Rachmawati, Risa (2018) Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Pada Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Selama Dalam Ikatan Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi Pada Notaris Wilayah Kerja Kota Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan karena dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, perjanjian perkawinan tidak lagi sebagai perjanjian yang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan tersebut berlangsung atau selama dalam masa ikatan perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sehingga bersifat final dan mengikat yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun dalam hal ini dikarenakan keluarnya kebijakan tersebut tanpa diikuti dengan keluarnya peraturan pelaksana, mengakibatkan dalam prakteknya banyak terdapat kesimpang siuran pemahaman dan perbedaan dalam penerapan hukumnya dikalangan para Notaris khususnya Notaris Kota Malang mengenai pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan prakteknya di masyarakat, keefektifan dalam pelaksanaannya di masyarakat masih belum sesuai seperti yang diharapkan, sehingga masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan hukumnya. Disinilah peran penting seorang Notaris. dalam. mewujudkan .prinsip. kehati-hatian. demi .terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi para .pihak yang terkait dengan .akta yang dibuatnya, agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari yang dapat membawa kerugian terhadap salah satu atau para pihak terkait akta tersebut, maupun terhadap Notaris. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengambil penelitian dan menulusuri lebih dalam tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Pada Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Selama Dalam Ikatan Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dari latar belakang tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut yaitu pertama mengapa penerapan prinsip. kehati-hatian Notaris diperlukan pada saat pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan. Mahkamah Konstitusi.Nomor. 69/PUU.-XIII/.2015, kedua bagaimana akibat hukum apabila Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian, ketiga bagaimana langkah-langkah.penerapan.prinsip.kehati-hatian.Notaris yang.seharusnya.pada.saat.pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan.Mahkamah.Konstitusi.Nomor. 69/PUU.-XIII/.2015. Hasil dari penelitian tesis ini didapat bahwa Notaris wajib mengedepankan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pasca Putusan mahkamah konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, hal ini bertujuan agar jangan sampai akta perjanjian perkawinan yang dibuatnya menimbulkan permasalahan atau sengketa dikemudian hari. Perubahan pasal 29 UU No.1/1974 pada Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan kejelasan dan kepastian sehubungan dengan pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain mengenai kaitannya dengan pihak ketiga, kedua berkaitan dengan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, serta mengenai keberlakuan perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat sepanjang perkawinan, apakah berlaku surut sejak tanggal perkawinan dilangsungkan atau mulai berlaku sejak saat dibuatnya perjanjian perkawinan. Tanggung jawab hukum apabila Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian, yakni pertama, dapat dikenai tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, serta status dari akta tersebut dapat dianggap sah atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan. Kedua, akibat hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh Notaris, Notaris dapat dikenai tanggung jawab keperdataan berupa penggatian biaya, ganti rugi, dan bunga.Tanggung jawab pidana jika telah terbukti memenuhi unsur pidananya.Serta tanggung jawab administratif, yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.Sanksi-sanksi tersebut berlaku secara berjenjang. Penerapan prinsip kehati-hatian pada proses pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan pada perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terdapat beberapa poin untuk memenuhi prinsip kehati-hatian yang harus diperhatikan Notaris, diantaranya yaitu identitas para pihak, objek yang diperjanjikan, mekanisme dan prosedur pembuatan akta perjanjian perkawinan pisah harta selama dalam ikatan perkawinan, waktu pembuatan, hubungan hukum dengan pihak ketiga, serta masa berlakunya perjanjian. Berdasarkan kesimpulan tersebut perlu dilakukan beberapa hal sebagai saran untuk ditindaklanjuti, adapun saran yang dapat penulis tawarkan yaitu sebagai berikut,kepada pemerintah, pascakeluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebaiknya segera dibuatkan peraturan pelaksananya sebagai rujukan dalam pembuatan aktanya perjanjian perkawinan.Untuk pasangan suami istri yang hendak membuat perjanjian perkawinan pisah harta selama perkawinan sebaiknya waktu mulai berlakunya ditentukan sehingga tidak berlaku surut.
English Abstract
Article 29 paragraph (1) of the previous marriage law has restricted the making of a marriage agreement after marriage. However, with the verdict of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, the marriage agreement made before marriage but may also be made after the marriage takes place or during the period of marriage. The verdict of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 has obtained a permanent legal force since it was pronounced and no legal remedy can be taken, so it is final and binding that applies to all Indonesian people. But in this case due to the exit of the policy without followed by the exit of the implementing regulations, resulting in practice there are many confusions grip understanding and differences in the application of the law among notaries especially notary city of Malang about the implementation. This shows the gap between the rules concerning the making of marriage separation agreement during marriage in the mixed marriage post Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 with practice in society, the effectiveness in its implementation in the society still not in accordance with the expected, so there are still obstacles in implementation of the law. This is the importand role of a notary in realizing the principle of prudence for the realization of protection and legal certainty to the parties related to the deed he made, in order not to cause a problem in the future that could bring harm to one or the parties related to the deed, against a notary. This is what makes the author interested to take the research and trace more deeply about the application of the precautionary principle notary on the creation of the marriage certificate of separation of property during the marriage bond on the mexed marriage post verdict of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015. Of the background, the authors draw the followingproblem formulation: first whay the application of the precautionary principle of a notary is required at the time of making the deed of marriage agreement of separation of property during the marriage bond in the mixed marriage after the verdict of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, secondly how the legal consequences if the notary as a general official in carrying out his duties does not use the principle of prudence, third how the steps of appling the precautionary principle of a notary that should be at the time of making the deed of marriage agreement of separation of property during the marriage bond in the mixed marriage post decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015. The results of this thesis research found that the notary must prioritize the principle of prudence in the making of the marriage certificate deed after the verdict of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, it is intended that the marriage certificate deed does not cause any problems or disputes in the future. Amendment to article 29 of the law Number 1/1974 on the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, there are still some issues that require clarity and certainty in connection with the creation of marriage agreement of separation of property during the marriage bond in the mixed marriage. As to such issues as to relate to third parties, both with regard to the recording of the marriage agrrement made during the marriage, as well as on the validity of the marriage separation agreement made during the marriage, wether retroactively since the date of marriage took place or intered into force upon the date of the contract marriage. Legal liability if the notary in his duties as a public official does not use prudential principles, that is, first, may be liable to the deed he has made, such deed may be declared null and void or the status of the deed may be considered valid or unlawful by court decision. Second, the legal consequences of the actions taken by the notary, the notary may be subject to civil responsibility in the form of reimbursement of costs, compensation, and interest.criminal liability if it has been proven to fulfill its criminal element. As well as administrative responsibilities, in the form of oral reprimands, written bribes, dismissals, dismissal with respect, disrespectful dismissals. These sanctions apply in stages. The application of the precautionary principle in the process of making the marriage certificate of separation of property made during the marriage bond in the mixed marriage after the verdict of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, there are several points to comply with the precautionary principle that must be noticed by notary, such as the identity of the parties, the object of the agreement, the mechanism and procedure of making the marriage certificate of separation of property during the marriage bond, the time of manufacture, the legal relationship with third parties, and the validity period of the agreement. Based on these conclusions it is necessary to do some things as suggestions to be followed up, as for suggestions that can be offered as follows penulus, to the government, after the issuance of the judgment of the constitutional court number 69/PUU-XIII/2015 should immediately make the implementation rules as a reference in making the marriage agreement. For married couples who want to make a marriage agreement separated property during the marriage should the time of its entry into force is determined so that no retroactive.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.016/VID/p/2018/041901110 |
| Uncontrolled Keywords: | MARRIAGE LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 17 Dec 2019 02:38 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 02:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177039 |
Preview |
Text
Risa Rachmawati (2).pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |