Hartawan, Agung (2019) Pemaknaan Frase “Tanpa Hak” Penggunaan Senjata Pemukul, Penikam, Dan Penusuk Dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Pada Kebijakan Kriminal Di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantijdelijke bijzondere strafbepalingen” (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu omor 8 Tahun 1948 dimana aturan tersebut memuat larangan penggunaan senjata api maupun senjata pemukul, penikam maupun penusuk atau yang lazim disebut senjata tajam. Harapan dari pemberlakuan aturan tersebut adalah meminimalisir penggunaan senjata api dan senjata tajam di masyarakat agar tidak mengakibatkan kegaduhan, tetap terjaganya ketertiban dan mengurangi terjadinya perbuatan pidana. Namun demikian dalam substansinya terdapat suatu masalah terutama pada pasal 2 ayat (1) khususnya pada frase “tanpa hak” yang menurut penulis memiliki unsur kekaburan hukum. Dari latar belakang tersebut penulis ingin menganalisis mengenai kekaburan hukum yang terdapat pada frase “tanpa hak” dalam pasal tersebut. Selain itu penulis juga ingin menganalisismengenai relevansi diterapkannya undang-undang darurat tersebut saat ini, serta perbaikan pengaturan konsep regulasi tersebut pada masa datang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menelaah permasalahan norma atau kaidah hukum yang ada pada undangundang darurat tersebut. Pendekatan yang dipergunakan penulis dalam penelitian tesis ini yakni pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dengan cara; mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan hukum, melakukan telaah isu hukum, menarik kesimpulan dan memberikan preskripsi. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat kekaburan hukum pada frase “tanpa hak” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Hal ini terjadi karena undang-undang darurat tersebut sudah terlalu lama berlaku, yaitu selama 68 (enam puluh delapan) tahun dan belum ada evaluasi serta perubahan sama sekali, sedangkan situasi dan budaya masyarakat dikaitkan dengan snjata tajam telah berubah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pemberlakuan undang-undang darurat ini yang sudah tidak relevan lagi sehingga harus segera dirubah atau diperbarui demi adanya kepastian hukum.
English Abstract
Emergency Law No. 12 of 1951 concerning amending “ordonnantijdelijke bijzondere strafbepalingen” (stbl. 1948 number 17) and the Law of the Republik of Indonesia Formerly number 8 of 1948 where the regulation contains a prohibition on the use of firearms or beating, stabbing or piercing or what is commonly called a sharp weapon. The expectation of the enactment of these rules is to minimize the use of firearms and sharp weapons in the community so as not to cause a scene, maintain order and reduce the occurrence of criminal acts. However, in subtance there is a problem, especially in article 2 paragraph (1), especially in the phrase “without rights” which according to the author has an element of legal obscurity. From this background the author wants to analyze the ambiguity of the law contained in the phrase “without right” in the article In addition, the authors also want to analyze the relevance of the implementation of the emergency law at this time, as well as improving the regulation concept in the future. In this study the authors use the normative juridical research method to examine the problem of norm or legal rules that exist in the emergency law. The approach used by the author in this thesis research is the law approach, conceptual approach, and comparative approach. Legal material analysis techniques used by the author in a way, identifying legal facts, gathering legal material, reviewing legal issues, drawing conclusions and prescribing. From the research conducted, the authors draw the conclusion that there is a blurring of the law in the phrase “without rights” in article 2 paragraph (1) of the Emergency Law No. 12 of 1951. This happens because the emergency law has been in force for too long, that is for 68 (sixty eight) years and there has been no evaluation and change at all, while the situation and culture of the people associated with shrap weapons have changed. This research is expected to be able to provide an illustration of the enactment of this emergency law which is no longer relevant so it must be immediately amended or updated for the sake of legal certainty.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.012/HAR/p/2019/041906706 |
| Uncontrolled Keywords: | CRIMINALS, CRIMINALS LAW, CRIMINALS JUSTICE, ADMINISTRATION OF |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.01 Criminal courts > 345.012 General considerations, administration and personnel, legal aid |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 10 Dec 2019 03:39 |
| Last Modified: | 19 Dec 2019 02:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176716 |
Actions (login required)
 |
View Item |