Hidayat, Muhamad Rafi (2019) Advokasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pekerja rumah tangga yang biasa disingkat dengan PRT, merupakan pekerja informal yang memiliki kondisi rentan secara sosial maupun ekonomi, ditambah dengan payung hukum yang melindunginya maupun memberdayakannya sangatlah minim. Hal ini juga tidak luput bagi Kabupaten Malang yang berdasarkan rata-rata upah yang didapat pada tahun 2017 ialah Rp. 850,000 yang notabene masih jauh dari UMK Kabupaten Malang tahun 2017 Rp 2,368,000. Namun yang menarik upaya advokasi kebijakan pun dilakukan oleh kolaborasi LSM untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan PRT, dikarenakan di Kabupaten Malang juga regulasi yang mengatur khusus tentang PRT masih belum ada sebagaimana ditingkat nasional dan ini yang melandasi advokasi. Dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan proses-proses dan dinamika dalam advokasi kebijakan yang dilakukan oleh kolaborasi organisasi di atas dari mulai latar belakang terbentuknya lingkar inti advokasi sampai dengan tercapainya target isu yang ingin diperjuangkan melalui advokasi kebijakan, dengan menggunakan Kerangka Kerja Dasar Advokasi Kebijakan yang diturunkan menjadi Arus Terpadu Advokasi Kebijakan yang dirujuk dari pemaparan Roem Topatimasang, dkk. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berbasis case study. Melalui arus advokasi ini dapat dipetakan proses advokasi kebijakan yang berjalan dan dilaksanakan oleh kolaborasi organisasi LPKP Jawa Timur, WCC Dian Mutiara, serta Anggrek Maya. Hasilnya ialah advokasi kebijakan menemukan hasilnya di Kabupaten Malang, dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kompetensi Perempuan Pekerja Rumah Tangga yang merupakan hasil capaian dari lingkar inti advokasi. Hampir semua proses yang dilakukan berdasarkan Arus Advokasi Kebijakan Terpadu berjalan sesuai, walaupun pada dinamikanya, sempat terjadi perubahan isu yang dimuat dalam substansi perbup, dimana yang tadinya ingin memasukan isu perlindungan PRT dan penghapusan PRTA yang memayungi isu peningkatan kompetensi perempuan PRT, menjadi isu peningkatan kompetensi saja. Begitu juga dengan terbitnya Perbup Kabupaten Malang No. 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kompetensi Perempuan PRT ini hingga hari ini belum diimplementasikan, mengingat itu merupakan target utama dari diadvokasikannya peraturan bupati.
English Abstract
Domestic workers is categorized as informal workers who have a vulnerable conditions in social and economy sector, with a minimum legal protection or policy that can protect them and empowering them. This condition is happening too in Malang Regency which based on average wage that domestic workers obtain in 2017 year is Rp. 850,000 which is very low compared to Malang Regency Minimum Average Wage (UMK) on 2017 is Rp 2,368,000. But what makes it interesting is the collaboration of civil society organization in Malang Regency do the policy advocacy to solve domestic workers fundamental problem, because Malang Regency‘s domestic workers has suffer the same problem as the national problem where there is a minimum legal protection or policy that protect and empower the domestic workers in Malang Regency which led to the vulnerable conditions on social and economy sector. From that cases, this research is aimed to explain and analyze the process and dynamics inside the policy advocacy which is conducted by the collaboration of civil society organization using the Policy Advocacy Basic Framework as a foundation with the Integrated Policy Advocacy Flow System as the system to analyze the policy advocacy process that referred from Roem Topatimasang, et.al. This research using the qualitative descriptive method and case study based. From the theory that researcher use, it can be mapped the policy advocacy process that has been conducted by LPKP Jawa Timur, WCC Dian Mutiara, and Anggrek Maya. The result of the policy advocacy process is the collaboration organization has succeed to negotiate and collaborate with the Malang Regency‘s local government authority to produce the regulations in the form of Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kompetensi Perempuan Pekerja Rumah Tangga and it became the core coalition achievements. Almost all the process of policy advocacy goes according to the Integrated Policy Advocacy Flow System, although there has been a change in the issue on the policy substance for the regent‘s regulation, from the protection of domestic workers and elimination on child domestic workers, to become the competency improvement on domestic workers. As well as the implementation of Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kompetensi Perempuan Pekerja Rumah Tangga that hasn‘t been implemented yet, which is the one of the reason or target of collaboration of civil society organization to advocate the making of the policy.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FISIP/2019/956/051910588 |
| Uncontrolled Keywords: | Pekerja Rumah Tangga, Advokasi Kebijakan, Peningkatan Kompetensi. Domestic Workers, Policy Advocacy, Competency Development. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.05 Procedure > 347.052 Motions, limitation of actions, parties to trial, jury trial |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 11 Jul 2020 05:23 |
| Last Modified: | 07 Oct 2020 05:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176425 |
Actions (login required)
 |
View Item |