Amirudin, Cik Ida Kumalasari (2019) Formulasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur (Studi pada Ruang Kawasan Cagar Budaya Penanggungan di Kabupaten Mojokerto). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai perumusan masalah serta agenda kebijakan pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya penanggungan di Kabupaten Mojokerto dalam rangka perlindungan terhadap cagar budaya. Penulis melakukan analisis menggunakan model agenda kebijakan model politik dengan menilai dari beberapa benturan kepentingan dari beberapa stakeholders, meliputi kepentingan budayawan, kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan serta menganalisis tentang formulasi kebijakan pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya penanggungan di Kabupaten Mojokerto sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya. Penulis melakukan analisis terhadap formulasi kebijakan menggunakan model rasional komprehensif, meliputi mengetahui pilihan-pilihan dan kecenderungan-kecenderungan yang diinginkan warga, menemukan pilihan-pilihan kebijakan yang dapat diimplementasikan, menilai konsekuensi masing-masing kebijakan, menilai perbandingan perhitungan keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang akan diperoleh apabila kebijakan tersebut diimplementasikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan historis dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto, sedangkan situs pada penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, dan beberapa situs cagar budaya. Sumber data primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan, meliputi budayawan, pemerintah dan masyarakat setempat, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen, regulasi serta arsip Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data diambil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, serta beberapa alat penunjang. Studi dokumen serta mengumpulkan analisa data kualitatif model Analytical Hierarchy Proccess (AHP), meliputi hirarki forward process, hirarki backward process dan proses forward dan backward dari agenda kebijakan serta formulasi kebijakan pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agenda kebijakan pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya Provinsi Jawa Timur pada ruang kawasan cagar budaya penanggungan di Kabupaten Mojokerto masih terdapat beberapa benturan kepentingan antara budayawan, antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Budayawan melakukan ekspedisi dan kajian mengenai pentingnya melestarikan dan melakukan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya yang berguna untuk kajian terhadap kebudayaan, arkelog bahkan untuk pendidikan. Beberapa x Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jawa Timur memiliki perbedaan kepentingan dalam melakukan pemanfaatan ruang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur memiliki wacana untuk melakukan ekspedisi penataan ruang kawasan cagar budaya, sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur masih bimbang dengan pertimbangan pembangunan industri dan kawasan pertambangan di sekitar cagar budaya. Masyarakat setempat cenderung bersikap apatis terhadap pemanfaatan ruang cagar budaya, dikarenakan lokasinya berdekatan dengan permukiman dan pemakaman warga. Formulasi kebijakan penataan ruang kawasan cagar budaya penanggungan di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa dalam penetapan dan pengambilan keputusan, pemerintah melakukan beberapa pertimbangan dengan jangka waktu yang panjang, dimulai dari melakukan perumusan masalah, melakukan advokasi kepada masyarakat setempat, memilih alternatif kebijakan menggunakan policy forecasting dengan melakukan beberapa pertimbangan terhadap konsekuensi kebijakan pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya apabila kebijakan tersebut diimplementasikan. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan adalah kerugian dan keuntungan apabila kebijakan diimplementasikan, anggaran dana, dampak kebijakan serta efisiensi kebijakan. Penulis memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan agenda kebijakan, agar pemerintah melakukan pertimbangan dan menyatukan beberapa kepentingan stakeholder dan memperhatikan amanat Undang-Undang untuk melindungi cagar budaya. Dalam melakukan formulasi kebijakan, penulis memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat ditetapkan oleh pemerintah yaitu pemugaran Situs Reco Macan ke Museum Majapahit, kemudian melakukan zonasi wisata ke Candi Pasetran dengan melakukan pemasaran Candi Pasetran dengan Candi Jedong, dengan zona terbatas yang berdekatan dengan alam, sehingga tidak menganggu kawasan industri dan pertambangan di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Kemudian untuk Punden Selumpang dijadikan sebagai wisata religi dan melakukan pemanfaatan ruang kawasan wisata Duyung Trawas Hill serta kawasan alam di sekitarnya sebagai pendukung. Selain itu, pada Punden Selumpang dapat dilaksanakan pagelaran budaya pada momentum tertentu untuk menarik pengunjung. Pemanfaatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pemelihara, penyelenggara, panitia, maupun masyarakat setempat bisa berjualan dan menjadi tukang parkir di kawasan cagar budaya, sehingga dapat menambah produktivitas masyarakat dan tidak menganggu permukiman masyarakat setempat Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Selain itu, pemerintah dapat melakukan penyusunan Naskah Akademik mengenai regulasi atau peraturan daerah pemanfaatan ruang cagar budaya dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
English Abstract
This study aims to explain and analyze the formulation of the problem as well as the policy agenda of the utilization of the space for the cultural preservation area in Mojokerto Regency in order to protect cultural heritage. The author analyzes the political model policy agenda model by judging from several conflicts of interest from several stakeholders, including the interests of cultural, government interests and community interests. In addition, this study also aims to describe, explain and analyze the policy formulation of the use of space for the cultural heritage reserve in Mojokerto Regency as a form of protection and preservation of cultural heritage. The author analyzes the policy formulation using a comprehensive rational model, which includes knowing the choices and trends that people want, finding policy choices that can be implemented, assessing the consequences of each policy, assessing the comparison of calculation of benefits and losses. which will be obtained if the policy is implemented. The type of research used was descriptive and historical with a qualitative approach located in Surabaya City and Mojokerto Regency, while the sites in this study were the East Java Provincial Development Planning Agency, East Java Provincial Culture and Tourism Agency, East Java Provincial Cultural Heritage Preservation Office, and several cultural heritage sites. The primary data source was obtained from several interviews from informants, including cultural, government and local communities, while the secondary data was obtained from documents, regulations and archives of the East Java Provincial Government. Data collection techniques are taken from interviews, observation and documentation. The research instruments used were the researchers themselves, interview guidelines, and several supporting tools. Study documents and collect analysis of qualitative data in the Analytical Hierarchy Process (AHP) model, including the forward process hierarchy, backward process hierarchy and forward and backward processes of the policy agenda as well as policy formulations on the utilization of cultural heritage areas. The results showed that the policy agenda of the utilization of the cultural heritage area of East Java Province in the space of the cultural preservation area in Mojokerto Regency still had a number of conflicts of interest between cultural observers, between Regional Organizations (OPD) in the local government and the local community. Culturalists carry out expeditions and studies on the importance of preserving and utilizing space in cultural heritage areas that are useful for the study of culture, archeology and even for education. Some Regional Organizations (OPD) in East Java Province have different interests in making use of space. The Office of Culture and Tourism and the Preservation of Cultural Heritage Center of East Java Province have a discourse for expeditions xii to spatial planning of cultural heritage areas, while the Regional Development Planning Board of East Java Province is still uncertain in consideration of the development of industrial and mining areas around cultural reserves. Local people tend to be apathetic towards the use of cultural heritage space, due to its location adjacent to the settlements and funeral of residents. The formulation of the policy on the management of spatial protected areas in Mojokerto Regency shows that in the determination and decision making, the government carries out several considerations with a long period of time, starting from formulating problems, advocating to the local community, choosing alternative policies using forecasting policies by doing some considerations on the consequences of policies on the use of cultural heritage area space if the policy is implemented. Some aspects that are taken into consideration are losses and benefits if the policy is implemented, the budget of the funds, the impact of the policy and efficiency of the policy. The author provides recommendations on the implementation of the policy agenda, so that the government takes into consideration and unites the interests of stakeholders and pays attention to the mandate of the Act to protect cultural heritage. In conducting policy formulation, the authors gave policy recommendations that could be determined by the government, namely moving the Reco Tiger Site to the Majapahit Museum, then conducting tourist zoning to Pasetran Temple by marketing Pasetran Temple with Jedong Temple, with limited zones adjacent to nature, so as not to disturb industrial and mining areas in Ngoro District, Mojokerto Regency. Then for Punden Selumpang used as religious tourism and to make use of the Duyung Trawas Hill tourist area and the surrounding natural areas as supporters. In addition, at Punden Selumpang cultural performances can be held at certain momentum to attract visitors. The utilization is carried out by involving the local community as caretakers, organizers, as well as the local community to be able to sell and become parking attendants in the cultural heritage area, so as to increase community productivity and not disturb the local community settlements in Ngoro and Trawas Districts, Mojokerto Regency. In addition, the government can make arrangements for Academic Scripts concerning regional regulations or regulations on the use of cultural heritage space and pay attention to the Regional Spatial Planning (RTRW).
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/363.69/AMI/f/2019/041906708 |
| Uncontrolled Keywords: | HISTORIC PRESERVATION, HISTORIC PRESERVATION - LAW AND LEGISLATION, GOVERNMENT POLICY |
| Subjects: | 300 Social sciences > 363 Other social problems and services > 363.6 Public utilities and related services > 363.69 Historic preservation |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 20 Dec 2019 09:02 |
| Last Modified: | 20 Dec 2019 09:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177268 |
Actions (login required)
 |
View Item |