Hutapea, Angelica Saulina (2018) Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Nominee Dalam Rangka Pengampunan Pajak. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai inkonsistensi peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka program pengampunan pajak. Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menerangkan bahwa proses peralihan hak atas tanah melalui jual-beli, tukar menukar, inbreng, hibah, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya yang dibuktikan dengan akta PPAT. Namun dengan adanya Perkaban Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dalam Rangka Pengampunan Pajak, menyebutkan secara eksplisit bahwa peralihan hak atas tanah dapat dilakukan berdasarkan perjanjian nominee yang dibuktikan dengan Akta Pernyataan yang bersifat notariil. Hal demikian tentu menyebabkan konflik norma dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang ada ialah bagaimana dampak dari inkonsistensi peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan pajak dan bagaimana keabsahan perjanjian nominee dalam peraturan hukum di Indonesia terkait pengampunan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan bahwa dampak dari adanya inkonsistensi peraturan perudang-undangan tersebut ialah diperbolehkannya perjanjian nominee sebagai dasar untuk balik nama sertifikat hak atas tanah dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk akta notarial yakni akta pernyataan, serta penghapusan pajak penghasilan (Pph) dan adanya perubahan status harta bawaan dalam perkawinan. Keabsahan perjanjian nominee dalam peraturan hukum di Indonesia menjadi sah bilamana penafsirannya merujuk pada Pasal 1337 KUHPerdata yang menafsirkan secara a contrario, yakni apabila hal yang menjadi larangan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan maka hal tersebut tidak lagi menjadi suatu larangan karena telah diatur oleh Undang-Undang, Maka dari itu, perjanjian nominee dalam bentuk Akta Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut dibolehkan dengan catatan: hanya dapat dilakukan dalam rangka Pengampunan Pajak.
English Abstract
Article 37 of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration contains provision regarding the process of land right transfer by means of sale and purchase, barter, inbreng, bequest, and legal act of other forms of right transfer proven with the deed issued by Land Deed Official (PPAT). Regulation of Head of National Land Agency Number 15 of 2017 on Registration of Land Right Transfer in regard to Tax Amnesty specifically suggests that the land right transfer can be performed based on nominee agreement proven with the notarial deed. This sparks conflict of norm in Indonesian Legislation. This research problem is focused on the impact of the inconsistency of Legislation that regulates the registration of land right transfer in regard to tax amnesty and the validity of nominee agreement based on regulations in Indonesia regarding the tax amnesty. This is a normative juridical research that employed statute and conceptual approaches. The research result concludes that the impact of the inconsistency of legislation is that the nominee agreement is allowed as a basis for title transfer of land from all parties concerned in the form of notarial deed such as deed of declaration. This also has impact on income tax amnesty and the status of separate property in a marriage. The validity of nominee agreement in Indonesian law is acceptable when its interpretation refers to Article 1337 of Civil Code regarding the a contrario interpretation, meaning that when prohibition is enacted in the legislation, it is no longer a prohibition because it is regulated in the Law. Therefore, the nominee agreement in the form of the deed of declaration as intended in the regulation is allowed under the following condition: it is valid only to be used for tax amnesty.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/HUT/i/2018/041809789 |
| Uncontrolled Keywords: | LAND TENURE - LAW AND LEGISLATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 26 Nov 2019 03:07 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 02:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176157 |
Preview |
Text
Angelica Saulina Hutapea (2).pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |