Putri, Priesty Yustika (2018) Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Masa Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penulisan tesis ini penulis membahas mengenai implikasi yuridis perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan terhadap utang bersama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Hal ini dilatar belakangi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama dalam masa ikatan perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam masa ikatan perkawinan tentu berpengaruh terhadap harta bersama suami istri yang diperoleh dalam masa perkawinan sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan. Termasuk apabila pasangan suami istri tersebut juga memiliki utang bersama. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian utang bersama tersebut dan akibat bagi pihak ketiga. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang digunakan untuk mengkaji permasalahan implikasi yuridis perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan terhadap utang bersama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan menggunakan tenknik analisis bahan hukum interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil dari penelitian tesis ini adalah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam masa ikatan perkawinan, terkait tanggung jawab pelunasan utang bersama yang timbul sebelum adanya perjanjian perkawinan tersebut, pelunasannya dapat diperjanjikan sesuai kesepakatan kedua pihak yaitu suami dan istri. Hal ini karena tidak ada aturan yang melarang adanya klausula tersebut untuk dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Namun jika dengan adanya perjanjian perkawinan yang di dalamnya mengatur mengenai pelunasan utang bersama tersebut justru berakibat merugikan pihak ketiga maka perjanjian perkawinan itu tidak diperbolehkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian dalam membuat perjanjian perkawinan Notaris juga berperan penting. Adapun peran Notaris meliputi pembuatan perjanjian perkawinan kedalam bentuk akta Notaris dan pembuatan isi dari perjanjian perkawinan, dimana dalam menjalankan peran tersebut dibutuhkan adanya prinsip kehati-hatian bagi Notaris. Hal ini selain untuk melindungi jabatan Notaris itu sendiri serta melindungi kepentingan para pihak yang terkait dalam perjanjian perkawinan. Prinsip kehati-hatian Notaris ini harus diterapkan baik dalam tata cara pembuatan maupun menentukan isi perjanjian perkawinan, dimana Notaris harus memperhatikan kaidah pembuatan perjanjian perkawinan sebagai akta otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan dalam menentukan isi perjanjian perkawinan, Notaris juga harus berhati-hati dalam mengkonstantir kehendak dari para pihak yakni dengan meminta surat pernyataan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang akan dibuat tersebut tidak merugikan pihak ketiga atau dalam pembahasan ini kreditur, yang mana surat pernyataan tersebut diperkuat oleh penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
English Abstract
This research is based on the study of the Decision of Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015. Prenuptial agreement can also be made within marital bond of the married couple. This is surely influential to the properties of both gained during their marriage before prenuptial agreement is made, including the condition when the married couple has their shared debts. This leads to an issue regarding paying back the shared debts and to impact on the third parties. This thesis was written based on normative juridical method with statute and conceptual approaches to study juridical implication of prenuptial agreement made within marital bond regarding shared debts after the issuance of Decision of Constitution Court Number 69PUU-XIII/2015. The analysis technique involved legal materials which were systematically and grammatically interpreted. The research result reveals that the Decision of Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 regulates that prenuptial agreement could be made as long as husband and wife are bound in marriage, while the shared debts emerging before the agreement is made can be paid according to the agreement between husband and wife. However, when the agreement made regarding the payment of the shared debts may harm the third parties, the agreement should not be made or issued as regulated in Article 29 Paragraph (4) of Law Number 1 of 1974. The role of a Notary Public is essential, in which a Notary Public is responsible to make prenuptial agreement in the form of notarial deed, along with the content of the agreement. This responsibility needs to be carefully performed by a Notary Public to protect the position of the Notary Public per se and the parties involved. Such a precautionary principle should be well performed in the making of the agreement and determining the content of the agreement, in which the Notary Public should refer to the existing laws, as regulated in Article 38 to Article 53 of Law Number 2 vii of 2014. Moreover, a Notary Public should also be more careful in accommodating the intention of the married couple in which the Notary Public has to obtain letters of statement from the couple, stating that the agreement made must not harm the third parties or creditors. The letters should be supported by the provision issued by local District Courts.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.016/PUT/i/2018/041810034 |
| Uncontrolled Keywords: | MARRIAGE, PARTNERSHIPS, UNIONS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 09 Jan 2020 03:28 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 02:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177705 |
Preview |
Text
Priesty Yustika Putri (2).pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |