan perorangan atas covernote yang dibuatnya, sehingga Notaris menjadi cenderung bersikap tidak mandiri karena seolah-olah memihak salah satu pihak, yaitu debitur. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : (1). Apa esensi dan urgensi pengaturan mengenai covernote yang dikeluarkan oleh Notaris dalam kaitannya dengan perjanjian kredit;(2). Bagaimana karakteristik covernote yang dikeluarkan Notaris sebagai wujud kemandirian Notaris sebagai pejabat umum dalam perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Konseptual, Perundang-undangan, Historis, dan Filosofis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik preskriptif-normatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah esensi dari covernote adalah sebagai surat keterangan dari Notaris yang seharusnya berisi informasi-informasi yang tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya yang sedang diberikan oleh debitur untuk menambah kepercayaan kepada Bank atas suatu jaminan debitur. Urgensi diadakannya peraturan mengenai covernote adalah untuk menghindari penyalahgunaan covernote oleh Notaris maupun pihak Bank, karena pihak Bank dapat saja menekan atau seolah-olah meminta Notaris agar membuat covernote yang sesuai dengan kehendaknya secara sepihak. Karasteristik dari covernote yang mewujudkan kemandirian Notaris untuk dijadikan bahan pertimbangan pengaturan covernote adalah tidak menggunakan format baku covernote dari Bank sebagai pedoman, Isi covernote sesuai dengan yang terjadi, dan berisi pekerjaan-pekerjaan yang merupakan wewenang dari Notaris
English Abstract
In this research, the author analyzes about Notary has comprehensive authority which described in article 15 Law No. 2 of 2014 about Notary Position. Besides their main job, Notary also can create letter, one from them is covernote. Covernote created by Notary becomes an issue because there isn’t any law that manage about Notary’s authority to make covernote. In reality, Bank can unfreeze credit although debtor’s documents for credt agreement haven’t finished in its business, so it seems that Notary gives personal guarantee for their covernote, so Notary tend to become unindependent because it seems like they are siding one side, who is debtor. The purpose of this study are : (1) What are urgency and essential of law about covernote created by Notary in its connection with credit agreement; (2). How is covernote’s characteristic created by Notary as Notary independent form as pubic officer in credit agreement. This study used this study uses normative legal research methods with conceptual approach, legal approach, historic approach, filosofy approach, and then processed and analyzed with technic presctiptive-normative. The conclusion obtained from this research are the essential from this covernote are the essential of covernote is as letter of information from Notary which contain exact and true informations consistence with the real implementation which given by debtor for adding trust to the bank for debtor’s guarantee. The Urgencies for regulation of covernote are for prevent the misuse of covernote by Notary or Bank, because Bank can dictate or make covernote one sided, menwhile Notary is the one who making it. Covernote’s characteristics which personify Notary’s indenpence which needed to be concern in the making of covernote regulations are not using default format from the Bank as guidelines, covernote’s contents is according to the reality, and the jobdesks which listed in the covernote are Notary’s authority.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/WUL/u/2019/041911244 |
| Uncontrolled Keywords: | OTHER OFFICIALS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.016 Other officials |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 09 Jan 2020 06:50 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 03:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177719 |
Preview |
Text
Herlina Wulandari (2).pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |