Rofik, Hidayatur (2019) Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Atas Double Claim Asuransi Kesehatan Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah memberikan kepastian dalam jaminan kesehatan masyarakat dengan cara membayarkan iuran melalui anggaran yang dimiliki oleh pemerintah sehingga para warga mendapatkan hak-haknya khususnya dalam hal kesehatan. Salah satunya dengan program jaminan sosial berupa BPJS yang telah diatur dalam Peraturan BPJSl Kesehatan No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Pada saat ini, sudah makin banyak orang yang sadar dan memanfaatkan asuransi sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang mereka dari sisi perlindungan atas risiko yang bisa saja dialami tanpa bisa diprediksi. Hal tersebut mendorong masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk memiliki lebih dari 1 (satu) asuransi kesehatan. Hingga saat ini tidak ada peraturan yang mengatur mengenai pelarangan penggunaan asuransi lebih dari 1 (satu) atau double claim. Akan tetapi, merujuk pada pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setiap orang hanya boleh mempunyai satu polis asuransi atas objek yang sama. Atas dasar isu hukum tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1). Bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi atas double claim asuransi kesehatan setelah berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan? (2). Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi kesehatan atas double claim asuransi kesehatan setelah berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konsep hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah teknik studi dokumen dengan teknik analisis bahan hukum berupa teknik deskripsi kualitatif. Hasil penelitian tesis ini adalah : (1). Tanggung jawab perusahaan asuransi atas double claim asuransi kesehatan maka penanggung pada perjanjian asuransi yang pertama dengan nilai asuransi penuhlah yang berkewajiban membayar ganti rugi kepada pemegang polis, sedangkan perjanjian asuransi berikutnya dianggap batal dan penanggung pada perjanjian ini terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi. Apabila pembayaran ganti kerugian telah dilakukan secara penuh sesuai nilai kerugian, maka penanggung berikutnya dibebaskan, dimana tanggung jawab penanggung-penanggung itu berlaku untuk jumlah selebihnya menurut urutannya (2). Bentuk perlindungan hukum hak peserta BPJS Kesehatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dapat berupa perlindungan hukum preventif, yaitu negara diwakili oleh pemerintah menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang baik, aman, adil dan bermutu bagi peserta BPJS Kesehatan dan Perlindungan hukum represif adalah kebebasan kepada peserta BPJS Kesehatan untuk meminta ganti rugi apabila merasa dan terbukti pihak fasilitas kesehatan melakukan kesalahan dan kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan.
English Abstract
The government provides certainty in public health insurance by paying contributions through the budget owned by the government so that citizens get their rights, especially in terms of health. One of them is a social security program in the form of BPJS that has been regulated in BPJS Health Regulation No. 1 of 2014 concerning the Implementation of Health Insurance. At this time, more and more people are aware and use insurance as part of their long-term financial planning in terms of protecting against risks that can be experienced without being predicted. This encourages people who have excess funds to have more than 1 (one) health insurance. Until now there are no regulations governing the prohibition of the use of insurance for more than 1 (one) or double claim. However, referring to the provisions in the Commercial Law Code, each person may only have one insurance policy for the same object. On the basis of these legal issues the following problems can be formulated: (1). What is the responsibility of the insurance company for double claiming health insurance after the entry into force of the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 82 Of 2018 Regarding Health Insurance? (2). How is the legal protection for health insurance policy holders for double claim health insurance after the enactment of the Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 82 of 2018 Regarding Health Insurance? This type of research is normative legal research, with a statutory approach, analytical approach and legal concepts. Sources of legal materials in this study include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is a document study technique with a legal material analysis technique in the form of a qualitative description technique. The results of this thesis study are: (1). The liability of the insurance company for the double claim of health insurance is that the guarantor in the first insurance agreement with the full insurance value is obliged to pay compensation to the policyholder, while the next insurance agreement is deemed canceled and the guarantor in this agreement is free from the obligation to pay compensation. If the payment of compensation has been made in full in accordance with the value of the loss, then the next guarantor is waived, where the responsibilities of the insurers apply for the remaining amount in the order (2). The form of legal protection for the rights of BPJS Health participants in obtaining health services can be in the form of preventive legal protection, namely the state represented by the government providing and providing good, safe, fair and quality health services for BPJS Health participants and repressive legal protection is freedom for BPJS Health participants to ask for compensation if they feel and are proven by the health facility to make mistakes and negligence in providing health services.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/344.022/ROF/t/2019/041911448 |
| Uncontrolled Keywords: | HEALTH INSURANCE--GOVERNMENT POLICY |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.02 Government-sponsored insurance > 344.022 Health and accident insurance |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 07 Jan 2020 01:27 |
| Last Modified: | 07 Jan 2020 01:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177585 |
Actions (login required)
 |
View Item |