Andriany, Natalia (2018) Keabsahan Kuasa Jual Dengan Hak Substitusi Dalam Hal Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Praktik pemberian kuasa berkembang sesuai dengan kebutuhan, pemberian kuasa jual sering disertai dengan hak substitusi, sehingga kuasa menjual tersebut dapat dialihkan kepada pihak pengganti lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Oleh karena itu, penggunaan surat kuasa jual banyak dilakukan oleh para pihak hanya untuk menghindari pembayaran BPHTB. Untuk itu, Issue Hukum dalam penelitian ini adalah (1) Apakah kuasa jual dengan hak sustitusi dalam peralihan hak atas tanah yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sah menurut ketentuan peraturan di Indonesia?, (2) Bagaimana pengaturan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tidak dapat disimpangi oleh wajib pajak?. Dan tujuan penelitian ini untuk: (1) menganalisa keabsahan surat kuasa jual dalam proses pengalihan hak atas tanah berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); (2) menganalisa pengaturan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tidak dapat disimpangi oleh wajib pajak. Kerangka teoritik yang digunakan adalah teori keabsahan dan teori penemuan hukum. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode interpretatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Surat kuasa jual bersubstitusi dengan tujuan untuk menghindari pembayaran Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dianggap tidak sah, karena: (a) Surat kuasa jual bersubstitusi tersebut sesungguhnya bukan merupakan perjanjian atau kontrak yang dibuat berdasarkan konsensus dari para pihak yang membuatnya (Pasal 1320 ayat (1) KUH-Perdata); (b) Surat kuasa jual bersubstitusi tersebut sebenarnya tidak dapat menjamin bahwa perjanjian tersebut merupakan wujud kebebasan berkontrak yang dilakukan berdasarkan kecakapan seseorang (penerima kuasa) untuk membuat perjanjian (Pasal 1320 ayat (2) KUH-Perdata); (c) Surat kuasa jual bersubstitusi tersebut dibuat oleh para pihak yang tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kuasa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata). (2) Pengaturan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadi penghindaran BPHTB melalui penggunaan kuasa jual substitusi dalam peralihan hak atas tanah, dapat dilakukan melalui, antara lain: (a) mengingat pemungutan BPHTB diserahkan kepada Pemda dalam rangka meningkatkan retribusi daerah, maka Pemda melakukan pengaturan BPHTB melalui Perda seperti yang telah dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta; (b) Pemda menjalin kerjasama dan membuat MoU dengan Pengurus Daerah INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan Pengurus Daerah Ikatan PPAT dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kejujuran Notaris dan/atau PPAT dalam hal pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak yang menjadi kliennya.
English Abstract
Practice is evolved as needed, the authorization of sales is often accompanied by the right of the substitution allowing it to be transferred to another party. This is done to avoid the payment of tax on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB). Therefore the use of securities is carried out by the parties only for BPHTB payments. Hence, the legal issues in this study are: (1) is the sales force with substitution rights in the transfer of land rights related to the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) valid under the provisions of the Indonesian Regulation? (2) What is the regulation of Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) which cannot be deviated by the taxpayer? Therefore, the purpose to this study is to: (1) analyze the validity of power of the attorney in the process of transferring the land rights with Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB); (2) analyze the regulation on the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) which cannot be disrupted by the Tax Task. The theoretical framework used is the theory of legitimacy and the theory of legal discovery. The method used is normative juridical. The approach used is legislation (statute approach). The primary, secondary and legal material collection techniques used literature study. Technique of analysis of law materials using interpretative method. The results of the study conclude that: (1) a substituted selling power of attorney with the aim of avoiding payment of Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) fees is considered invalid, because: (a) the substituted selling power of the attorney is actually not an agreement of contract made based on consensus from the parties made (Article 1320 paragraph (1) of the Civil Code); (b) The substituted selling power of attorney actually cannot guarantee the agreement is a form of freedom to contract made based on the ability of a person (the authorized recipient) to make an agreement (Article 1320 paragraph (2) of the Civil Code); (c) The substituted selling power attorney is made by the un-free parties to make agreements concerning the prohibited law power or contrary to decency public order (Article 1320 paragraph (4) of the Civil Code). (2) The legal regulation carried out by the government in preventing BPHTB avoidance through the use of substitute selling power in the switchover of land rights, can be done such as: (a) considering BPHTB collection is handed over to the Regional Government in order to increase regional retribution, the Government Regions regulate BPHTB through Regional Regulations as has been done by DKI Jakarta Province; (b) Regional Government establish cooperation and make MoU with the Regional of INI (Indonesian Notary Association) and PPAT Association Regional Administrators in order to improve the professionalism and honesty of Notaries and/or PPAT for case of BPHTB payments by taxpayers who become their clients.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/AND/k/2018/041809912 |
| Uncontrolled Keywords: | LAND TENURE--LAW AND LEGISLATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 02 Jan 2020 05:22 |
| Last Modified: | 30 Mar 2022 03:35 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177513 |
Preview |
Text
Natalia Andriany.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |