Penegakan Hukum Pidana Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Malang)

Lestariyono, Didik (2019) Penegakan Hukum Pidana Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penyelenggaraan program BPJS di Kabupaten Malang belum mampu terlaksana sebagaimana diamanatkan UU BPJS. Terjadi kesenjangan antara das sollen dan das sein. Das sollen (peraturan hukum) dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 UU BPJS memberikan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak membayarkan iuran BPJS pekerjanya. Namun, das sein (kenyataannya/peristiwa yang terjadi di masyarakat) perusahaan tidak dikenakan sanksi pidana walaupun secara unsur-unsur pidana dalam UU BPJS telah terpenuhi (1.200 perusahaan yang tidak taat bayar BPJS). Permasalahan dalam tesis ini adalah Mengapa perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program BPJS di Kabupaten Malang tidak dikenakan sanksi pidana dalam UU BPJS? Apa implikasi hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program BPJS di Kabupaten Malang? Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program BPJS di Kabupaten Malang? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Terdapat 26,68% perusahaan yang sudah menjadi peserta BPJS namun tidak memenuhi kewajibannya sehingga berdampak pada tunggakan iuran BPJS sebesar Rp. Rp. 1.680.084.268,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah). Tentu, ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajibannya berakibat pada jaminan kesehatan dan jaminan sosial pekerja menjadi terganggu apabila hendak melakukan klaim di BPJS. Sehingga, tindakan-tindakan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagai peserta BPJS menghalangi semangat perwujudan kesejahteraan rakyat melalui sistem jaminan sosial nasional (SJSN) agar memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil dari penulisan tesis ini adalah 1) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiannya ialah faktor masyarakat dan faktor budaya hukum meliputi tidak disiplinnya perusahaan dalam mengelola keuangan yang seharusnya digunakan sebagai iuran program BPJS pekerjanya. BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Malang, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malang hanya memberikan sanksi administrative, agar investor tidak takut melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Malang. 2) Implikasi hukum bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai peserta program ialah dikenakan sanksi administratif. 3) Upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program BPJS di Kabupaten Malang ialah pengenaan sanksi pidana.

English Abstract

The implementation of the BPJS program in Malang Regency has not been able to be implemented as mandated by the BPJS Law. There is a gap between das sollen and das sein. Das sollen (legal regulations) in Article 19 paragraph (1) and paragraph (2) jo. Article 55 of the BPJS Law provides criminal sanctions to companies that do not pay BPJS contributions to their workers. However, das sein (in fact / events that occur in the community) companies are not subject to criminal sanctions even though the criminal elements in the BPJS Law have been fulfilled (1,200 companies that do not obey pay BPJS). The problem in this thesis is why companies that do not fulfill their obligations in the BPJS program in Malang Regency are not subject to criminal sanctions in the BPJS Act? What are the legal implications for companies that do not fulfill their obligations in the BPJS program in Malang Regency? How are law enforcement efforts carried out by law enforcement officers against companies that do not fulfill their obligations in the BPJS program in Malang Regency? To answer these problems the writing of this thesis uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach. There were 26.68% of companies that had become BPJS participants but did not fulfill their obligations so that the BPJS contribution arrears amounted to Rp. Rp. 1,680,084,268 (one billion six hundred eighty million eighty four thousand two hundred sixty eight rupiahs). Of course, the company's non-compliance with its obligations results in the health insurance and social security of workers being disrupted if they want to make claims in BPJS. Thus, the actions of companies that do not fulfill their obligations as BPJS participants hinder the spirit of the realization of people's welfare through the national social security system (SJSN) in order to provide certainty of protection and social welfare for all Indonesian people. The results of the writing of this thesis are 1) Factors that influence criminal law enforcement for companies that do not fulfill their obligation are community factors and legal cultural factors including the company's lack of discipline in managing finances which should be used as contributions to BPJS program workers. Malang Regency Health BPJS, Employment BPJS Malang Regency, Malang Regency Employment Service only provides administrative sanctions, so investors are not afraid to carry out their business activities in Malang Regency. 2) The legal implications for companies that do not fulfill their obligations as program participants are subject to administrative sanctions. 3) Law enforcement efforts carried out by law enforcement officers against companies that do not fulfill their obligations in the BPJS program in Malang Regency are the imposition of criminal sanctions.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.086/LES/p/2019/041909539
Uncontrolled Keywords: INSURANCE, INSURANCE HEALTH
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.086 Insurance
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 25 Nov 2019 02:00
Last Modified: 19 Dec 2019 04:38
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176055
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item