Paramita, Adhisti Friska (2019) Makna Ketentuan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Timbal Balik Yang Dituangkan Dalam Akta Notariil. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penelitian tesis ini, berawal dari permasalahan dalam perjanjian, yang mana terdapat asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian sehingga seringkali para pihak membuat perjanjian timbal balik yang tertuang pada akta notariil mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dilakukan para pihak untuk mengesampingkan permintaan pembatalan perjanjian ke Pengadilan dengan alasan untuk efisiensi. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa makna dari Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? (2) Apa implikasi yuridis atas pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian timbal balik yang tertuang dalam akta notariil? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach. Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode interpretasi atau penafsiran secara gramatikal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa secara hukum wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi, dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui pengadilan, baik karena wanprestasi itu dicantumkan sebagai syarat batal dalam perjanjian maupun tidak dicantumkan dalam perjanjian, jika syarat batal itu tidak dicantumkan dalam perjanjian, hakim dapat memberi kesempatan kepada pihak yang wanprestasi untuk tetap memenuhi perjanjian dengan memberikan tenggang waktu yang tidak lebih dari satu bulan. Sedangkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih 4 (empat) kemungkinan tuntutan, yaitu (1) Pemenuhan perjanjian ; (2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian ; (3) Pembatalan perjanjian ; (4) Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian. Kedua pasal tersebut hanya berlaku untuk perjanjian timbal balik, bukan perjanjian sepihak. Pengesampingan pasal 1266 dan pasal 1267 kitab undang-undang hukum perdata dalam perjanjian timbal balik yang tertuang dalam akta notariil memberikan implikasi yuridis yaitu dengan apabila terjadi wanprestasi maka pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri seperti yang tertuang dalam akta notariil. Pembatalan perjanjian tanpa melalui Pengadilan tidak mengembalikan ke keadaan semula, melainkan hanya membatalkan perikatan dan perjanjian antar-para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Terkait dengan kepentingan pihak ketiga yang terbit akibat dari v perjanjian tersebut tetap harus ditanggung oleh para pihak. Akan tetapi, apabila salah satu pihak merasa tidak menerima apa yang seharusnya menjadi haknya saat adanya pembatalan perjanjian timbal balik yang mengesampingkan kedua pasal itu, maka tidak menutup kemungkinan pihak yang dirugikan mengajukan gugatan kepada Pengadilan karena pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian timbal balik tidak bisa menghapus hak seseorang untuk menuntut keadilan melalui Pengadilan.
English Abstract
This thesis embarks from an issue arising in an agreement, where freedom of contract pushes parties involved to create reciprocal agreement as intended in notarial deed, and it neglects Article 1266 and Article 1267 of Civil Code. This is performed to set aside the request upon agreement cancellation submitted to court for efficiency. Based on the issue, this thesis presents two research problems: (1) what is the definition of Article 1266 and Article 1267 of Civil Code? (2) What is the juridical implication of neglecting Article 1266 and Article 1267 of Civil Code in reciprocal agreement written in notarial deed? This research employed normative method with conceptual approach, while the data obtained was analysed with grammatical interpretation. As referred to previous research, Article 1266 of Civil Code states that breach of contract is seen as a conduct that could revoke an agreement because one party is disadvantaged from this conduct, and the party impacted can bring this case regarding agreement cancellation to court, with the breach of contract either put as the cause of the cancellation of the agreement or not included in the agreement. When this is the case, judges could give extension to the party concerned of no more than a month to meet what is written in the agreement. However, Article 1267 of Civil Code gives several options to choose from in terms of possible charges pressed to the party disadvantaged by the breach of contract: 1) fulfilling agreement; (2) fulfilling agreement with compensation (3) agreement cancellation; (4) agreement cancellation with compensation. The two Articles only apply in the case of reciprocal agreement, not in unilateral agreement. Setting aside Article 1266 and Article 1267 of Civil Code in terms of reciprocal agreement written in notarial deed has juridical implication implying that when breach of contract takes place, the cancellation of the agreement does not necessarily involve the court but discussion and reaching agreement among vii parties involved will do, as what is intended in notarial deed. Agreement cancellation without any court involvement will not bring it back to where it was, but it only cancels contract and agreement from all parties bound. However, in terms of the interest of the third party, any implication caused by the agreement is still seen as the responsibility of the party, but when one of the parties fails to accept what should be his/her rights when the reciprocal agreement cancellation takes place, the advantaged party always has access to the court to press charges because setting aside Article 1266 and 1267 of Civil Code in a reciprocal agreement still allows people to bring the case to the court.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/340.11/PAR/m/2019/041901997 |
| Uncontrolled Keywords: | LAW, CONSTITUTIONAL LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law > 340.1 Philosophy and theory of law > 340.11 Special topics of philosophy and theory of law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 27 Nov 2019 08:56 |
| Last Modified: | 10 Jan 2022 03:35 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176237 |
Preview |
Text
Adhisti Friska Paramita (2).pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |