Muayyadah, Nailatul (2018) Penguatan Sintesa Partisipasi Masyarakat Dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Blora. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh amanat UU No 25 Tahun 2004 Tentang SPPN dimana satu satu tujuan perencanaan pembangunan adalah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana dalam penyelenggaraan pemerintahnya, Pemerintah Daerah harus mendorong partisipasi masyarakat. Namun sampai dengan saat ini partisipasi masyarakat yang secara teoritis merupakan konsep lama yang hampir usang, belum juga terwujud dalam partisipasi yang nyata. Secara empiris, pelaksanaan musrenbang sebagai sarana formal partisipasi masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah normatif namun belum optimal dalam partisipasinya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif dan terinci tentang: (1) Dinamika penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Blora tahun 2013-2018; (2) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kabupaten Blora; (3) Upaya alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan kedepan dalam usaha penguatan sintesa partisipasi masyarakat dan manajerial penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan di Kabupaten Blora. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan maksud memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Analisis Diskursus Kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Blora pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 cukup dinamis, hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan dalam bentuk penerapan teknologi administrasi meliputi Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dan Sitem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) serta penyempurnaan-penyempurnaan yang diberlakukan dalam implementasinya; (2) Partisipasi masyarakat ditinjau dari teori partisipasi yang dikemukakan oleh Arnstein, derajat partisipasi masyarakat perkotaan, pedesaan dan samin dalam musrenbangdes dan musrenbangcam termasuk dalam derajat Tokenisme (semu) pada tangga partisipasi yang beragam dimana masyarakat perkotaan yang dipengaruhi budaya patron-clien dalam partisipasinya berada pada tangga partisipasi kelima yaitu Placation sedangkan masyarakat pedesaan dan samin yang mayoritas petani dengan mentalitasnya yang cenderung pasif berada pada tangga partisipasi ke-empat yaitu Konsultasi; (3) Keberadaan peraturan perundangan, SIPPD serta motivasi yang sama dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk memajukan daerahnya menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat, sedangkan Kapasitas masyarakat yang masih rendah, x Dominasi elit lokal, Belum adanya mekanisme verifikasi usulan prioritas pembangunan hasil musrenbang, Belum adanya mekanisme penjaminan hasil musrenbang diakomodir dalam RKPD dan direalisasikan melalui APBD, Belum meratanya kapasitas aparat perencana disemua lini perencanaan menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat. Alternatif upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan kedepan dalam usaha penguatan sintesa partisipasi masyarakat dan manajemen penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan di Kabupaten Blora dapat dilakukan dengan: (1)Mengoptimalkan peluang dengan cara: menyusun regulasi tentang Juklak dan Juknis penyelenggaran musrenbang yang lebih praktis dan aplikatif menyesuaikan difersifikasi budaya masyarakat Blora; engembangkan SIPPD Kabupaten Blora; serta meningkatkan koordinasi serta kolaborasi antara Pemerintah Dearah dan masyarakat dalam usaha-usaha pembangunan; (2)Menangani faktor penghambat dengan cara: meningkatkan Kapasitas masyarakat; meningkatkan komitmen dari elite lokal; menyusun kebijakan yang mengatur mekanisme verifikasi usulan hasil musrenbang; menyusun kebijakan yang mengatur mekanisme penjaminan hasil musrenbang diantaranya dengan kebijakan dana kelurahan dan peninjauan kembali kebijakan PIK; serta meningkatkan kapasitas aparat perencana di semua lini perencanaan.
English Abstract
The background of this research is the implementation of Law Number 25/2004 concerning on National Development Planning System and Law Number 23/2014 concerning on Regional Government. Law on Regional Government. Both laws stated that the government must encourage community participation in the development planning process, whether at the national level and at the local level, but in its implementation, community participation has not yet been realized in a substantive form. In fact, the implementation of "musrenbang" was known as the formal forum where the community meets government to discuss about their own interest on planning issues, community participation was stil in the form of artificial partcipation. The implementation of musrenbang as a formal means of community participation has been carried out in accordance with normative rules but has not been optimal in its participation. So that this study aims to describe and analyze comprehensively and in detail about: (1) Dynamics of annual development planning in Blora Regency in 2013-2018; (2) Community participation in the preparation of Blora Regency RKPD; (3) Alternative efforts that can be made by regional governments to face future challenges in an effort to strengthen the synthesis of community participation and managerial preparation of annual regional development plans in Blora Regency. This research was conducted using a qualitative descriptive approach, with the intention of obtaining a complete picture of the problems formulated by focusing on the process and searches studied more comprehensively, deeply, naturally and as is. The method of data collection is done by in-depth interviews, observations, and literature studies. Data analysis in this study uses the Critical Discourse Analysis model. The results of the study show that: (1) The process of developing regional development planning in Blora Regency from 2013 to 2018 is quite dynamic, this can be seen from various policies in the form of administration technology implementation including Regional Indicative Ceiling (PIK) and Development Planning Information System Regional (SIPPD) and improvements made in its implementation; (2) Community participation in terms of the participation theory proposed by Arnstein, the degree of urban, rural and samin participation in the musrenbangdes and musrenbangcam are included in the degree of Tokenism (pseudo) on the various ladder of participation where urban communities are influenced by the culture of patrons. on the fifth participation ladder namely Placation while the rural community and samin who are the majority of farmers with a passive mentality are on the fourth participation ladder, namely Consultation; (3) The existence of laws and regulations, SIPPD as well as the same motivation from the local government and the community to advance their regions are the driving factors for community participation, while the community capacity is still low, Domination of local elites, The absence of verification mechanism for the proposed development priorities, The absence of a xii mechanism the guarantee on the results of the musrenbang is accommodated in the RKPD and realized through the APBD, the uneven capacity of the planning officers in all lines of planning is a limiting factor for community participation. Alternative efforts that can be made by regional governments to face future challenges in efforts to strengthen the synthesis of community participation and management of annual regional development planning in Blora Regency can be done by: (1) Optimizing opportunities by: arranging regulations on operational guidelines and technical guidelines for more practical musrenbang and applicatively adjusting the diversification of the culture of the Blora community; develop Blora Regency SIPPD; and increasing coordination and collaboration between the Government and the community in development efforts; (2) Dealing with inhibiting factors by: increasing community capacity; increasing commitment from the local elite; develop policies that regulate the mechanism for verification of proposals for musrenbang results; compile policies that regulate the mechanism for guaranteeing the results of the musrenbang including the kelurahan fund policy and review of PIK policies; and increasing the capacity of planners on all lines of planning.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/307.121 6/MUA/p/2018/041900679 |
| Uncontrolled Keywords: | CITY, CITY PLANNING, CITY PLANNING - CITIZEN PARTICIPATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 307 Communities > 307.1 Planning and development > 307.121 6 City planning |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 21 Nov 2019 02:48 |
| Last Modified: | 21 Nov 2019 02:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175925 |
Actions (login required)
 |
View Item |