Pradana, Adytya Kusuma (2018) Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Berkeadilan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan yang terus mengalami peningkatan, menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tidak jarang menimbulkan permasalahan karena dalam proses pembebasan jarang ditemukan ada kesepakatan langsung antara pemilik tanah (pemegang hak) dengan pemerintah atau pihak yang membutuhkan mengenai besaran ganti rugi. Penerapan prinsip keadilan seringkali dilanggar dan disimpangkan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang membutuhkan tanah. Pihak pemilik tanah mempunyai pandangan bahwa besaran ganti rugi cenderung tidak memberikan nilai keadilan dan kehidupan yang lebih sejahtera. Penelitian ini bertujuan adalah: (1). Menganalisis penyebab terjadinya penolakan terhadap ganti rugi serta apa upaya yang ditempuh oleh Panitia Pengadaan Tanah, dan (2). Menganalisis berdasarkan teori keadilan apakah Prosedur dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier, dengan meneliti peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar atau ahli yang memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah serta bahan hukum lainya, serta penelitian kepada para pemilik lahan yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum proyek pembangunan jalan tol Ngawi-Madiun khususnya yang sampai saat ini masih sengketa. Selain itu juga mengkaji Asas/prinsip keadilan hukum, mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum yang mengatur tentang pembebasan tanah atau pengadaan tanah. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: Penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam realitasnya masih belum menyentuh rasa keadilan masyarakat karena bentuk dan besaran ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat masih jauh dari kelayakan.
English Abstract
The need of land keeps rising along with the increasing number of population and development. The need of land for common interests often sparks disputes especially when it comes to land acquisition between land owners (right holders) and the government or party in need since it is not easy for both parties to come to an agreement about the amount of compensation. The implementation of the principle of justice has commonly been breached and misused by the government or parties needing lands. It is perceived by land owners that the compensation mostly does not refer to justice and not bring welfare to their life. This research is aimed to: (1) analyse the cause of rejection to compensation and measures taken by land procurement committee, and (2) analyse whether the procedures of land procurement for development for the sake of common interests, according to justice theory, is in line with principle of justice for societies. This research is categorised into normative legal research where it was conducted by studying primary, secondary, and tertiary legal materials; laws and regulations, notions of experts were studied to get clues of where this research would lead. The observation also dealt with land owners involved in land procurement for the development of Ngawi-Madiun toll road which lies in dispute. Moreover, this research also studied the principles of legal justice, norms, and legal concepts that regulate land acquisition or land procurement. The research result reveals that the implementation of justice principle regarding land acquisition for the sake of public interests has not reflected any justice for societies since the compensation given to them is seen unreasonable
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.044/PRA/p/2018/041904302 |
| Uncontrolled Keywords: | GOVERMENT CONTROL AND REGULATION OF REAL PROPERTY |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.044 Government control and regulation of real property |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 09 Jan 2020 06:36 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 04:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177713 |
Preview |
Text
Adytya Kusuma Pradana (2).pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |