Zuraida, Listya (2018) Formulasi Pengaturan Akta Autentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Proses Pengangkatan Anak. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada tesis ini, peneliti mengangkat permasalahan pengaturan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris dalam proses pengangkatan anak. Pilihan tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya pengangkatan anak yang tidak memenuhi syarat calon orangtua angkat sehingga kedudukan hukum anak tersebut menjadi lemah,serta dapat memutus hubungan darah antara anak yang diangkat tersebut dengan orangtua kandungnya sehingga tidak sesuai dengan tujuan pengangkatan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam proses pengangkatan anak, peralihan anak angkat dapat dilakukan dihadapan Notaris karena Notaris mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membuat akta pengangkatan anak. Tapi,hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mempersyaratkan mengenai keharusan adanya akta Notaris dalam proses pengangkatan anak. Berdasarkan hal tersebut tesis ini mengangkat rumusan masalah yaitu:Mengapa dalam UU Nomor 23/2002 jo.UU Nomor 35/2014 Tentang Perlindungan Anak dan PP Nomor 54/2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris tidak dicantumkan sebagai salah satu syarat dalam proses pengangkatan anak?, apa implikasi hukum yang dapat timbul dari tidak dicantumkannya akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris sebagai salah satu syarat dalam proses pengangkatan anak?,dan bagaimana formulasi pengaturan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris dalam proses pengangkatan anak? Penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan,kasus,dan sejarah. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti dianalisis dengan menggunakan teknik analisis gramatikal. Dari hasil penelitian, peneliti mendapati faktor penyebab akta autentik Notaris tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu syarat dalam proses pengangkatan anak adalah dikarenakan bahwa selain karena akta autentik Notaris belum menjadi fokus utama untuk dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan ,pembuat undang-undang juga lebih fokus pada akta kelahiran dan berita acara kepolisian, sehingga demikian pula dengan aturan pelaksananya yang bersumber dari aturan diatasnya. Implikasi hukum dari tidak dicantumkannya akta autentik Notaris sebagai salah satu syarat pengangkatan anak adalah dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak angkat yang merupakan pihak terlemah dalam hal ini. Selanjutnya,formulasi akta autentik mengenai pengangkatan anak terkait dengan bentuknya yaitu akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris karena akta pengangkatan anak ini dibuat berdasarkan kehendak para pihak, selain itu juga formulasi mengenai isi akta tersebut yang diantaranya mengenai pernyataan penyerahan anak,hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta pemilihan tempat kedudukan hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Letak akta Notaris dalam prosedur pengangkatan anak adalah sebelum permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan, para pihak harus terlebih dahulu menghadap kepada Notaris, formulasi ini selain belum adanya pengaturan mengenai akta Notaris dalam pengangkatan anak yang lengkap dan mencakup kepentingan semua golongan, dan karena aturan pelaksana yang sudah berusia lama dan ketinggalan zaman.
English Abstract
This topic of the research was brought by the fact that most foster parents do not meet the requirement of adopting a child, leading to weak legal standing of the adopted child, prone to infringement, and loose ties of the child to their biological parents. This situation does not comply with Law on Child Protection. In the process of child adoption, legal act regarding the transfer of an adopted child could be performed before a Notary Public, for the Notary Public holds an authority as regulated in Law needed in the issuance of the deed of child adoption. However, to date, there has not been any regulation that requires the notarial deed to exist in the process of child adoption. Based on the findings mentioned above, the following research problems are presented: Why does Law Number 23 of 2002 jo. Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Government Regulation Number 54 of 2007 on Execution of Child Adoption not mention the authentic deed made before a Notary Public as one of the requirements needed in child adoption process? What is the legal implication caused? And what formulation is needed to regulate authentic deed made in the presence of a Notary Public in the process of child adoption? This research employed normative juridical method with statute, case, and historical approaches, while the legal materials needed involved primary, secondary, and tertiary data obtained and analysed grammatically, in which words written in the Law were interpreted according to accepted standard of language and its grammar. The research result reveals that the notarial deed is not the main focus to be inserted in the law. Moreover, the lawmakers are more focused on regulation of birth certificate and Police Record, so is the implementation that stems from the regulation above it. The legal implication of not including the authentic deed regarding child adoption in the law is that it serves as an obstacle to optimally achieving legal protection for the adopted child as the weakest party in the adoption. Furthermore, the authentic deed related to child adoption should be made before a Notary Public (partij akta) because the deed required in the adoption is made based on the willingness of every party involved. The formulation regarding the content of the deed also contains the statement of child handover, right and responsibility transfer, and determining legal standing in case of dispute that happens in the future. In terms of the charge filed regarding this issue, before the claimant submits the case to the District Court, all parties should be present before the Notary Public. This formulation is required because there is no clear regulation that deals with the notarial deed needed in child adoption process. Moreover, it has something to do with the interests of all parties and the procedure of the child adoption that is outdated.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.017 8/ZUR/f/2018/041810036 |
| Uncontrolled Keywords: | ADOPTION - LAW AND LEGISLATION, NOTARIES |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.017 Parent and child > 346.017 8 Adoption |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 27 Dec 2019 04:27 |
| Last Modified: | 09 Mar 2022 08:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177384 |
Preview |
Text
Listya Zuraida2.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |