Runtuwene, Rainma Rivardy Rexy (2019) Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Ataѕ Akta Pemberіan Hak Tanggungan Yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) mempunyaі pоtenѕі menіmbulkan permaѕalahan dіkemudіan harі jіkalau ternyata terjadі kekelіruan atau kelalaian yang dіlakukan оleh PPAT dalam pembuatan APHT. Apabila timbul permasalahan dalam hal macetnya terhadap jaminan, sedangkan di perjanjian pokoknya tidak ada masalah, namun yang menjadi pokok permasalahannya yaitu mengenai APHT yang dibuat oleh PPAT yang menimbulkan masalah yakni adanya APHT yang dibuat ternyata pembuatannya itu tidak sesuai atau ada salah satu klausul yang tidak dicantumkan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) UUHT dan juga menimbulkan permasalahan yakni dari prosedur maupun sampai pada proses pendaftaran APHT (Pasal 13 UUHT), bisa saja mengalami keterlambatan dalam pendaftaran untuk dijadikan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut ke Kantor Pertanahan. Dalam penulisan tesis ini terkait dengan Pertanggungjawaban dari PPAT dalam pembuatan APHT, berdasarkan yang diatur dalam UUHT No. 4 Tahun 1996 dan PP No. 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan dari PPAT, yaitu dimana yang terdapat dalam Pasal 23 UUHT tidak mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban apakah yang akan diberikan oleh PPAT ketika melanggar atau lalai dalam pembuatan APHT yang dibuatnya. Adapun dalam hal ini adanya kekaburan norma karena Pasal 23 UUHT hanya mengatur mengenai pemberian sanksi saja yaitu sanksi administratif dan juga dalam Pasal 55 Perkap BPN No. 1 Tahun 2006 mengenai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Jabatan PPAT yakni hanya menyebutkan bahwa PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan Apabila Dibuat Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan? 2) Bagaіmana Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Ataѕ Akta Pemberіan Hak Tanggungan Yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan? Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conseptual approach). Teknik analisis yang digunakan adalah interpretasi hukum, hal ini dikarenakan isu hukum yang ada di dalam tesis ini adalah terkait kekaburan norma dalam Pasal 23 UUHT dan Pasal 55 Perkap BPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksana dari Peraturan Jabatan PPAT. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah: 1) Dalam proses pembebanan Hak Tanggungan harus memenuhi Asas Spesialitas (Pasal 8 dan Pasal 11 ayat 1 UUHT) maupun Asas Publisitas (Pasal 13 UUHT). Implikasi hukum atas tidak dipenuhinya Pasal 11 ayat (1) UUHT, bahwa tidak dicantumkannya secara lengkap hal-hal atau klausul-klausul yang disebut pada pada ayat ini dalam APHT mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum, dan mengenai pendaftaran hak tanggungan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan didaftarkan kepada Kantor Pertanahan, pendaftaran tersebut merupakan saat lahirnya suatu hak tanggungan. Jika pendaftaran APHT menjadi sertifikat hak tanggungan mengalami keterlambatan yang seharusnya didaftarkan selama rentang waktu 7 (tujuh) hari, keterlambatan tersebut tidak lantas membuat gugur APHT yang didaftarkan, APHT tetap sah dan dapat diproses menjadi Sertifikat Hak Tanggungan; dan 2) Sesuai dengan Pasal 55 Perkap BPN No. 1 Tahun 2006, dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya untuk pembuatan akta, PPAT bertanggung jawab secara pribadi terhadap setiap akta yang dibuatnya, Apabila terdapat gugatan dari para pihak, dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk perdata, pidana maupun administratif. Tanggung jawab perdata dilakukan jika ada kerugian sehingga PPAT harus melakukan ganti rugi kepada para pihak. Tanggung jawab pidana karena PPAT merupakan pejabat menurut Undang-Undang yang dalam pekerjaannya mengikuti perintah para pihak, sedangkan Tanggung jawab secara administratif, PPAT bertanggungjawab berdasarkan jabatan yang diberikan kepadanya, yakni sebagai Pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat APHT dalam hal ini PPAT yang membantu Kepala BPN yang berperan dalam pembuatan akta pemindahan hak, dan APHT atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
English Abstract
Deed of assigning mortgage right (hereinafter APHT) is likely to spark conflict when error or any form of negligence by a Land Deed Official (hereinafter PPAT) takes place during the process of issuing APHT. When the deed made misses a particular clause in which it is not included based on Article 11 Paragraph (1) of Law concerning Mortgage Right (hereinafter UUHT), and the procedure and the process of registration of APHT (Article 13 UUHT) may be interrupted in National Land Agency. This research is mainly focused on the liability of PPAT regarding the issuance of APHT based on UUHT No. 4 of 1996 and Government Regulation Number 24 of 2016 concerning the Regulation of PPAT Post. However, Article 23 of UUHT does not govern the form of liability held by PPAT concerning violation committed in the issuance of the APHT. There is also vague of norm of Article 23 of UUHT that only regulates administrative sanction and Article 55 of Regulation of Head of National Land Agency Number 1 of 2006 concerning Implementing Regulation of the Regulation of PPAT Post that only mentions that PPAT is independently responsible for tasks and responsibility performed in issuance of deeds. The research problems studied involve: 1) What is the legal implication for APHT when it is not made based on the provision of Law Number 4 of 1996 concerning mortgage right? 2) What is the liability of the PPAT regarding APHT not made based on the provision of Law Number 4 of 1996 concerning mortgage right? This research was conducted based on normative-juridical method supported by statute and conceptual approach. The analysis was performed based on legal interpretation since the issue studied is still related to vague of norm in Article 23 UUHT and Article 55 of Regulation of Head of National Land Agency Number 1 of 2006 concerning Implementing Regulation of PPAT Post. This research presents the following findings: 1) assigning mortgage right must fulfil the principles of speciality (Article 8 and 11 Paragraph 1 UUHT) and publicity (Article 13 UUHT) the legal implication regarding failure to meet what is required in Article 11 Paragraph (1) UUHT, not fully including clauses mentioned in the Paragraph of APHT causes the deeds issued invalid from the outset, and the registration has to be performed no later than 7 working days to National Land Agency; the registration should be performed since mortgage right is made. When the registration into mortgage right is done late or it exceeds 7 working days, this will not necessarily cancel the APHT registered. The APHT is still valid and it can be further processed to a certificate of mortgage right; and 2) in accordance with Article 55 of Regulation of Head of National Land Agency number 1 of 2006, in terms of the PPAT’s tasks and post in the deed issuance, the PPAT is independently responsible for each deed made. In case of lawsuit, civil, criminal, or administrative liabilities may be involved. The civil one requires the PPAT to give compensation. The criminal liability is related to the Law since the PPAT works based on instruction from parties involved, and the administrative liability requires the PPAT to be responsible based on the position given to him/her as a public official authorised to issue APHT in the way that the PPAT assists the Head of National Land Agency in the issuance of right transfer deed and regarding land or freehold title for a tenement unit.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/RUN/p/2019/041906671 |
| Uncontrolled Keywords: | NOTARIES, DEEDS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.016 Other officials |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 26 Dec 2019 07:01 |
| Last Modified: | 04 Mar 2022 02:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177353 |
Preview |
Text
Rainma Rivardy Rexy Runtuwene (2).pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |