Mikael, Gm Alfalah (2019) Analisis Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Atas Usaha Rumah Kos Dan Perilaku Pemilik Usaha Rumah Kos Di Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah Kota Malang telah melakukan pengenaan pajak atas usaha persewaan rumah kos melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Penetapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang. Pajak atas usaha rumah kos termasuk ke dalam kategori Pajak Hotel. Berdasarkan pada peraturan daerah tersebut, usaha rumah kos di Kota Malang yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) akan dikenakan pajak dengan tarif pajak sebesar 5% dari harga sewa yang dibayarkan oleh konsumen serta wajib disetorkan dan dilaporkan setiap bulannya oleh pemilik usaha rumah kos. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh 2 fokus penelitian yaitu (1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang ; (2) Perilaku pemilik rumah kos terhadap peraturan daerah tentang pengenaan pajak atas usaha rumah kos di Kota Malang. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi di lapangan. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah Analisa data model Creswell. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang telah melaksanakan serangkaian bentuk kegiatan dalam upaya menyampaikan informasi tersebut baik kepada personil internal maupun kepada pemilik usaha rumah kos. Penyampaian informasi tersebut telah tersampaikan dengan baik, yaitu pemilik usaha rumah kos menyebutkan mereka mendapatkan informasi tentang pengenaan pajak atas rumah kos dari berbagai sumber. Sumbersumber tersebut diantaranya yaitu, media elektronik, sesama pemilik usaha rumah kos, kegiatan penyuluhan, dan inspeksi langsung oleh petugas pajak. Secara umum para pemilik usaha rumah kos memberikan respon positif dan setuju dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010. Respon tersebut muncul dengan pertimbangan upaya baik Pemerintah Daerah Kota Malang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang melalui pembangunan daerah. Beberapa pemilik usaha rumah kos menghormati keputusan Pemerintah Daerah Kota Malang untuk melaksanakan pengenaan pajak atas usaha rumah kos, tetapi ada beberapa diantara mereka pun juga ada yang kurang setuju dengan adanya pajak atas usaha rumah kos. Mereka berpendapat pengenaan pajak atas usaha rumah kos kurang adil dengan adanya ketentuan jumlah kamar minimal.
English Abstract
The Government of Malang City has imposed tax on boarding house business through Regional Regulation No. 16 of 2010 concerning Regional Taxes. Determination of Regional Regulation Number 16 of 2010 concerning Regional Taxes is expected to maximize the receipt of Regional Original Income (PAD) funds in Malang City. Taxes on boarding house businesses are included in the Hotel Tax category. Based on these regional regulations, boarding house businesses in Malang City which have more than 10 (ten) rooms will be taxed with a tax rate of 5% of the rental price paid by consumers and must be deposited and reported every month by the owner. This research is a descriptive study with a qualitative approach and is limited by two research focuses, namely (1) Implementation of Regional Regulation Number 16 of 2010 carried out by Malang City Government through Malang City Regional Tax Service Agency; (2) Behavior of boarding house owners of regional regulations regarding taxation on boarding house businesses in Malang City. Data obtained through observation, interviews, documentation in the field. While the data analysis used is the Creswell data analysis model. The results of this study show that the Regional Tax Service Agency of the City of Malang has implemented a series of activities in an effort to convey this information to both internal personnel and business owners of boarding houses. The submission of this information has been well conveyed, namely the boardinghouse business owners said they got information about taxation on boarding houses from various sources. These sources include electronic media, boarding house business owners, extension activities, and direct inspection by tax officials. In general, boarding house business owners gave a positive response and agreed with the implementation of Regional Regulation No. 16 of 2010. The response arose in consideration of the good efforts of the Malang City Government to improve the welfare of the people of Malang City through regional development. Some boarding house business owners respect the decision of the Malang City Regional Government to carry out taxation on boarding house businesses, but there are also some among them who also disagree with the tax on boarding house businesses. They argue that the imposition of taxes on boarding house businesses is unfair with the provision of a minimum number of rooms.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/701/051911172 |
| Uncontrolled Keywords: | Pajak, usaha rumah kos, perilaku-Tax, boarding house business, behavior |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.27 Other taxes > 336.278 Taxes on products, services, industries > 336.278 910 46 Taxes on products, services, industries (Facilities for travelers) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 05 Aug 2020 07:59 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 03:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177215 |
Preview |
Text
Gm Alfalah Mikael.pdf Download (7MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |