Ahmad, Muhamad Lufti Juniarto (2018) Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Yang Tidak Boleh Merugikan Pihak Ketiga Pasca Putusan Mk Nomor 69/Puu-Xiii/2015. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian pada tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis secara mendalam mengenai Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian perkawinan pisah harta dikaitkan dengan adanya hutang piutang dengan pihak ketiga pasca Putusan MK tersebut. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai apa yang melatar belakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membolehkan tentang dibuatnya Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung serta bagaimana pengaturan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat setelah perkawinan yang tidak boleh merugikan pihak ketiga pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Tesis ini termasuk dalam penulisan hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah melalui penelitian kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian latar belakang Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 membolehkan perjanjian perkawina dibuat selama perkawinan berlangsung adalah diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang belum mengadakan perjanjian perkawinan sebelumnya, pasca Putusan MK tersebut telah dapat membuat perjanjian perkawinan, sehingga tidak ada lagi alasan adanya kealpaan atau ketidaktahuan maupun perasaan diskriminatif bagi pasangan kawin beda kewarganegaraan atas hilangnya hak konstitusional dalam kepemilikan tanah dan bangunan. Namun dalam pertimbangannya hingga sampai pada hasil putusannya terdapat kekurang tepatan dasar hukum yang dipilih para Hakim MK karena melandasakan asas “Kebebasan Berkontrak” dalam pengadaaan perjanjian perkawinan yang disamakan dengan perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur pada Buku ke III KUHPerdata. Selanjutnya mengenai pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perjanjian perkawinan pisah harta yang tidak boleh merugikan pihak ketiga pasca putusan MK tersebut adalah pihak ketiga dalam penelitian ini diilustrasikan dalam hal terjadi hutang piutang dalam perkawinan dimana pihak ketiga adalah kreditur. Agar kreditur tidak dirugikan pasca putusan MK terkait pembuatan perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung dan adanya hutang bersama (gemeenschap) harus diingat bahwa kedudukan suami istri seimbang seperti yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUP, maka dalam hal pelunasan hutang bersama agar sampai tidak merugikan pihak ketiga pengaturan hak dan kewajiban suami istri tetap seimbang dimana untuk pelunasan diambilkan dari harta bersama dengan porsi yang seimbang, namun apabila masih kurang diambilkan dari harta suami, dan apabila masih tetap kurang diambilkan dari harta istri (Pasal 33 dan 34 ayat (1) UUP).
English Abstract
The research conducted in this thesis focused on analyzing the verdict of Constitutional Court (MK) Number 69/PUU-XIII/2015. This study also examined the regulation related to the rights and responsibilities of husband and wife in prenuptial agreement regarding to any debt towards a third party according to the verdict mentioned above. One of the concern in this research is about the background of the verdict of Constitutional Court (MK) Number 69/PUU-XIII/2015 that allows spouses to conduct a prenuptial agreement after the marriage took place. Second, it also discuss about how the verdict regulates the rights and responsibilities of husband and wife within the post-marriage prenuptial agreement that should not disadvantage the third party as mentioned in verdict of Constitutional Court (MK) Number 69/PUU-XIII/2015. This thesis is normative/juridical legal writing. The data, legal sources, were collected through library research and analyzed using descriptive qualitative method. Based on the findings, it was presented that the background of the verdict that allows married spouses to conduct prenuptial agreement is to facilitate those souses who have not arranges a prenuptial agreement before their marriage. This is intended to counteract any excuses any misunderstanding, ignorance, or discriminative feelings coming from mixed nationality marriage when they lose their constitutional rights upon their property. But since its regulation making process up to its enactment, there are inaccuracies concerning to the legal fundamental of the verdict chosen by the Judges. They enacted the verdict under the principle of “Freedom of Contract”. They equated the concept of prenuptial agreement to any means of contract that regulated in Book II of Indonesian Civil Code. Second, regarding to the regulation about the rights and responsibilities of husband and wife within the post-marriage prenuptial agreement that should not disadvantage the third party, the third party in this study is a creditor. This regulation discuss about the case when the married spouses have some debt to a creditor. In order to avoid any means of disadvantages for the creditor, after the marriage is conducted and in terms of joint-debts (gemeenschap) the position of husband and wife is equal as regulated in Article 31 verse 1 of Marriage Law (Undang-Undang Perkawinan). This way, the rights and responsibilities of husband and wife are equal since the debt-payment is taken from both of their income based on equal proportion. If there is any insufficiency, it will be taken from the husband. And if it is not enough yet it will be taken from the wife. In other words, the agreement will never disadvantage the third party.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.016/AHM/h/2018/041803800 |
| Uncontrolled Keywords: | MARRIAGE, MARRIAGE LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.016 Marriage, partnerships, unions |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 27 Nov 2019 07:35 |
| Last Modified: | 19 Dec 2019 04:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176229 |
Actions (login required)
 |
View Item |