Arianda, Anja Ferdi (2019) Perilaku Oportunistik Eksekutif dan Legislatif dalam Penyusunan Anggaran Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan APBD di Kota Malang, mengetahui bagaimana relasi kepentingan DPRD dan Pemerintah Kota Malang dalam melakukan penyusunan APBD, dan bagaimana analisis kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori principal-agent yang menjelaskan hubungan antara atasan dan bawahan. Dimana dari hubungan tersebut kemudian muncul masalah keagenan yang berdampak pada perilaku oportunistik. Hasil dari penelitian yang pertama adalah proses penganggaran APBD oleh DPRD dan Pemerintah Kota Malang terjadi asimetris informasi, hal ini terjadi ketika Pokok Pikiran yang dimiliki oleh DPRD yang seharusnya menjadi penyeimbang informasi dengan Pemerintah Kota Malang nyatanya sulit untuk di akomodir kedalam RKPD, jadi RKPD yang menjadi acuan dari pembentukan APBD di dominasi oleh kepentingan Pemerintah Kota Malang. Kedua, Relasi kepentingan legislatif dan eksekutif dalam pengalokasian APBD menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang tidak transparan dalam memberikan informasi prioritas penyusunan APBD, hal tersebut menimbulkan dominasi informasi yang dimiliki Pemerintah Kota Malang. Sehingga dari ketidak transparansian Pemerintah Kota Malang mengindikasikan perilaku memaksimalkan kepentingan. Kemudian DPRD Kota Malang menggunakan discretionary power untuk mempengaruhi penyusunan APBD, karena DPRD mempunyai peran yang sangat strategis dalam hal pengesahan APBD. Ketiga, Dengan adanya ketidak seimbangan informasi yang di peroleh antara DPRD dan Pemerintah Kota Malang kemudian timbul konflik kepentingan. DPRD Kota Malang menggunakan discretionary power dalam memenuhi kepentingannya untuk berperilaku oportunistik moral hazard. Discretionary power legislatif di gunakan untuk meminta uang imbalan kepada eksekutif. Eksekutif juga berperilaku oportunistik yang diwujudkan dengan cara memberikan sejumlah uang kepada DPRD dengan tujuan agar pengesahan RAPBD dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari DPRD Kota Malang.
English Abstract
This study aims to find out how the process of drafting APBD in Malang City, knowing how the relation between the interests of DPRD and Malang City Government in compiling APBD, and how the Corruption Crime case analysis is carried out by DPRD and Malang City Government. This study was analyzed using the principal-agent theory which explains the relationship between superiors and subordinates. Where the relationship then arises agency problems that have an impact on opportunistic behavior. The result of the first research is that the budgeting process of the Regional Budget by the DPRD and the City Government of Malang occurs asymmetric information, this occurs when the Principles of the DPRD which are supposed to be balancing information with the City Government of Malang are in fact difficult to accommodate in the RKPD, so the RKPD becomes the the reference of the formation of APBD is dominated by the interests of the City Government of Malang. Second, the relation between the legislative and executive interests in the allocation of the APBD shows that the Malang City Government is not transparent in providing priority information on the preparation of the APBD, this gives rise to the dominance of information owned by the City Government of Malang. So that the lack of transparency of the City Government of Malang indicates behavior to maximize interests. Then Malang City DPRD uses discretionary power to influence the preparation of the APBD, because the DPRD has a very strategic role in terms of ratifying the APBD. Third, with the imbalance of information obtained between the DPRD and the Malang City Government, conflicts of interest arise. Malang City DPRD uses discretionary power in fulfilling its interests to behave opportunisticly moral hazard. Legislative discretionary power is used to request executive compensation money. The executive also behaves opportunistically which is realized by giving a sum of money to the DPRD with the aim that the ratification of the RAPBD can run smoothly without interference from the DPRD of Malang City
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FISIP/2019/963/051910595 |
| Uncontrolled Keywords: | Korupsi, Oportunistik, Penganggaran, Principal-agent. Corruption, Opportunistic, Budgeting, Principal-agent. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 320 Political science (Politics and government) > 320.8 Local government |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 09 Nov 2020 04:18 |
| Last Modified: | 09 Nov 2020 04:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176436 |
Actions (login required)
 |
View Item |