Mustriadhi, Aris (2019) Pengaturan Upaya Hukum Dari Deponering Yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung Dalam Konteks Kepastian Hukum. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Deponering adalah salah satu wewenang yang hanya dimiliki oleh jaksa agung atau dikenal dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum. Keputusan Deponering yang merupakan keputusan final dan mengikat tanpa upaya hukum, hal ini menjadi suatu kekosongan aturan karena pada penjelasan dalam Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia belum adanya upaya hukum untuk mencabut Deponering. Serta dalam sistem peradilan di Indonesia yang tidak memberikan ruang mengenai prosedur pengajuan keberatan dalam keputusan Deponering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan ratio legis serta implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai upaya hukum dari Deponering yang dikeluarkan oleh jaksa agung dan mencoba mengkonstruksikan pengaturan upaya hukum sebagai pengawasan deponering dari kebijakan jaksa agung. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian metode normatif yang memfokuskan kepada kewenangan deponering yang hanya dimiliki oleh jaksa agung. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah Risalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Teori-teori hukum yang relevan serta melakukan studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan berupa jawaban yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa urgensi dan ratio legis tidak adanya pengaturan terkait dengan upaya hukum ialah atas dasar pelaksaan asas opportunitas dan implikasi hukum tidak adanya pengaturan mengenai upaya hukum dari Deponering ini menimbulkan tidak berjalannya prinsip check and balance dan tidak berlakunya asas Equality Before The Law. Karena kewenangan Deponering oleh jaksa agung bersifat final dan tidak memiliki upaya hukum dan Konstruksi dalam pembentukan pengaturan upaya hukum seharusnya memuat tentang, pertama kepastian hukum agar memberikan keadilan bagi banyak orang, kedua harus murni demi kepentingan umum dan tidak boleh keluar dari konteks kepentingan umum maupun kepentingan golongan, ketiga harus adanya kontrol dari lembaga yudikatif dengan adanya Deponering untuk menguji apakah deponering yang dikeluarkan oleh jaksa agung masuk dalam kategori kepentingan umum.
English Abstract
Deponering is one of the authority that is only owned by the attorney general or known by the exclusion of matters in the public interest. The decision of Deponering which is the final and binding decision without a legal effort becomes a legal vacuum because the explanation in the Attorney General's Act of the Republic of Indonesia is not yet a legal attempt to revoke Deponering. As well as in the judicial system in Indonesia that does not make room regarding the procedure of filing objections in Deponering decisions issued by the Attorney General itself. This study aims to analyse the importance of the legis and ratio of the law as well as the legal implications of the lack of regulation of legal effort of Deponering issued by the attorney general and attempting to construct regulation of legal effort as supervise Deponering of the Attorney general's policy. This research is conducted with a normative method that focuses on deponering authority that only owned by the Attorney general. Approach conducted by reviewing and studying the treatise Law No. 15 of 1961 on the Principles of Public Prosecution of the Republic of Indonesia, Law No. 5 of 1991 on the Republic of Indonesia Public Prosecution Service and the law Number 16 year 2004 about the Republic of Indonesia the Republic of Indonesia Public Prosecution Service and also relevant legal theories as well as conducting literature studies. It is then analyzed qualitatively to produce conclusions in the form of answers being researched. The results of the study showed that the urgency and ratio legis in the lack of regulation related to legal efforts was based on the implementation of opportunism principles, and the legal implications of the lack of regulation regarding the legal efforts of the Deponering led to the principle of check and balance and the principle of Equality Before The Law does not work and does not apply as it should. Because Deponering authority by the attorney General is final and does not have a legal effort and construction, in the establishment of legal efforts should contain about, first, legal certainty to provide justice for many, secondly, must purely for the sake of public interest and should not be out of context of the public interest or interest of the group, third, must be control of the judiciary in the presence of Deponering to test whether the deponering issued by the Attorney General entered in the category of general interest.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345/MUS/p/2019/041906270 |
| Uncontrolled Keywords: | CRIMINAL LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 17 Dec 2019 06:40 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 06:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177046 |
![[thumbnail of Aris Mustriadhi (2).pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Aris Mustriadhi (2).pdf Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |