Kumala, Brik (2018) Pemberlakuan Ta’zir Dan Ta’widh Sebagai Alternatif Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Perbankan Syari’ah Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemberlakuan Ta’zir dan Ta’widh kepada nasabah yang pembiayaannya bermasalah dalam Perbankan Syari’ah memiliki kemiripan dengan riba jahiliyah sehingga timbul konflik norma didalamnya. Ta’zir merupakan denda yang dikenakan bagi nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran sedangkan Ta’widh merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada nasabah yang sengaja melakukan perbuatan baik berupa keterlambatan pembayaran atau hal lain yang mengakibatkan bank mengalami kerugian secara riil. Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian yang bertujuan mendeskripsiskan dan menganalisis landasan hukum ta’zir dan ta’widh dan juga mengidentifikasi dan menganalisis ta’zir dan ta’widh merupakan alternatif penanganan yang sesuai syari’ah ataukah tidak. penulis menggunakan metode statute approach dan conceptual approach dalam penelitian normatif ini. Hasil Penelitian ini menunjukkan dasar penggunaan kedua hal tersebut ialah Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan No.43/DSNMUI/ VIII/2004, yang didasarkan pada konsep jarimah ta’zir dan konsep dhaman. Namun penggunaan konsep tersebut tidak tepat, jarimah ta’zir menekankan pada penyitaan harta sementara sedangkan dalam fatwa DSN-MUI harta yang disita itu diperuntukkan untuk dana sosial; konsep dhaman yang menjadi dasar pada ta’widh tidak semestinya digunakan sebab dalam konteks hutang piutang maka dhaman merupakan kosep penjaminan orang dalam islam, serta apabila dikaitkan dengan kerugian maka dhaman didasarkan pada benda yang hilang atau rusak. Selain itu kedua hal tersebut termasuk ke dalam riba yang diharamkan Al-qur’an dan Hadits yakni riba nasi’ah jahilliyah. Sehingga unsur riba masih melekat didalamnya yang berakibat memberikan efek ketidakpastian hukum dan juga tidak memberikan kemanfaatan bagi para nasabah yang menggunakan Bank Syari’ah agar terhindar dari dosa riba. Islam telah memberikan penanganan atas hal tersebut diantaranya meminimalisir berhutang dan berhutang hanya kebutuhan pokok, menjaminkan barang (islam:gadai, dhaman/kafalah; Indonesia:gadai, fidusia, hak tanggungan, borgtocht). Sehingga perlu adanya Kajian ulang oleh DSN-MUI dan juga Pemerintah terhadap fatwa tersebut yang menjadi alas hukum awal dalam Produk Perbankan Syari’ah dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat yang kompeten dalam hal fikih muamalat sebelum ditindaklanjuti dengan peraturan lain yang membuatnya menjadi hukum positif.
English Abstract
Enforcement of Ta'zir and Ta'widh to the debtor who has non performance financing in Shariah Banking has similarities with usury jahiliyah so that resulting in norm conflicts within. Based on this, the authors conducted a study aimed at describing and analyze the legal basis of ta'zir and ta'widh and also identifying and analyzing ta'zir and ta'widh is an alternative appropriate responses Shariah or not. the author uses the statute approach and conceptual approach in this normative research. The results of this research indicate the basic use of both of these are the DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 and No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, which are based on the concept of jarimah ta’zir and concept of dhaman. However, the use of those concepts are not right, jarimah ta'zir emphasized on the seizure of temporary asset while in the DSN-MUI fatwa asset seized was intended for social funds; the concept of the dhaman that forms the basis of ta'widh is not supposed to be use because in the context of debt receivable then dhaman is concepts guaranteeing people in islam, and if it is associated with loss, dhaman is based on the object that is missing or damaged. In addition both of these belong to the usury which is prohibited Al-qur'an and the Hadith namely usury nasi'ah jahilliyah. So that the elements of usury is still attached to it which results in legal uncertainty and give effect also does not provide the benefits for the customer who uses Shariah Bank in order to avoid the sin of usury. Islam has given handling over the matter of which minimize debt and debt only Staples or basic needs, pledging goods (islam: pawn, dhaman/kafalah; Indonesia: pawn, fiduciary, dependents, borgtocht). So that the need for reviewed by DSN-MUI and also the Government of the fatwa which is the basis of the initial law in Shariah Banking Products by involving more community elements who are competent in matters of Fiqh muamalat before being followed up with other regulations tahat make it into positive law.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/332.120 959 8/KUM/p/2018/041901650 |
| Uncontrolled Keywords: | BANK MANAGEMENT-INDONESIA, BANKS AND BANKING--RELIGIOUS ASPECTS—ISLAM, BANKS AND BANKING INDONESIA |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.1 Banks > 332.12 Commercial banks |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 09 Jan 2020 02:35 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 03:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177676 |
Preview |
Text
Brik Kumala (2).pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |