Suwito, Bayu Putro (2018) Analisis Strategi Keamanan Maritim Dalam Aspek Pertahanan Dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kasus Di Alur Laut Kepulauan Indonesia Ii). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Badan Kemanan Laut (BAKAMLA) memiliki kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 59 ayat (3) UU No 32 Tahun 2014 tentang kelautan adalah melakukan pengejaran seketika, menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan meyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum sesuai dengan pasal 63 ayat (1) UU No 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Penelitian ini bertujuan Mengetahui dan menganalisa sejauh mana keberhasilan dari kebijakan yang telah dijalankan dalam upaya mengontrol, mengawasi, dan melindungi keamanan maritim. Menemukan pola strategi pertahanan dan keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). Metode yang digunakan adalah Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada case‐oriented study atas kasus di Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) , dengan menggunakan informan secara snowball dan metode pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan, serta anlisis yang digunakan adalah diskriptif kualitatif sebagaimana tahapan dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini, Koarmatim sendiri mempunyai kewenangan dan menjaga serta mengamankan supaya ALKI tersebut betul-betul bisa dijadikan sarana transportasi dan sarana perhubungan bagi para pengguna laut lainnya dengan ketentuan yang sudah dibuat koarmatim. Dan untuk mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tersebut dengan cara melakukan operasi baik operasi penegakan kedaulatan maupun penegakan hukum secara berkala yang diatur oleh staf operasi. Luasnya perairan Indonesia, dimana gangguan dan keamanan di laut juga sulit diprediksi, maka koarmatim berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatakan informasi terhadap ancaman dan gangguan keamanan di laut. wewenang bakamla mengacu pada perpres no 178 tahun 2014 yaitu melakukan hot persuit, early warning system, memberhentikan, memeriksa, menangkap, serta membawa bila terjadi pelanggaran di laut, mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Kewenangan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu komando dan kendali. Bakamla dalam hal ini melaksanakan kegiatan operasi laut yang dilaksanakan secara terpadu bersifat bersama, terintegrasi dalam satu kodal
English Abstract
Sea Security Agency (BAKAMLA) has been given some mandates by Article 59 Verse (3) Law No 32/2014 on Maritime Affair. These mandates involve conducting immediate pursuit, stopping, checking, capturing, making into delivery and handing over the suspected vessel to the in-charge institution to be prosecuted by the law as consistent with Article 63 Verse (1) Law No 32/2014 on Maritime Affair. This research is aimed to understand and analyze the success rate of policies designed to control, supervise, and protect maritime security; to investigate problem constraining the implementation of regulation; and to understand security and defense strategies that shall be proper for Second Sea Channel of Indonesia Archipelago (ALKI II). The method used is the qualitative research, a research which is based on the case-oriented study on the case of handling the Second Sea Channel of Indonesia Archipelago (ALKI II), by using the informants with snowball way and the method of data collection is with the literature review, interviews and observation, as well as the analysis used is qualitative descriptive analysis just like the steps of Miles and Huberman. The results of this study, Koarmatim itself has the authority and maintain the security of ALKI. It really can be used as a means of transportation and means for other marine users with provisions that have been made koarmatim. And to defend the archipelagic sea lane of Indonesia (ALKI) by performing operations both sovereignty enforcement operations as well as law enforcement designed by the operations staff. The widespread scope of Indonesia, where disturbances and conflicts in the sea are also difficult to predict, then coarmatim coordinates with relevant agencies to obtain information on threats and disturbances at sea. the authority of freedom in perpres no 178 of 2014 is to conduct heat persuiting, early warning system, dismiss, examine, overcome, and also when there are violations at sea, information communication system between countries and regions in Indonesia. The authority is exercised and put together in one command and control. Bakamla in this case Conducting activities that enable an integrated operation, together in one kodal
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/551.467/SUW/a/2018/041804502 |
| Uncontrolled Keywords: | TERRITORIAL WATERS, TERRITORIAL WATER - LAW AND LEGISLATION, PASIFIC OCEAN |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 551 Geology, hydrology, meteorology > 551.4 Geomorphology and hydrosphere > 551.46 Oceanography and submarine geology > 551.467 Indian Ocean |
| Divisions: | Program Pascasarjana > Magister Studi Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 27 Nov 2019 08:37 |
| Last Modified: | 27 Nov 2019 08:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176236 |
Actions (login required)
 |
View Item |