Mahdar, Guntur (2018) Asas I’tikad Baik Dalam Penyelesaian Pembayaran Atas Peralihan Hak Atas Tanah (Ppjb-Hat) Dengan Cara Dicicil (Studi Terhadap Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli Oleh Notaris di Kabupaten Lamongan). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Lahirnya akta PPJB-HAT yang dibuat oleh PPAT merupakan bukti mengenai telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Satuan Rumah Susun. Perbuatan hukum dimaksud yaitu: jual beli, dengan Adanya pencantuman syarat batal dalam PPJB-HAT. maka calon pembeli berhak membatalkanya dan menerima kembali uang muka. Syarat batal yang kedua berbunyi apabila pembangunan telah selesai sesuai waktunya tapi calon pembeli membatalkannya secara sepihak, maka calon pembeli akan kehilangan uang mukanya. Hal ini terdapat ketidakpastian hukum antara pihak. Untuk menelusuri dan meneliti dalam problematika tersebut maka difokuskan permasalahan. Apakah penyelesaian pembayaran atas peralihan hak atas tanah dengan cara dicicil sebagaimana kasus di atas sudah didasarkan asas i’tikad baik dan upaya dalam penyelesaian pembayaran atas peralihan hak atas tanah dengan cara dicicil sebagaimana kasus di atas didasarkan asas i’tikad baik. Penelitian ini yaitu yuridis empiris. Lokasi penelitian ini yaitu di Lamongan. Jenis Dan Sumber Data yaitu primer, sekunder dan tersier. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriftip kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan pembayaran atas peralihan hak atas tanah dengan cara dicicil sebagaimana kasus di atas sudah didasarkan asas i’tikad baik. Bahwa berdasarkan temuan Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB-HAT) berfungsi sebagai perjanjian awal atau perjanjian pendahuluan yang memberikan penegasan untuk melakukan perjanjian pokoknya, serta menyelesaikan suatu hubungan hukum apabila hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli telah dilaksanakan seutuhnya dan wanprestasi terjadi apabila seseorang (pembeli) lalai melaksanakan kewajibannya, sebagaimana kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian pengikatan jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan adanya Wanprestasi tersebut maka akibat hukum yang timbul adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya.
English Abstract
The birth of the PPJB-HAT deed made by PPAT is a proof of certain legal acts concerning the right to land or Unit of Flats. The legal act referred to is: the sale and purchase, with the existence of the unconditional terms in PPJB-HAT. then the prospective buyer has the right to cancel it and receive the advance payment. The second cancel condition reads when construction has been completed in due course but the prospective buyer cancels it unilaterally, then the potential buyer will lose his face. There is a legal uncertainty between the parties. To search and resolve in the problem then focuses the problem. Is the settlement of payment for the transfer of land rights in installments as the above case has been based on good faith principles and efforts in the settlement of payments over the transfer of land rights in installments as the case above based on the principle of good faith. This research is empirical juridical. The location of this research is in Lamongan. Types And Sources Data is primary, secondary and tertiary. Data analysis in this research is conducted qualitatively, that is all data obtained then arranged systematically and analyzed by deskriptip qualitative. The results of this study found payment of the transfer of land rights in installments as the above case has been based on good i'tikad principles. That based on the findings of the Sale and Purchase Agreement (PPJB-HAT) functions as a preliminary agreement or preliminary agreement which provides confirmation to enter into the principal agreement, and settles a legal relationship if matters agreed in the sale and purchase agreement have been fully implemented and the wanprestasi occurs if a person (buyer) neglects to perform its obligations, as agreed upon in the sale and purchase agreement between the seller and the buyer. With the existence of such Default, the legal consequences arising are agreements made by the parties may be canceled or canceled by itself.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 8/MAH/a/2018/041809391 |
| Uncontrolled Keywords: | DEEDS, LAND TENURE - LAW AND LEGISLATION, NOTARIES |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 8 Conveyancing |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 26 Nov 2019 01:35 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 02:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176134 |
Preview |
Text
Guntur Mahdar (2).pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |