Sengkoen, Mariano (2019) Pencegahan Human Trafficking Dalam Rangka Ketahanan Sosial (Studi Pada Yayasan Tapen Bikomi). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Human trafficking merupakan ancaman terhadap pribadi manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Upaya untuk melawan dan memberantas praktek tersebut, baik melalui upaya pencegahan maupun penanganan, telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak, sesuai dengan kapasitas dan bentuk intervensi masing-masing. NGO sebagai mitra pemerintah juga ikut bergerak menjadi mitra kerja pemerintah dalam pencegahan masalah human trafficking. Dalam prakteknya, NGO menempuh beberapa cara seperti edukasi dan penyadaran publik, advokasi kebijakan, pelatihan kerja dan keterampilan, untuk mencegah terjadinya praktek human trafficking. Melalui berbagai upaya tersebut, NGO mengembangkan kondisi dan potensi masyarakat untuk menjadi subyek utama yang mandiri dan berpartisipasi aktif dalam tindakan pencegahan human trafficking di komunitasnya. Kemampuan dan gerakan bersama masyarakat merupakan kunci efektivitas pencegahan human trafficking. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh NGO mesti mengarah pada pemberdayaan kapasitas untuk membangun kemandirian masyarakat dalam pencegahan human trafficking dalam komunitasnya. Salah satu modus utama dari praktek human trafficking adalah melalui perekrutan tenaga kerja migran secara ilegal. Untuk modus ini, propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah zona merah. Sejumlah data menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kasus human trafficking yang juga menelan banyak korban jiwa dari Propinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bentuk upaya pencegahan human trafficking yang dilakukan oleh NGO. Subyek penelitian ini adalah Yayasan Tapen Bikomi, sebuah NGO lokal yang melakukan berbagai kegiatan pencegahan human trafficking di Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya pencegahan human trafficking yang dilakukan oleh Yayasan Tapen Bikomi, dan untuk mengajukan strategi pencegahan human trafficking dalam rangka ketahanan sosial. Upaya pencegahan human trafficking yang dilakukan oleh Yayasan Tapen Bikomi akan dideskripsikan dengan merujuk pada model Spectrum of Prevention (Cohen & Swift, 1990) yang terdiri dari enam level spektrum yaitu, memperkuat pengetahuan dan kemampuan individu; mempromosikan pendidikan komunitas; edukasi terhadap penyedia layanan masyarakat atau provider; memperluas jaringan dan membangun koalisi; mengubah praktek organisasi atau lembaga yang terlibat dalam upaya pencegahan; dan mempengaruhi kebijakan dan peraturan. Sementara itu, strategi pencegahan human trafficking dalam rangka ketahanan sosial akan diajukan berdasarkan pada deskripsi dan analisis perihal xi kondisi masyarakat dalam mencegah dan menghadapi praktek human trafficking dalam komunitasnya. Konsep ketahanan sosial dalam pencegahan human trafficking merujuk pada kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan melindungi pribadi dan kelompok rentan, kemampuan membangun jaringan kerjasama, serta kemampuan menyusun dan melaksanakan mekanisme pencegahan human trafficking dalam komunitasnya (Pusbangtansosmas, 2002). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para informan, observasi dan studi dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan pengetahuan dan keterlibatan para informan dalam upaya pencegahan human trafficking yang dilakukan oleh Yayasan Tapen Bikomi. Penelitian ini dilaksanakan pada Januari – Maret tahun 2019. Uji kredibilitas dilakukan dengan pendekatan triangulasi sumber untuk menjamin akurasi keterangan yang diperoleh dari setiap informan. Sementara itu, langkah-langkah analisis data yang digunakan adalah model analisis data Interactif yang terdiri dari data colection, data cendentation, data display dan conclution (Miles & Huberman, 2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka pencegahan human trafficking, Yayasan Tapen Bikomi menempuh beberapa upaya sebagai berikut. Pertama, pemberdayaan individu dan masyarakat. Upaya ini dimaksudkan untuk transfer pengetahuan, ketampilan pencegahan serta mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam pencegahan human trafficking. Pemberdayaan individu dan masyarakat ini dilakukan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu sosialisasi, pelatihan dan kampanye publik. Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara terpusat di tingkat kabupaten dan secara langsung di desa-desa. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi adalah tentang hal-hal mendasar seputar praktek human trafficking serta mekanisme atau prosedur migrasi legal. Dalam prakteknya, kegiatan pelatihan kepada masyarakat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi. Dalam kegiatan pelatihan, masyarakat peserta kegiatan diarahkan tentang bagaimana prosedur migrasi legal serta tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menjadi tenaga kerja migran. Hal tersebut dianggap sebagai solusi untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban human trafficking. Selanjutnya, melalui kampanye publik, Yayasan Tapen Bikomi berupaya membangkitkan kepedulian dan kewaspadaan serta mendorong partisipasi publik di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk bersama-sama mencegah terjadinya praktek human trafficking. Kampanye publik ini dilakukan melalui penyebaran informasi dan publikasi kegiatan pencegahan human trafficking, dengan menggunakan berbagai media, baik yang bersifat konkrit dan dapat diakses secara langsung maupun yang bersifat digital dan diakses di ruang virtual. Kedua, membangun jaringan kerjasama dengan pemerintah. Guna menjamin keberlangsungan dan keberhasilan upaya pencegahan human trafficking di Kabupaten Timor Tengah Utara, Yayasan Tapen Bikomi membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Kerjasama dengan pemerintah daerah dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, secara terkoordinir dalam Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Non Prosedural xii Kabupaten Timor Tengah Utara. Gugus tugas ini dibentuk pada tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 190/KEP/HK/IV/2018. Kedua, kerjasama secara terpisah dan langsung antara Yayasan Tapen Bikomi dengan berbagai instansi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pencegahan dan penanganan masalah human trafficking di lapangan, seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepolisian Resort Kabupaten Timor Tengah Utara. Sementara itu, kerjasama antara Yayasan Tapen Bikomi dengan pemerintah desa terbangun melalui koordinasi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, penataan lingkungan desa serta pembuatan peraturan desa anti human trafficking. Kerjasama ini baru berhasil terbangun dan dilaksanakan dengan beberapa desa. Ketiga, penguatan kapasitas dan kebijakan lembaga formal. Melalui upaya ini Yayasan Tapen Bikomi menyediakan sumberdaya dan melakukan berbagai pendekatan untuk meningkatkan kemampuan lembaga pemerintah dalam tataran paradigma, praktis operasional serta kebijakan dan produk hukum dalam rangka pencegahan human trafficking. Upaya ini dilakukan melalui tiga cara yaitu sharing pengetahuan dan keterampilan, advokasi dan dukungan kepada pemerintah. Dalam sharing pengetahuan dan keterampilan, Yayasan Tapen Bikomi membangun komunikasi, dialog dan diskusi dengan berbagai elemen pemerintah. Yayasan Tapen Bikomi juga memfasilitasi berbagai pihak yang berkompeten untuk membagikan memperluas dan memperdalam wawasan pemerintah dalam pencegahan human trafficking. Sementara itu, advokasi yang dilakukan oleh Yayasan Tapen Bikomi dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya berbagai kebijakan dan peraturan yang semakin memperkuat upaya pencegahan human trafficking di Kabupaten Timor Tengah Utara. Beberapa hasil advokasi tersebut misalnya dalam pembentukan gugus tugas anti human trafficking dan rancangan Peraturan Daerah Anti Human Trafficking Kabupaten Timor Tengah Utara; dan juga peraturan desa tentang prosedur migrasi legal dan anti human trafficking di beberapa desa. Akhirnya, melalui dukungan kepada pemerintah, Yayasan Tapen Bikomi juga menyediakan bantuan sumberdaya, baik dalam bentuk anggaran, sarana dan jaringan kerjasama untuk menunjang keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai bentuk upaya pencegahan human trafficking. Upaya pencegahan human trafficking dalam rangka ketahanan sosial terbangun dari dua unsur pokok. Pertama, kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan human trafficking dalam komunitasnya. Kemampuan pencegahan ini terlihat dari bagaimana masyarakat melindungi diri dan sesamanya dari ancaman para trafficker, bagaimana masyarakat menghadapi para trafficker serta bagaimana masyarakat menetapkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan human trafficking dalam komunitasnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah masyarakat yang telah mengikuti berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Tapen Bikomi telah mampu melindungi diri dari ajakan untuk bermigrasi secara ilegal. Masyarakat juga sudah mulai bergerak untuk memberikan perlindungan, arahan dan bimbingan kepada sesamanya, terutama pribadi dan keluarga yang rentan menjadi korban human trafficking. Selain dengan cara itu, masyarakat juga sudah tahu ke mana mesti melaporkan atau xiii meminta bantuan untuk menghadapi para trafficker. Namun gerakan masyarakat tersebut masih bersifat spontan, pribadi dan belum terorganisir secara baik. Sementara mekanisme pencegahan human trafficking oleh masyarakat dalam komunitasnya selama ini belum dibentuk dan dilaksanakan. Masyarakat mengikuti mekanisme legal sebagaimana ditetapkan dalam berbagai produk kebijakan dan peraturan yang ada. Kedua, gerakan bersama masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan human trafficking. Gerakan bersama ini terlihat dari partisipasi aktif masyarakat serta terbangunnya jaringan kerjasama antar masyarakat dalam komunitasnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai berpartisipasi secara sederhana dengan saling memberi pemahaman, meningatkan, melindungi dan melaporkan indikasi praktek human trafficking dalam komunitasnya. Sementara itu, jaringan kerjasama antar masyarakat dalam pencegahan human trafficking di komunitasnya selama ini belum dibangun dan dikembangkan, baik oleh Yayasan Tapen Bikomi maupun oleh pemerintah. Hal tersebut menjadikan gerakan masyarakat pencegahan human trafficking menjadi terpecah, tidak terfokus dan tidak mempunyai bentuk yang jelas. Oleh karena ini beberapa strategi yang dapat diajukan untuk pencegahan human trafficking dalam rangka ketahanan sosial yaitu, memperkuat kemampuan masyarakat dengan kecakapan praktis dalam hal mendeteksi, mencegah, menghadapi, mengatasi aksi-aksi yang dilakukan oleh para trafficker; mengorganisir gerakan pencegahan masyarakat dalam wadah-wadah tertentu untuk memastikan agar tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pencegahan human trafficking tetap terfokus, terarah dan berkelanjutan; membentuk jaringan kerjasama antar masyarakat melalui pendekatan integratif dengan memanfaatkan berbagai komunitas atau kelompok yang ada dalam masyarakat; melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dengan fokus pada penguatan daya kritis untuk mendorong pembentukan atau perbaikan terhadap berbagai kebjikan pencegahan human trafficking yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Akhirnya, berdasarkan kajian dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu dikemukakan. Pertama, kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan baik secara intensif maupun eksentif. Kedua, kerjasama yang dibangun dengan pemerintah perlu dijaga agar tidak menghilangkan kekhasan masing-masing pihak dalam menerapkan intervensi pencegahan yang beragam. Ketiga, penguatan kepada lembaga pemerintah perlu dilakukan dengan cara, isi dan sasaran yang dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Keempat, seluruh upaya tersebut mesti diarahkan pada pembangunan masyarakat sebagai subyek utama yang memiliki kemandirian dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan human trafficking di komunitasnya. Kelima, masyarakat perlu melihat masalah human trafficking sebagai masalahnya sendiri, sehingga berbagai upaya NGO dan pemerintah dapat dianggap sebagai motivasi kepada masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan dalam komunitasnya.
English Abstract
Kata kunci : Pencegahan Human Trafficking, Ketahanan Sosial, Yayasan Tapen Bikomi. xiv SUMMARY Mariano Sengkoen, NIM: 176150300111001 Master Program of National Security, Postgraduate Brawijaya University Malang, Day twentieth Month of December Year 2019, “PREVENTION OF HUMAN TRAFFICKING IN THE FRAME OF SOCIAL SECURITY (STUDY IN TAPEN BIKOMI FOUNDATION)”, Frist Advisor Dr. Endah Setyowati, S.Sos.,M.Si, Second Advisor Dr. Wike, S.Sos.,M.Si.,DPA. Human trafficking is a menace to the individual, society, nation and state. The efforts to combat and eliminate the operation, both through avoidance and caring, established and carried out by different companies, under their various strengths and works of interference. NGOs as government partners in preventing human trafficking issues. NGOs take several steps, such as education and public attention, program help, vocational training and skills, to prevent practices from existing human trafficking. Through these various efforts, NGOs develop conditions and the potential of the community to develop into the main subject of being independent and taking part in actions to prevent human trafficking in their communities. The ability and movement with the community is the guide to the effectiveness of human trafficking. Therefore, various efforts carried out by NGOs must lead to empowering the strength to develop community independence in preventing human trafficking in the community. One of the conditions of human trafficking is through illegal recruitment of migrant employees. For this situation, the province of East Nusa Tenggara is one of the red zone countries. Some data show that there are many problems of human trafficking that also claimed many victims’ souls of East Nusa Tenggara province. This study aims to explore the forms of human trafficking prevention efforts carried out by NGOs. The subject of the study was the Tapen Bikomi Foundation, a local NGO that carried out various human trafficking prevention activities in North Central Timor Regency, East Nusa Tenggara Province. This study describes and analyzes efforts to prevent human trafficking carried out by the Tapen Bikomi Foundation and offers strategies to prevent human trafficking in social insurance. Efforts to prevent human trafficking by the Tapen Bikomi Foundation will be described by referring to the Spectrum of Prevention model (Cohen & Swift, 1990) which comprises six levels of spectrum strengthening individual knowledge and abilities; promoting community education; education of community service providers or providers; expanding networks and building coalitions; changing the practices of organizations or institutions involved in prevention efforts; and influence policies and regulations. Meanwhile, strategies to prevent human trafficking in social security will be proposed based on a description and analysis of the condition of the community in preventing and dealing with the practice of human trafficking in their communities. The concept of social resilience in preventing human trafficking refers to the condition of people who can protect individuals and vulnerable groups, the ability to build cooperation networks, and the ability to develop and implement human trafficking prevention mechanisms in their communities (Pusbangtansosmas, 2002). xv This research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques were carried out through interviews with informants, observation and study of documentation. Determination of informants in this study using purposive sampling techniques, taking into account the knowledge and involvement of informants in efforts to prevent human trafficking carried out by the Tapen Bikomi Foundation. This research was conducted in January - March 2019. The reliability test was carried out using the source triangulation method to make sure the accuracy of the information got from each informant. Meanwhile, the data analysis steps used are the interactive data analysis model comprising data collections, data cen dentation, data display and conclusion (Miles & Huberman, 2014). The results of this study indicate that in the framework of preventing human trafficking, the Tapen Bikomi Foundation takes the following efforts. First, individual and community empowerment. This effort intends to transfer knowledge, preventive skills and encourage wider public participation in preventing human trafficking. This individual and community empowerment is carried out in three forms of activities namely socialization, training and public campaigns. Socialization activities are carried out in two forms, namely centrally at the district level and directly in the villages. The material presented in the socialization activities was about basic matters surrounding the practice of human trafficking as well as legal migration mechanisms or procedures. Training activities to the community are carried out with socialization activities. In the training activities, the participating community activities are directed at how to legal migration procedures as well as the stages that must be passed to become migrant workers. This is considered a solution to prevent people from becoming victims of human trafficking. Through a public campaign, the Tapen Bikomi Foundation seeks to raise awareness and awareness and encourage public participation in North Central Timor Regency to prevent the practice of human trafficking. This public campaign is carried out through the dissemination of information and publications on human trafficking prevention activities, using various media, both concrete and can be accessed directly or digitally and accessed in virtual spaces. Second, build a network of cooperation with the government. To ensure the continuity and success of efforts to prevent human trafficking in the North Central Timor Regency, the Tapen Bikomi Foundation is building cooperation with the local government and village government. Collaboration with regional governments is carried out in two forms. First, coordinated in the Anti-Trafficking Task Force and Prevention and Handling of Prospective Indonesian Workers / Troubled / Non-Procedural Indonesian Workers in North Central Timor Regency. This task force was formed in 2018, based on the Decree of the North Central Timor Regent No. 190 / KEP / HK / IV /2018. Second, a separate and direct collaboration between the Tapen Bikomi Foundation and various local government agencies to carry out various programs and activities for the prevention and handling of human trafficking problems in the field, such as the Social Service, the Office of Manpower and Transmigration and the Police of the North Central Timor Regency. Meanwhile, collaboration between the Tapen Bikomi Foundation and the village government was developed through coordination to carry out socialization activities, structuring the village xvi environment and making anti-human trafficking village regulations. This collaboration has just been successfully developed and implemented with several villages. Third, strengthening the capacity and policies of formal institutions. Through this effort the Tapen Bikomi Foundation provides resources and takes a variety of approaches to improve the ability of government institutions at the paradigm level, operational practices and legal policies and products in preventing human trafficking. This effort is carried out in three ways, namely sharing knowledge and skills, advocating and supporting the government. In sharing knowledge and skills, the Bikomi Tapen Foundation builds communication, dialogue and discussion with various government elements. The Tapen Bikomi Foundation also facilitates various competent parties to share in expanding and deepening the government’s insight into preventing human trafficking. Meanwhile, the advocacy carried out by the Tapen Bikomi Foundation is intended to encourage the formation of various policies and regulations that further strengthen efforts to prevent human trafficking in the North Central Timor Regency. Some results of the advocacy are for example in the anti's formation human trafficking task force and the draft of the Anti Human Trafficking Regional Regulation of North Central Timor Regency; and village regulations regarding legal migration procedures and anti-human trafficking in several villages. Finally, through support to the government, the Tapen Bikomi Foundation also provides resource assistance, both in the form of budgets, facilities and collaborative networks to support the success of local governments in implementing various forms of efforts to prevent human trafficking. Efforts to prevent human trafficking in social security are built from two main elements. First, the ability of the community to prevent human trafficking in their communities. This prevention ability can be seen from how people protect themselves and others from the threat of traffickers, how people deal with traffickers and how people determine and implement human trafficking prevention mechanisms in their communities. The results that already people who have participated in various empowerment activities carried out by the Tapen Bikomi Foundation have been able to protect themselves from invitations to migrate illegally. The community has also moved to provide protection, direction and guidance to others, especially individuals and families vulnerable to becoming victims of human trafficking. Besides that, the community also knows where to report or ask for help to deal with traffickers. But the community movement is still spontaneous, personal and not well organized. The mechanism of preventing human trafficking by the people in their communities has not been established and implemented. The community follows the legal mechanism as stipulated in various existing policy and regulatory products. Second, the joint movement of the community in taking action to prevent human trafficking. This joint movement was seen from partis i chalky active community and the establishment of cooperation between the public network in the community. The results of this study indicate that people have taken part in mutual understanding, warning, protecting and reporting indications of human trafficking practices in their communities. Meanwhile, a network of cooperation xvii between communities in preventing human trafficking in their communities has not been built and developed, either by the Tapen Bikomi Foundation or by the government. This makes the community movement to prevent human trafficking to be divided, not focused, and does not have a clear form. Because of this, several strategies can be proposed for the prevention of human trafficking in the context of social security strengthening the ability of the community with practical skills in terms of detecting, preventing, confronting, overcoming actions taken by traffickers; organizing community prevention movements in certain forums to ensure that concrete actions taken by the community in the context of preventing human trafficking remain focused, directed and sustainable; forming a network of cooperation between communities through an integrative approach by using various communities or groups that exist in society; conduct empowerment activities to the community with a focus on strengthening critical power to encourage the formation or improvement of a variety of human trafficking prevention policies are under the conditions and needs of the community. Finally, based on the study in this study, there are some suggestions that need to be raised. First, community empowerment activities need to be increased both intensively and extensively. Second, the cooperation developed with the government needs to be maintained so as not to eliminate the uniqueness of each party in implementing various preventive interventions. Third, strengthening government institutions needs to be done by means, contents and targets that can be calculated and accounted for. Fourth, all these efforts must be directed towards community development as the main subject that has independence and actively takes part in preventing human trafficking in the community. Fifth, the community needs to see the problem of human trafficking as its own problem, so that various NGO and government efforts can be considered as motivation for the community to take preventative actions in their community.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/364.1/SEN/p/2019/041911450 |
| Uncontrolled Keywords: | HUMAN TRAFFICKING |
| Subjects: | 300 Social sciences > 364 Criminology > 364.1 Criminal offenses |
| Divisions: | Program Pascasarjana > Magister Studi Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 08 Jan 2020 07:15 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 04:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177648 |
Preview |
Text
Mariano Sengkoen (2).pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |