Mokoginta, Giannini (2018) Praktik Pengalihan Pelaksana Pekerjaan Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Yang Telah Ditetapkan Sebagai Pemenang Tender Kepada Pihak Lain Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Di Kabupaten Minahasa Utara). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pasal 32 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang /jasa Pemerintah menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/jasa spesialis. Kenyataanya sering dijumpai praktik pengalihan pelaksana pekerjaan oleh perusahaan penyedia yang sudah ditetapkan sebagai pemenang tender kemudian melimpahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain yang mempunyai klasifikasi pekerjaan dibidang-bidang yang sama, bukan penyedia Barang/Jasa spesialis, yang juga seolah-olah diperkuat dengan Akta Notaris. Sebagai contoh praktik pengalihan pelaksana pekerjaan dalam kasus posisi yang terjadi pada proyek pengadaan barang/jasa. pengadaan Alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara, Tahun Anggaran 2007, C.V Tunas Unggul Indah /Dir. Ny. Frida Monik ditetapkan sebagai pemenang tender, berdasarkan penetapan tersebut diatas kemudian C.V Tunas Unggul Indah/Dir Ny. Frida Monik (pihak pertama) melakukan pengalihan pelaksana pekerjaan kepada Sdr. Mery Kuswandi (pihak kedua) yang notabennya bukan orang/badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang penyedia Barang/Jasa Spesialis. dengan dibuatkan Kuasa Direktur yang dibuat secara Notaril. Tujuan penelitian yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang dilakukan oleh perusahan penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara. 2) Apa motif dibalik dilakukannya pengalihan pelaksana pekerjaan oleh perusahaan penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang tender Pengadaan Barang/jasa Pemerintah kepada pihak lain. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (Sosiolegal research), dengan menggunakan Pendekatan Sosiologi Hukum. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Jenis Data dalam Penelitian ini meliputi: a) Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan responden dan narasumber, yaitu masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, serta Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara yang terlibat langsung dalam pengadaan Alat-alat Kesehatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007, Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui media tertulis, media elektronik, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa pada tahun 2007 ada proyek pengadaan alat kesehatan medis paket pekerjaan KIA SET, USG dan Incubator/Blibed Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 dengan Nilai sebesar 1,559,419.000 (Satu Milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah). Proyek tersebut ditenderkan dan yang menang adalah CV Tunas Unggul. Kemudian berdasarkan penetapan pemenang tender tersebut, CV Tunas Unggul melakukan pengalihan pelaksana pekerjaan kepada kerabatnya Nyonya Mery Kuswandi dengan melakukan pemberian kuasa Direktur untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam pengalihan tersebut pihak yang menerima pengalihan tidak mempunyai suatu kegiatan usaha di bidang spesialis. Dalam pelaksanaanya juga pihak yang mengalihkan membolehkan pihak penerima pengalihan untuk membuka rekening baru untuk keperluan agar supaya dana proyek bisa langsung mengalir ke rekening Nyonya Mery Kuswandi sebagai penerima pengalihan. motif yang mendorong sehingga menyebabkan sering terjadinya pengalihan tersebut, Salah satu faktor adalah pihak penyedia kekurangan dana sehingga proyek di alihkan ke pihak yang memiliki dana yang cukup dan mau melaksanakan proyek tersebut dengan persyaratan pihak yang menerima pengalihan harus memberikan sejumlah uang kepada si pemberi pengalihan sebagai bentuk pembelian pekerjaan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa CV Tunas Unggul melakukan pengalihan pelaksana pekerjaan kepada pihak lain, sehingga menyebabkan: Pelaksanaan bertentangan dengan ketentuan pasal 32 (4) Keputusan Presidan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Merupakan tindakan postbidding, serta Terjadinya Cidera janji sebagaimana larangan pengalihan yang ditentukan dalam kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah. Motif yang menyebabkan sering terjadinya praktik pengalihan pelaksana pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pihak penyedia kekurangan dana sehingga proyek tersebut di alihkan ke pihak yang memiliki dana yang cukup dan mau melaksanakan proyek tersebut dengan persyaratan pihak yang menerima pengalihan harus memberikan sejumlah uang kepada si pemberi pengalihan sebagai bentuk pengalihan pekerjaan. bentuk pengalihan yang dilakukan adalah dengan melakukan pinjam perusahaan atas dasar kepercayaan saja, ada juga yang melakukan hal tersebut dalam bentuk perjanjian baik secara Notaril maupun dibawah tangan. Disarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara perlu meningkatkan pengawasan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah baik dibidang kesehatan maupun disektor-sektor lainnya. Pengawasan tentunya bisa langsung dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan ketelitian mengamati dan memahami regulasi yang ada, serta memantau langsung pelaksanaanya.
English Abstract
Article 32 Paragraph (4) of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 80 of 2003 on Government Procurement states that goods/services provider is not allowed to delegate main task written on the contract to another party, except only some of the main task to the goods/services provider/specialist. However, the practice of delegating it to another party that works on the same field, but not the specialist by a winner of a tender. Surprisingly, this act was supported by the deed issued by a notary public. Some related issues involve procurement of medical instruments in a Health Agency of the Regency of North Minahasa of budget year 2007; CV Tunas Unggul Indah/the President Mrs. Frida Monik (first party) was appointed as a tender winner, followed by the delegation of work by the CV to Mery Kuswandi (second party) who did not represent a CV or a specialist, which was only based on the power of the company president with the issuance of notarial deed. The research is aimed to 1) know and analyse what form of implementation required in the government procurement done by a provider as the winner of tender of medical instruments of budget year 2007 in Health Agency in the Regency of North Minahasa. 2) What motive was there behind this delegation done by the goods/services provider appointed as the winner of tender? Empirical juridical (socio-legal research) method was employed in this research, which took place in the Regency of North Minahasa, the Province of North Sulawesi. The data obtained involved: a) primary data from in-depth interview with the locals of the Regency who ran procurement business in partnership with the government and with state civil apparatus of Health Agency of the Regency of North Minahasa who were directly involved in the procurement funded from the budget of 2007. Secondary data was obtained from library research, in which the data collection was performed with the help of written and electronic media and Internet. The research result reveals that in 2007 the procurement involved KIA SET, USG, and incubators/ blibed taken from the fund allocated in the budget of 2007 as much as 1,559,419,000, which was won by CV Tunas Unggul. After the appointment of the winner, this project was then delegated to Mrs Mery Kuswandi by the CV in which the president was given an authority to execute the project. However, the party delegated with the work did not have any expertise to perform the task. The first party even allowed Mrs. Mery Kuswandi to whom the work was delegated to open a bank account to directly receive the project fund. This delegation occurred because the second party had enough fund to execute the project, which allowed the second party to pay some amount of money to the first party to ‘buy’ the project delegated. This delegation is against the provision of Article 32 (4) of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 80 of 2010 on Guidelines of Procurement Implementation. This act is seen as postbidding act and breach of contract. This situation may also be caused by the condition in which the service provide did not have enough fund to execute the project, ending up with the delegation to another party. The delegation was in the form of ‘borrowing company’ based on trust between two parties, while some involved a notary public to make the contract or it is even made privately. It is essential that the Regional Government of the Regency of North Minahasa improve oversight regarding the government procurement in medical instruments or other fields. The oversight could be directly done by SKPD in which the existing regulation needs to be fully understood and watched and the execution is directly monitored.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.022/MOK/p/2018/041805483 |
| Uncontrolled Keywords: | GOVERNMENT PURCHASING--LAW AND LEGISLATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.02 Juristic acts, contracts, agency > 346.022 Contracts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 17 Dec 2019 02:28 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 05:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177036 |
Preview |
Text
Giannini Mokoginta (2).pdf Download (921kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |