Peningkatan Status Tanah Dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Ke Sertifikat Hak Milik

Farid, M. Helmy (2017) Peningkatan Status Tanah Dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Ke Sertifikat Hak Milik. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tanah merupakan benda tetap yang diperlukan setiap manusia, dan berfungsi ganda, sebagai social assest dan capital assets. Salah satu Serifikat Hak Guna Bangunan, yang peruntukkannya untuk rumah. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No. 6 / 1998, menentukan bahwa SHGB dapat ditingkatkan menjadi Setifikat Hak Milik (SHM), khususnya tanah yang diperoleh dari KPR – BTN. Namun, pada kenyataannya bahwa ditemukan ada sebidang tanah dengan SHGB yang ditingkatkan menjadi SHM di pinggir Jalan Raya peruntukkannya untuk usaha, maka timbul pertanyaan Mengapa Hal Tersebut Bisa Terjadi dan Bagaimana Keabsahan SHM tersebut. Penelitian ini memerlukan Bahan Hukum Primer dan Sekunder, dan analisa hukumnya Deskriptif Kualitatif. Dalam lapangan memang ditemukan masalah tersebut sekaligus peningkatan atas tanah di Kota yang dapat ditingkatkan menjadi SHM. Seseorang memiliki sebidang tanah SHGB yang terletak di pinggir Jalan Raya di Kota Malang, bias ditingkatkan menjadi SHM. Penerbitannya diajukan dengan dengan cara kerja sama dengan pihak BPN di Kota Malang. Sehingga Sertifikat tersebut dapat diterbitkan dengan status SHM, namun melalui prosedur yang kurang lazim sehingga SHM itu batal demi hokum dan dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, sebidang tanah dengan SHM memiliki keuntungan dalam hal warisan atau turun temurun dan juga harga tanahnya menjadi mahal.

English Abstract

Land is fixed object that is needed by every human in the world. Land also function as social assets and capital assets. One of the rights of the land status is a Building Rights Title Certificate (SHGB) which is intended for a house. Based on the Ministerial of Agrarian affairs decree No. 6 of 1998, determine thet the administration of Building Rights Title Certificate (SHGB) in which located in Housing can be improved to Freehold Title Certificate (SHM). There has been an increase in rights in the field from Building Rights Title Certificate (SHGB) to Freehold Title Certificate (SHM) which is located on the edge of the road or city be used for business or trade. Therefore the problem arises between das sollen and das sein. 1. Why is the binding of the rights occur from SHGB to SHM over the land on the edge of the road that is used for business ? 2. How is the validity of the Freehold Title Certificate over the land that has been issued by BPN Malang City ? This research approach is Juridical Normative and required primary and secondary data after the data collected and analyzed is known that there have enhancement the right from Building Rights Title Certificate (SHGB) become Freehold Title Certificate (SHM), eventhough it is located in the city. This is unreasonable, due to it is contrary to the Ministerial of Agrarian affairs decree No. 6 of 1998 and the Freehold Title Certificate (SHM) was invalidated under protection of the law (considered never existed).

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.043 8/FAR/p/2019/041907577
Uncontrolled Keywords: LAND TITLES
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 8 Conveyancing
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 27 Nov 2019 03:45
Last Modified: 25 Oct 2021 01:56
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176210
[thumbnail of M. Helmy Farid (2).pdf]
Preview
Text
M. Helmy Farid (2).pdf

Download (994kB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item