Puspitasari, Yuliana (2019) Otentisitas Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai Akta Otentik Dilihat Dari Perspektif Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah sangat erat kaitannya dengan keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini dilihat dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan “Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan”. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai suatu perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Akta PPAT ditentukan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada permasalahan kedudukan hukum akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan otentisitas akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai akta otentik dilihat dari perspektif pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Bahan hukum yang telah dikumpulkan (inventarisasi), dikelompokkan kemudian dipelajari, dikaji dan dianalisis menggunakan metode interpretasi Gramatikal dan interpretasi Historis. Dasar hukum dari akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Peraturan Pemerintah, sementara bentuknya sendiri berpedoman atau menyesuaikan dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri. Otentisitas akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai akta otentik dilihat dari perspektif pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni, bahwa bentuk akta PPAT bukan akta otentik karena ketentuan otentisitas akta diatur dalam pasal 1868 KUHPerdata dengan 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, bukan alternatif.
English Abstract
Land registration by the government is inseparable from the role of Land Deed Official (PPAT), as clearly stated in Article 6 Paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997, in which the Head of National Land Agency assisted by PPAT and other officials is responsible to perform certain activities according to Government Regulation and other related regulations. Land Deed Officials are public officials authorised to make authentic deeds regarding ownership right of land or freehold title to multi-storey housing. The deeds issued by PPAT are regulated by Regulation of National Land Agency Head Number 8 of 2012 concerning Amendment of Regulation of Agrarian Minister/Head of National Land Agency Number 3 of 1997 concerning Provision of Implementation of Government regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This research is focused on issues over legal framework of deeds made by PPAT as authentic deeds seen from the perspective of Article 1868 of Civil Code. This research employed normative legal research with statute approach. The legal materials obtained were classified, studied, and analysed by means of grammatical and historical interpretations. The legal framework of the deeds issued by PPAT is based on Government Regulation, and it refers to Minister Regulation. According to the perspective of 1868 of Civil Code, the deeds issued by PPAT are not regarded as authentic ones, as the provision regarding the authenticity is regulated in Article 1868 of Civil Code with three requirements that must be fulfilled cumulatively, not alternatively.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.598/PUS/o/2019/041901651 |
| Uncontrolled Keywords: | CONSIDERATION (LAW) INDONESIA |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.598 Indonesia |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 09 Jan 2020 06:57 |
| Last Modified: | 09 Jan 2020 06:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177718 |
Actions (login required)
 |
View Item |