Rischa, Ajeng Amalia (2019) Pengenaan Bea Meterai atas Transaksi Bisnis pada Travel Agent PT Qudsi (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Undang-undang yang mengatur tentang Bea Meterai terakhir diubah pada tahun 1985 dan sampai saat ini masih belum diperbaharui. Belum diaturnya pengaturan Bea Meterai pada beberapa transaksi, seperti transaksi pembelian tiket transportasi dan booking hotel pada travel agent, sehingga berdampak hilangnya potensi pemasukan untuk kas negara dari sisi pajak khususnya Bea Meterai. Jawa timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi tempat pilihan untuk dikunjungi wisatawan dari luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini tentu berdampak kepada bisnis travel agent karena akan digunakan oleh wisatawan untuk mempermudah perjalanan dan kegiatan mereka selama berada di Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan Bea Meterai terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III (Kanwil DJP Jatim III), untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pengawasan Bea Meterai atas transaksi bisnis pada travel agent dan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya Kanwil DJP Jatim III terhadap pemungutan Bea Meterai. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan Bea Meterai dalam kurun waktu 3 tahun tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Prosedur pengawasan dan pengenaan Bea Meterai atas transaksi bisnis travel agent menganut self assessment system yaitu Kanwil DJP Jatim III bersifat pasif. Alur pengawasan Bea Meterai di Kanwil DJP Jatim III yaitu melakukan kompilasi atas Berita Acara Penelitian Penjualan (BAPP) yang disampaikan oleh KPP dan menatausahakan Laporan Triwulanan Penjualan dan Persediaan Benda Meterai. Saran yang dapat diberikan kepada Kanwil DJP Jatim III sebaiknya melakukan upaya pengarahan mengenai peraturan Bea Meterai dan pentingnya pelekatan Meterai pada suatu dokumen sangat diperlukan kepada pihak pengelola travel agent untuk mengenakan Bea Meterai terhadap transaksi yang telah termasuk dalam kategori objek pajak Bea Meterai. Pihak Kanwil DJP Jatim III diharapkan melakukan penggalian potensi secara maksimal dengan cara melakukan penyisiran ketempat-tempat yang berpotensi untuk dikenakan Bea Meterai, dan meningkatkan intensitas kerjasama dengan instansi lain atau pihak ketiga untuk mendapatkan informasi dan data mengenai potensi wajib pajak yang dapat dikenakan Bea Meterai.
English Abstract
The law governing the Stamp Duty was last amended in 1985 and has yet to be renewed. The regulation of Stamp Duty has not been regulated in some transactions, such as transportation ticket purchase and hotel booking transactions for travel agents, so that the potential loss of revenue for the state treasury from the tax side, especially Stamp Duty. Jawa Timur is one of the provinces in Indonesia which is a place of choice for tourists from abroad and within the country. This certainly has an impact on the travel agent business because it will be used by tourists to facilitate their travel and activities while in East Java. The purpose of this study was to determine the level of contribution of Stamp Duty revenue to tax revenue at the Regional Office of the Directorate General of Taxation of Jawa Timur III (Regional Office of Jawa Timur DJP III), to find out and explain the procedures for supervising Stamp Duty on business transactions at travel agents and to find out and analyze supervision The Directorate General of Tax (DJP) especially the Regional Office of Jawa Timur III on the Stamp Duty Collection. The results of this study are the receipt of Stamp Duty in the period of 3 years showed an increase from year to year. Procedure for the inspection and imposition of Stamp Duty on travel agent business transactions adopts a self assessment system, namely the Regional Office of DJP Jawa Timur III, which is passive. The flow of supervision of the Stamp Duty in the Regional Office of DJP Jawa Timur III is to compile the News of Event Sales (BAPP) submitted by KPP and administer the Quarterly Report on Sales and Inventory of Seals. Suggestions can be given to the Regional Office of DJP Jawa Timur III should make an effort to direct the Stamp Duty regulations and the importance of sticking the seals on a document is very necessary for the travel agent manager to impose a Stamp Duty on transactions that are included in the stamp duty tax object category. The Regional Office of the Jawa Timur DJP III is expected to explore the maximum potential by conducting searches to places that are potentially subject to Stamp Duty, and increasing the intensity of cooperation with other agencies or third parties to obtain information and data on potential taxpayers who may be subject to Stamp Duty.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/797/052000282 |
| Uncontrolled Keywords: | Bea Meterai, Travel Agent, Pengenaan-Stamp Duty, Travel Agent, Imposition |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 11 Nov 2020 05:11 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 01:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177606 |
Preview |
Text
Ajeng Amalia Rischa.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |