Hidayat, Nur (2018) Implementasi Kebijakan Bantuan Untuk Warga Miskin Melalui Pelayanan Terpadu (Studi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang penelitian ini adalah Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten termiskin kedua di Provinsi Jawa Tengah. Hingga tahun 2016, upaya menurunkan angka kemiskinan secara signifikan melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu yang diberikan oleh UPTP2K belum mampu mendongkrak persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen secara masif dan lepas dari bayang-bayang kabupaten nomor dua termiskin. Hal itu terlihat dari kecilnya penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kebumen yakni 241 ribu jiwa (20,4%) tahun 2015 menjadi 226 jiwa atau 19,86% pada tahun 2016 dari total penduduk Kabupaten Kebumen sebanyak 1,2 juta jiwa. Selain itu, mekanisme pelayanan terpadu untuk warga miskin juga mendapat keluhan masyarakat karena terdapat program bantuan sosial yang tidak bisa diakses. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Untuk Warga Miskin melalui pelayanan terpadu yang didasari pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan bantuan untuk warga miskin melalui pelayanan terpadu di Kabupaten Kebumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan model proses implementasi kebijakan Grindle (1980) serta untuk menganalisis data dengan analisis data interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan konklusi. Sejauh ini hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan untuk warga miskin melalui pelayanan terpadu di Kabupaten Kebumen tidak berjalan optimal. Strategi untuk mengurangi beban warga miskin serta strategi sinergi program penanggulangan kemiskinan yang dijadikan acuan implementasi kebijakan masih terkendala beberapa hal. Pertama, masih adanya instansi yang lebih mementingkan egosektoral dalam pelayanan, Kedua, kedudukan pembuat program belum mampu memaksimalkan perannya, Ketiga, pelaksana program kesulitan dalam memberikan informasi tentang bantuan sosial, Keempat, sumber daya yang minim, serta Kelima, tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana terhadap pelayanan yang masih kurang.
English Abstract
The background of this research is Kebumen Regency is the second poorest regency in Central Java Province. Until 2016, efforts to significantly reduce poverty through a one-stop integrated service mechanism provided by UPTP2K have not been able to boost the percentage of poor citizens of Kebumen Regency and escape from the shadow of the poorest number two regency in Centar Java Province. This can be seen from the small number of poor population of Kebumen Regency that is 241 thousand people (20.4%) in 2015 to 226 people or 19.86% in 2016 from total population of Kebumen Regency as many as 1.2 million people. Furthermore, an integrated service mechanism for the poor also receives public complaints because there are inaccessible social assistance programs. Therefore, this research would like to know how the implementation of the policy assistance for poor citizens through integrated services based on Local Regulation No. 20 of 2012 on the acceleration of poverty alleviation in Kebumen Regency. The purpose of this study is to describe and analyze implementation of policy assistance for poor citizens through integrated services in Kebumen Regency. This research uses descriptive research type with qualitative approach. The focus of this research uses Grindle policy implementation process model (1980) and to analyze data with interactive data analysis by Miles, Huberman, and Saldana consisting of data condensation, data presentation and conclusion. The research results show that the implementation of policy assistance for poor citizens through integrated service in Kebumen District is not implemented optimally. Strategies to reduce the burden of poor citizens and the synergy strategy of the poverty alleviation program as the reference for policy implementation are still constrained by several things. Firstly, there are still institutions that are more concerned with selfinterest in the service. Secondly, the program-maker's position has not been able to maximize its role. Third, program implementor difficulties in providing information about social assistance; Fourth, lack of human resources, and Fifth, compliance level and implementation responsiveness to service is still lacking.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/362.5/HID/i/2018/041803735 |
| Uncontrolled Keywords: | SOCIAL ACTION, SOCIAL PROBLEMS - POOR |
| Subjects: | 300 Social sciences > 362 Social problems of and services to groups of people > 362.5 Poor people |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 20 Nov 2019 01:29 |
| Last Modified: | 20 Nov 2019 01:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175809 |
Actions (login required)
 |
View Item |