Ma’rifatulloh, Khamim Muhammad (2019) Pengaturan Sifat Final Dan Kekuatan Hukum Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5) Tentang Impeachment. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada tesis ini peneliti mengangkat permasalahan mengenai sifat final dan mengikat peraturan mahkamah konstitusi pasal 19 ayat (5) no 21 tahun 2009 tentang impeachment. Rumusan masalah berdasarkan latarbelakang ialah apa Ratio Legis Pengaturan Sifat Final Dan Hukum Mengikatnya Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5) Tentang Impeachment, apa impilikasi hukum dari Pengaturan Sifat Final Dan Hukum Mengikatnya Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5) Tentang Impeachment Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5) Tentang Impeachment, kemudian bagaimana pengaturan kedepan terkait impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya. Berdasarkan penelitian ini ratio legis Pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 Pasal 19 ayat (5) Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan pengaturan sifat final dan mengikatnya putusan impeachment Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Implikasi hukum Pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 Pasal 19 ayat (5) Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dengan tidak serta mertanya Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan, akan tetapi masih ada proses lagi di lingkup Majelis Permusawaratan Rakyat. Konsep pengaturan putusan Mahkamah Konstitusi terkait impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden kedepan adalah dengan menempatkan domain peradilan atau hukum pada akhir proses impeachment yang mencerminkan kepastian hukum di negara hukum.
English Abstract
In this thesis the researcher raised the issue regarding the nature of the finals and bound the constitutional court rules of article 19 paragraph (5) no 21 of 2009 concerning impeachment. The formulation of the problem based on the background is what Legis Ratio Regulates the Final Nature and the Binding Law Constitutional Court Regulation No. 21 of 2009 Article 19 Paragraph (5) Regarding Impeachment, what is the legal implication of the Arrangement of Final Traits and the Binding of Court Regulations Constitution No. 21 of 2009 Article 19 Paragraph (5) Regarding Impeachment of Constitutional Court Regulation No. 21 of 2009 Article 19 Paragraph (5) Regarding Impeachment, then what is the future arrangement regarding the impeachment of the President and / or Vice President in His tenure. Based on this research legislation Establishment of Constitutional Court Regulation No. 21 of 2009 Article 19 paragraph (5) Regarding the Guidelines for Procedures in Deciding Opinions of the House of Representatives Concerning Alleged Violations by the President and / or Vice President to fill the vacancy or incomplete regulation of the final nature and binding of the decision of the Constitutional Court's impeachment which was previously not in the legislation. Legal implications for the Establishment of Constitutional Court Regulation No. 21 of 2009 Article 19 paragraph (5) Regarding the Guidelines for Procedures in Deciding Opinions of the House of Representatives concerning the Alleged Violation by the President and / or Vice President is not and In fact, the President and / or Deputy President are dismissed, but there is still another process in the scope of the People's Consultative Assembly. The concept of regulating the Constitutional Court's decision regarding the impeachment of the President and / or Vice President in the future is to place the judicial or legal domain at the end of the impeachment process that reflects legal certainty in the rule of law.
Other obstract
-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | TES/342.068/MAR/p/2019/041906268 |
Uncontrolled Keywords: | CONSTITUTIONAL COURTS IMPEACHMENT |
Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.06 Executive branch of government > 342.068 Officials and employees |
Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
Date Deposited: | 17 Dec 2019 06:26 |
Last Modified: | 21 Oct 2021 06:33 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177043 |
![]() |
Text
Khamim Muhammad Ma’rifatulloh (2).pdf Download (1MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |