Wijaya, Nofian (2018) Politik Hukum Pengaturan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahir atas dasar falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional. Namun, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini banyak kritik dari berbagi pihak. Pernyataan paling keras terhadap ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 datang dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) dan Komisi Nasional Perempuan. Salah satu alasan kritikan tersebut muncul akibat adanya problematika inkonsistensi hukum dalam Pasal 3 ayat 1 yang pada azasnya monogami sedangkan pada Pasal 3 ayat 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuka peluang kepada seorang suami untuk berpoligami. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang politik hukum pengaturan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan solusi pengaturan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kedepan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa politik hukum pengaturan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya fraksi Persatuan Pembangunan yang memberikan peluang untuk berpoligami dengan alasan menghindari perzinaan yang dilarang oleh agama. sedangkan fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), fraksi Demokrasi Indonesia, dan fraksi Karya meminta untuk memberikan persyaratan yang ketat untuk seorang priya yang akan melakukan perkawinan poligami. Solusi pengaturan perkawinan dalam Undangv Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedepannya dalam penyusunan RUU harus memenuhi semua asas-asas materi perundang-undangan dan menyertakan ahli Hak Asasi Manusia dalam merevisi atau penyusunan RUU perkawinan dengan alasan bahwa pada penyusunan RUU perkawinan pada tahun 1974 tersebut kurangnya perhatian terhadap Hak Asasi Manusia sehingga menimbulkan pernyataan-pernyataan yang merasa bahwa Undang-Undang perkawinan hanya menguntungkan salah satu jenis kelamin saja kedepannya lebih terperhatikan lagi.
English Abstract
Act Number 1 of 1974 concerning Marriage has been issued based on philosophical principles in Pancasila and on the ideology aimed to develop national law. However, Act Number 1 of 1974 has received countless criticism, one of which has come from Legal Aid Service of Indonesian Women for Justice (LBH-APIK) and Women National Commission. This criticism is given due to inconsistence of law in Article 3 Paragraph 1 that principally supports monogamy. This law is found irrelevant to Article 3 Paragraph 2, and Article 4 of Act Number 1 of 1974 concerning Marriage suggesting polygamy to husbands. This research is aimed to study issue over legal politics of regulating marriage in Act Number 1 of 1974 concerning Marriage and solution required to regulate marriage according to Act Number 1 of 1974 concerning Marriage in the future. This study is based on normative juridical method with statute and historical approaches, where the data needed for the research was obtained from documents and literature review. The research has revealed that based on Act Number 1 of 1974, only Persatuan Pembangunan allows polygamy in order to avoid adultery forbidden by religion, while Indonesian Armed Forces (ABRI), Demokrasi Indonesia, and Karya suggest that there be stricter requirement that has to be met by men intending for polygamy. It is also essential that the bill concerning Marriage meet the principles of legislative materials and involve a view of an expert in Human Right for bill revision or bill making concerning marriage for fairer law in the future since people have been led to believe that the existing law seems beneficial for only males when it comes to polygamy.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.016/WIJ/p/2019/041911423 |
| Uncontrolled Keywords: | MARRIAGE LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 02 Jan 2020 06:23 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 04:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177515 |
Preview |
Text
Nofian Wijaya.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |