Prasetya, Theo Hani (2019) Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pajak merupakan instrumen yang menentukan stabilitas keuangan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Pajak menjadi indikator penyelesaian masalah ekonomi, seperti distribusi pendapatan, pemerataan pembangunan, juga alat pengatur dalam kebijakan fiskal pemerintah (Soemitro, 2012: 87). Sektor pajak mayoritas bersumber dari sektor riil ekonomi, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah akar rumput perekonomian Indonesia, terbukti kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama. (www.kemenperin.go.id/ diakses 10 Februari 2019). Perkembangan UMKM yang semakin banyak mampu memberikan peluang pada pemerintah untuk membidik sektor tersebut sebagai upaya ekstensifikasi pajak. Pemerintah secara terus menerus mengupayakan berbagai macam kebijakan perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM, salah satunya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final atas UMKM. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 mengenakan tarif pajak senilai 1% dari peredaran bruto bulanan usaha wajib pajak tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam kurun waktu satu tahun. Mekanisme perhitungan ini dibuat lebih sederhana dan mudah agar wajib pajak tidak kesulitan dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak. Namun pada kenyataannya tarif tersebut masih dinilai kurang adil dan masih memberatkan pelaku UMKM dikarenakan pendapatan bruto belum tentu mencerminkan keuntungan, jadi pendapatan bruto itu tinggi tetapi tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan sehingga keuntungan semakin kecil (Ningrum, Yuni Mulya. 2016). Dalam mengatasi problematika tersebut, Pemerintah merevisi PP No. 46 tahun 2013 dengan PP No. 23 tahun 2018. PP No. 23 tahun 2018 mengenakan tarif pajak senilai 0,5% dari peredaran bruto bulanan usaha wajib pajak tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam kurun waktu satu tahun. Penerapan PP No. 23 tahun 2018 lebih adil dan opsional dikarenakan selain tarif, pokok-pokok perubahan yang tertuang mengatur jangka waktu pengenaan tarif 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi selama tujuh tahun, wajib pajak badan usaha selama empat tahun, dan perusahaan terbatas selama tiga tahun. Kemudian dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila pelaku umkm terdapat kerugian maka tidak membayar kewajiban pajaknya, tetapi harus membuat pembukuan. Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior dan bertujuan untuk menganalisis apakah sikap berpengaruh terhadap niat wajib pajak, apakah vii norma subyektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak, apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak, apakah niat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan explanatory research yang digunakan untuk menguji antar variabel. Penelitian ini memiliki hipotesis yang akan di uji kebenarannya. Populasi pada penelitian ini sebesar 536 UMKM dan Sampel pada penelitian ini sejumlah 229 responden wajib pajak pada UMKM Kota Malang. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan wawancara. Kemudian data di analisis menggunakan Path analysis. Dari Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sikap berpengaruh terhadap niat wajib pajak dengan nilai sig. 0.049 dengan R2 0.078 dan nilai beta 0.123, variabel norma subyektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak dengan nilai sig. 0.003 dengan R2 0.665 dan nilai beta 0.194, variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak dengan nilai sig. 0.001 dengan R2 0.703 dan nilai beta 0.223, dan niat berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai sig. 0.028 dengan R2 0.104 dan nilai beta 0.146 serta kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai sig. 0.008 dengan R2 0.082 dan nilai beta 0.176 pada UMKM setelah diberlakukannya PP No. 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM Kota Malang.
English Abstract
Tax is an instrument that determines a country's financial stability, including Indonesia. Tax is an indicator of solving economic problems, such as income distribution, equitable development, as well as regulatory tools in government fiscal policy (Soemitro, 2012: 87). The majority tax sector comes from the real economic sector, one of which is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). MSMEs are the grassroots of the Indonesian economy, evidently the contribution of the micro, small and medium enterprises sector to gross domestic product has increased from 57.84 percent to 60.34 percent in the last five years. Uptake of labor in this sector also increased, from 96.99 percent to 97.22 percent in the same period. (www.kemenperin.go.id/accessed February 10, 2019). The increasing development of MSMEs is able to provide opportunities for the government to aim at the sector as an effort to extend taxes. The government continuously strives for various types of tax policies for taxpayer compliance in paying taxes on MSMEs, one of which is Government Regulation No. 46 of 2013 concerning Final Income Tax for MSMEs. Government Regulation No. 46 of 2013 imposes a tax rate of 1% of the monthly gross circulation of the taxpayer's business of no more than Rp. 4.8 billion within one year. This calculation mechanism is made simpler and easier so that taxpayers have no difficulty in fulfilling the obligation to pay taxes. But in reality the tariff is still considered unfair and still burdensome to MSME players because gross income does not necessarily reflect profits, so gross income is high but not in accordance with the capital issued so that profits are getting smaller (Ningrum, Yuni Mulya. 2016). In overcoming these problems, the Government revised PP No. 46 of 2013 with PP No. 23 of 2018. PP No. 23 of 2018 imposes a tax rate of 0.5% of the monthly gross circulation of the taxpayer's business of no more than IDR 4.8 billion within one year. Application of PP No. 23 of 2018 is more just and optional because in addition to the tariffs, the points of change stipulated set the time period for the imposition of a 0.5% rate for a seven-year individual taxpayer, a corporate taxpayer for four years, and a company limited to three years. Then subject to Income Tax based on the rate of Article 17 paragraph (1) letter a, Article 17 paragraph (2a), or Article 31E of the Income Tax Law. If there is a loss for the UMK perpetrators, then they do not pay their tax obligations, but must make a bookkeeping. This study uses “Theory of Planned Behavior” and aims to analyze whether attitudes influence taxpayer intentions, whether subjective norms influence taxpayer intentions, whether perceived behavioral control affects taxpayer intentions, whether intention influences taxpayer compliance and whether behavioral control which is perceived as having an effect on MSME taxpayer ix compliance after the enactment of PP No. 23 of 2018 in Malang MSME tax payers. This study uses a quantitative approach with explanatory research which is used to test between variables. This study has a hypothesis that will be tested for its truth. The population in this study amounted to 536 MSMEs and the sample in this study amounted to 229 taxpayers in Malang MSMEs. Data was collected using questionnaires and interviews. Then the data is analyzed using Path analysis. From the results of this study indicate that the attitude affects the intention of taxpayers with the value of sig. 0.049 with R2 0.078 and beta value 0.123, the subjective norm variable influences the taxpayer's intention with the sig value. 0.003 with R2 0.665 and beta value 0.194, the behavioral control variable that is perceived to have an effect on the taxpayer's intention with the sig value. 0.001 with R2 0.703 and beta value 0.223, and intention directly affects taxpayer compliance with the value of sig. 0.028 with R2 0.104 and beta value 0.146 and perceived behavioral control affect taxpayer compliance with the value of sig. 0.008 with R2 0.082 and beta value 0.176 on UMKM after the enactment of PP No. 23 of 2018 for Malang SMEs.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/619/051908895 |
| Uncontrolled Keywords: | Theory of Planned Behavior, Kepatuhan wajib pajak, UMKM, PP No. 23 tahun 2018-Theory of Planned Behavior, Taxpayer compliance, MSMEs, PP No. 23 of 2018 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.207 Business taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 05 Aug 2020 07:58 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 04:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177064 |
Preview |
Text
Theo Hani Prasetya.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |