Nugroho, Sulung (2017) Penelitian/Verifikasi Lapangan Pembayaran Bphtb Oleh Badan Pendapatan Daerah Yang Berbeda Dengan Harga Transaksi Jual Beli Tanah (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan Tesis ini untuk mengetahui dan menganalisis kegiatan Penelitian/Verifikasi lapangan pembayaran BPHTB oleh Badan Pendapatan Daerah yang berbeda dengan harga transaksi jual beli tanah di Kabupaten Malang, serta untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan tidak digunakannya NJOP sebagai dasar pembayaran BPHTB sehingga harus dilakukan Penelitian/Verifikasi lapangan untuk menentukan harga transaksi. Tesis ini disusun menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dan mengambil sampel dari beberapa wajib pajak untuk dapat menganalisis rumusan masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, tidak digunakannya NJOP sebagai acuan dalam pembayaran BPHTB hanyalah berdasarkan dari kebijakan Badan Pendapatan Daerah yang didasari oleh rendahnya NJOP di wilayah Kabupaten Malang dan tidak jujurnya wajib pajak dalam melaporkan harga transaksi yang sebenarnya, sehingga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang melakukan Penelitian/Verifikasi lapangan dan menentukan harga sesuai dengan Penelitian/Verifikasi lapangan. Dari Penelitian/Verifikasi lapangan tersebut tentunya tidak berdasar pada aturan yang ada sesuai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena yang seharusnya digunakan dalam transaksi jual beli adalah harga transaksi bukanlah harga dari hasil Penelitian/Verifikasii lapangan, sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum terhadap pembayaran BPHTB. Hal yang seharusnya dilakukan Badan Pendapatan Daerah seharusnya bukanlah dengan cara melakukan Penelitian/Verifikasi lapangan, melainkan haruslah dengan menaikkan NJOP yang mendekati harga pasar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
English Abstract
This Tesis is written to know and to analyze the research activities / field verification of BPHTB payments by Regional Revenue Agency which is different from the sale and purchase land transaction in Malang Regency. Besides, this journal is written also suppose to know and to analyze the terms which is not used by NJOP as the basis of BPHTB payments. Therefore, it must be done by the Research / field Verification to determine the price’s transaction. The approach use empirical law research that has already done by doing research at the office of Malang Regency and taken the samples from some taxpayers. Then it continued to the formulation of the problem , before the reasearcher made a valid conclusion. This research use Yuridic sociologi approach. Based on the results of research, there are two reason why the NJOP is not used as a reference in the BPHTB payment. First, the policy of the Regional Income Board because of the low income of NJOP in the area of Malang Regency . Second, the dishonest of taxpayer in reporting the actual transaction price, thus affecting the original income of Malang Regency. In order to solve the problem, The Regional Revenue Board of Malang Regency do research / field verification and determine the price according to research / field verification. The result from the research / field verification is not certainly based on the existing rules which is accordance with article 87 of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. Because it should be used the price from the sale and purchase transaction and it is not the price from the results of research / field verification , thus causing legal uncertainty against the payment of BPHTB. The thing that should be done by the Regional Revenue Board should not from the conducting of research /field Verification, but it must be by raising the NJOP approaching the market price, in accordance with the prevailing laws and regulations.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 8/NUG/p/2017/041803812 |
| Uncontrolled Keywords: | DEEDS, LAND TENURE - LAW AND LEGISLATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 8 Conveyancing |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 23 Dec 2019 06:29 |
| Last Modified: | 23 Dec 2019 06:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177306 |
Actions (login required)
 |
View Item |