Novalia, Qariin (2019) Tinjauan Yuridis Mengenai Penggunaan Debt Collector Oleh Bank Dalam Penanganan Kartu Kredit. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dаlаm melаkukаn penanganan kartu kredit yang macet menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) pasal 17 ayat (1), dalam memberikan fasilitas kredit berupa kartu kredit, bank wajib melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi bank umum. Namun didalam PBI 14/2/PBI/2012 pasal 17B, dimungkinkan juga untuk bank melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal penagihan kartu kredit. Penggunaan jasa pihak lain dalam penagihan kartu kredit dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, dalam hal ini didalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor Nomor 14/17/DASP/2012, penagihan kartu kredit oleh pihak lain hanya dapat dilaksanakan apabila kolektibilitasnya telah dikategorikan macet. Dari latar belakang yang dijabarkan diatas penulis ingin menganalisis mengenai landasan yuridis yang melatarbelakanngi diperbolehkannya penggunaan jasa penagih atau debt collecetor dalam PBI 14/2/PBI/2012 dalam menangani kartu kredit yang macet. Selain itu penulis juga ingin menganalisis mengenai batasan kewenangan debt collector dalam melakukan penagihan kartu kredit yang macet. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menelааh permаsаlаhаn normа аtаu kаidаh hukum yаng аdа di mаsyаrаkаt, bаik kekosongаn hukum, kekаburаn hukum, mаupun inkonsistensi dаri hukum itu sendiri, dalam penelitian ini terdapat inkonsistensi hukum. Pendekatan yang dipergunakan penulis dalam penelitian tesis ini yakni pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah metode penafsiran gramatikal dan sistematis. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat ketidakpastian pengaturan mengenai bagaimana mekanisme penanganan kartu kredit yang macet apakah menggunakan metode restrukturisasi atau menggunakan jasa penagih atau debt collector. Selain itu juga terdapat ketidaksesuaian antara pokok etika debt collector yang telah diatur dengan pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam penanganan kartu kredit yang macet dan juga memberikan perlindungan bagi debt collector.
English Abstract
In handling bad credit cards according to Bank Indonesia Regulation Number 14/2/PBI/2012 which is a change to Bank Indonesia Regulation Number 11/11/PBI/2009 concerning the Implementation of Card-Based Payment Instruments (APMK) article 17 paragraph (1), in providing credit facilities of credit cards form, banks are required to implement credit policy according to the provisions stipulated by Bank Indonesia regarding the requirements for granting and implementing credit loans for commercial banks. However, in Article 17B of PBI 14/2 / PBI / 2012, banks are also required to cooperate with other parties in terms of credit card billing. Bank Indonesia, in this case in Bank Indonesia Circular Letter Number 14/17/ DASP/2012, credit card billing by other parties can be used in accordance with the collectibility that has been categorized as bad credit. From the background that was explained above, the author wanted to analyze the background of the juridical foundation that allows the use of debt collectors in PBI 14/2/PBI/2012 in the use of bad credit cards. In addition, the author also wants to analyze the authority or competency of debt collectors in collecting debts that is considered as bad credit. In this study, the author uses a normative juridical research model to analyze legal issues among society, whether it’s legal vacuum, legal obscurity, or legal inconsistency, in this research there is a legal inconsistency. In analyzing this research, author using statute approach. The analysis technique that used by the author is a grammatical and systematic interpretation method. From the research conducted, the author takes conclusions that there is a conflict of norm in handling bad credit funds, whether using restructuring methods or using debt collectors. In addition, there is also a discrepancy between established ethics of debt collectors and how it’s implemented. This research is expected to provide legal certainty in managing bad credit cards and also provide protection for debt collectors itselfs.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.077/NOV/t/2019/04196245 |
| Uncontrolled Keywords: | DEBTS, PUBLIC - LAW AND LEGULATION, BANKS AND BANKING |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.07 Commercial law > 346.077 Debtor and creditor |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 20 Nov 2019 06:56 |
| Last Modified: | 20 Nov 2019 06:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175885 |
Actions (login required)
 |
View Item |